JAKARTA - Pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera kini tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah pusat, tetapi juga mengandalkan kekuatan kolaborasi antardaerah.
Dalam upaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi, pendekatan gotong royong antar pemerintah daerah mulai didorong sebagai strategi utama agar proses pemulihan berjalan lebih efektif dan merata.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa percepatan pemulihan dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera terus dilakukan melalui penguatan kolaborasi antarpemerintah daerah.
Kolaborasi Daerah Jadi Kunci Percepatan Pemulihan
Tito mengatakan pemerintah pusat akan terus mendorong pemda untuk membantu daerah tetangga yang terdampak parah dan mengalami kerusakan berat.
"Dari update terakhir pagi ini, sudah ada tiga daerah yang membuat pernyataan komitmen untuk membantu wilayah terdampak, yaitu Simalungun, Asahan, dan Pematangsiantar," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Hal itu disampaikan Tito dalam konferensi pers percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu.
Langkah ini menjadi bentuk konkret sinergi antarwilayah dalam menghadapi dampak bencana yang tidak merata.
Dukungan Anggaran Jadi Pemicu Sinergi Antarwilayah
Tito menjelaskan bahwa inisiatif kolaborasi ini muncul setelah adanya tambahan alokasi anggaran transfer ke daerah untuk percepatan penanganan bencana dari Presiden senilai Rp10,6 triliun.
Anggaran tersebut diperuntukkan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang kemudian akan didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut, termasuk daerah yang tidak terdampak langsung.
Dengan adanya distribusi anggaran tersebut, daerah yang relatif aman tetap memiliki peran strategis dalam membantu wilayah yang mengalami kerusakan lebih parah.
Imbauan Berbagi Anggaran untuk Daerah Terdampak Berat
Oleh karena itu, pemerintah pusat mengimbau kepala daerah di wilayah yang relatif aman atau tidak terdampak, tetapi tetap menerima alokasi anggaran, agar bersedia menyalurkan sebagian dananya dalam bentuk hibah kepada daerah tetangga.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kapasitas daerah dengan tingkat kerusakan tinggi yang mengalami keterbatasan anggaran, seperti Kabupaten Aceh Tamiang.
"Kami harapkan daerah-daerah yang berat ini mereka punya tambahan anggaran supaya mereka bisa bekerja menyelesaikan masalah," ujarnya.
Pendekatan ini menegaskan bahwa pemulihan bencana bukan hanya tanggung jawab satu daerah, melainkan tanggung jawab bersama.
Target Pemulihan Hingga Tiga Tahun ke Depan
Selain itu, Tito menyampaikan bahwa target penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga tahun.
Fokus pembangunan mencakup penyediaan hunian tetap, pembangunan infrastruktur permanen, seperti jembatan dan jalan yang saat ini masih bersifat darurat, serta pemulihan fasilitas layanan dasar.
“Proses ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, bukan hanya beberapa bulan, melainkan bisa mencapai dua-tiga tahun,” tuturnya.
Dengan perencanaan jangka menengah ini, pemerintah berharap proses pemulihan dapat berjalan lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Sinergi Jadi Strategi Utama Pemulihan Bencana
Melalui penguatan sinergi antardaerah dan dukungan anggaran yang terintegrasi, pemerintah optimistis percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera dapat berjalan lebih efektif.
Pendekatan kolaboratif ini diharapkan tidak hanya mempercepat pemulihan fisik, tetapi juga memperkuat solidaritas antarwilayah dalam menghadapi tantangan bencana di masa depan.