JAKARTA - Dalam dunia investasi pasar modal, struktur kepemilikan saham bukan sekadar deretan angka di dalam laporan tahunan, melainkan cermin dari kendali strategis dan komitmen jangka panjang pemilik modal. Fenomena menarik saat ini muncul di Bursa Efek Indonesia (BEI), di mana sejumlah emiten mencatatkan porsi kepemilikan publik atau free float yang sangat masif, bahkan beberapa di antaranya menyentuh batas maksimal 100%. Situasi ini lazim dijuluki oleh para pelaku pasar sebagai "saham tanpa tuan"—sebuah kondisi di mana tidak ada lagi figur pemegang saham pengendali (PSP) yang dominan. Bagi investor, kondisi ini layaknya pedang bermata dua: di satu sisi menawarkan likuiditas, namun di sisi lain menyimpan risiko volatilitas liar serta ketidakjelasan arah masa depan perusahaan akibat absennya nakhoda utama.
Berdasarkan data registrasi pemegang efek terbaru, berikut adalah bedah profil 10 emiten dengan porsi kepemilikan publik terbesar serta rekam jejak pemilik sebelumnya yang kini telah melepas kendalinya.
Dominasi Publik Mutlak pada Sektor Manufaktur dan Transportasi
PT HK Metals Utama Tbk (HKMU) berada di urutan pertama dengan porsi kepemilikan publik mencapai 100,00%. Emiten yang bergerak di bidang manufaktur bahan bangunan ini semula dikendalikan oleh Keluarga Ngasidjo Achmad melalui PT Hyamn Sukses Abadi. Namun, langkah divestasi total yang dilakukan pengendali lama membuat HKMU kini sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat. Absennya pengendali utama ini membawa dampak nyata pada tata kelola perusahaan, seperti kesulitan mencapai kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sering kali menghambat pengambilan keputusan penting.
Nasib serupa dialami oleh PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI). Mantan raksasa transportasi taksi konvensional yang pernah berjaya di bawah Grup Rajawali milik Peter Sondakh ini kini mencatatkan free float 100,00%. Setelah terhimpit disrupsi transportasi daring dan beban utang, pengendali lama memilih keluar sepenuhnya. Kini, TAXI dikuasai oleh investor ritel tanpa adanya dukungan institusi besar yang mampu memberikan suntikan modal segar untuk revitalisasi bisnis.
Divestasi dan Restrukturisasi di Sektor Otomotif dan Keuangan
PT Bintraco Dharma Tbk (CARS), diler resmi Toyota wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta (Nasmoco), mencatatkan porsi publik sebesar 94,51%. Sebelumnya, kendali CARS berada di tangan Keluarga Sebastian melalui PT Ahabe Niaga Selaras. Peningkatan drastis kepemilikan publik ini merupakan konsekuensi dari aksi divestasi berkelanjutan pasca-restrukturisasi keuangan, yang membuat kepemilikan sahamnya menjadi sangat terdispersi di kalangan masyarakat luas.
Di sektor jasa keuangan, PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI) memiliki porsi publik sebesar 94,05%. Emiten yang sempat identik dengan Edy Suwarno ini mengalami pergeseran kepemilikan yang drastis pasca-kegagalan akuisisi Bank Muamalat. Penurunan harga saham yang signifikan disinyalir memicu mekanisme forced sell atau jual paksa oleh kreditur atas saham-saham yang sebelumnya digadaikan (repo) oleh pengendali, sehingga kepemilikan beralih dari tangan pengendali ke pasar reguler.
Fenomena Profit Taking dan Tekanan Fundamental di Sektor Teknologi
PT WIR Asia Tbk (WIRG), perusahaan teknologi yang fokus pada Metaverse, mencatatkan kepemilikan publik yang melonjak hingga 93,89%. Hal ini cukup mengejutkan mengingat WIRG belum lama melantai di bursa. Lonjakan ini dipicu oleh aksi profit taking yang agresif oleh para pendiri, yakni Daniel Surya dan rekan melalui PT WIR Global Kreatif serta PT Laut Biru Teknologi. Aksi jual masif pihak internal pasca-IPO ini membuat struktur kepemilikan WIRG kini didominasi oleh investor publik.
Sementara itu, PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY) yang bergerak di bidang keamanan siber mencatatkan free float 86,18%. Tekanan pada kinerja fundamental yang berat membuat pemegang saham pengendali awal, PT Envy Kapital yang terafiliasi dengan investor Malaysia Dato' Sri Mohd Sopiyan, mengurangi porsi kepemilikan mereka secara signifikan. Akibatnya, mayoritas saham kini beredar di pasar sekunder tanpa adanya kejelasan strategi pembenahan dari pemilik modal mayoritas.
Persoalan Gagal Bayar Repo dan Konversi Utang Menjadi Saham
Di sektor logistik, PT Dewata Freightinternational Tbk (DEAL) mencatatkan porsi publik sebesar 84,98%. Tingginya angka ini berkaitan erat dengan isu gagal bayar atas fasilitas pendanaan yang menggunakan jaminan saham (repo). Saham-saham milik pengendali terdahulu, PT Bimada Pradana, disita dan dilepas ke pasar oleh pihak kreditur, sehingga struktur kepemilikannya kini sangat cair di tangan masyarakat.
PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) juga memiliki porsi publik tinggi sebesar 84,83%. Namun, penyebabnya berbeda, yakni sebagai konsekuensi dari restrukturisasi utang korporasi yang kompleks di bawah Grup Bakrie. Perseroan melakukan skema Debt to Equity Swap atau konversi utang menjadi saham dalam jumlah besar kepada para kreditur. Penerbitan saham baru hasil konversi inilah yang membuat kepemilikan Keluarga Bakrie terdilusi secara signifikan dan berpindah ke publik.
Stagnasi Bisnis dan Penyebaran Kepemilikan pada Nominee
PT Mitra International Resources Tbk (MIRA) memiliki porsi publik sebesar 82,29%. Perusahaan transportasi dan logistik ini telah lama mengalami stagnasi bisnis, yang membuat pengendali lama dari Keluarga Prananto dan Thesman perlahan mengurangi kepemilikan dan aktivitas mereka. Hal ini menyebabkan saham MIRA tidak lagi aktif bergerak dan menetap di porsi publik yang tinggi.
Terakhir, PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS), penyedia data pasar modal yang didirikan oleh Itek Bachtiar, mencatatkan dominasi publik sebesar 78,78%. Seiring berjalannya waktu, struktur kepemilikan LMAS menjadi sangat cair dan menyebar ke berbagai pihak nominee serta publik. Konsentrasi kepemilikan pada satu entitas menjadi sangat minim, yang memberikan tantangan tersendiri dalam penentuan arah strategis perseroan ke depan.