JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis tidak lagi diposisikan semata sebagai intervensi untuk peserta didik.
Pemerintah kini mengarahkan kebijakan gizi nasional agar menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas dan beragam. Langkah ini menegaskan komitmen negara dalam memastikan pemenuhan gizi yang adil dan merata.
Perluasan sasaran tersebut disampaikan Badan Gizi Nasional sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menilai bahwa tantangan gizi tidak hanya dihadapi anak sekolah, tetapi juga kelompok rentan lain. Karena itu, kebijakan gizi diarahkan lebih inklusif dan terintegrasi.
Dengan pendekatan baru ini, program MBG diharapkan mampu memberikan dampak sosial yang lebih besar. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki akses terhadap asupan gizi yang memadai. Upaya ini menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia nasional.
MBG Diperluas Menjangkau Kelompok Rentan
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis kini diperluas untuk menyasar lebih banyak kelompok masyarakat. Selain siswa, sasaran program mencakup lansia dan anak-anak yang putus sekolah. Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto.
Taklimat tersebut berlangsung dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Kegiatan ini digelar di Sentul, Bogor, pada Senin (2/2/2026). Dalam forum tersebut, pemerintah menekankan pentingnya perluasan jangkauan program gizi nasional.
Menurut Dadan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial berbasis gizi. Pemerintah ingin memastikan kelompok yang selama ini luput dari layanan tetap mendapatkan perhatian. Dengan demikian, program MBG tidak bersifat eksklusif.
Sasaran MBG Selama Ini Terus Bertambah
Dadan menjelaskan bahwa selama ini program MBG telah menyasar berbagai kelompok penerima manfaat. Sasaran tersebut meliputi ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita. Selain itu, seluruh anak sekolah hingga usia 18 tahun juga termasuk dalam cakupan program.
Tidak hanya itu, anak-anak putus sekolah dan penyandang disabilitas juga telah menjadi bagian dari sasaran MBG. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menerapkan pendekatan inklusif sejak awal. Perluasan sasaran ke lansia menjadi kelanjutan dari kebijakan tersebut.
Dengan bertambahnya kelompok penerima, tantangan pelaksanaan program juga semakin kompleks. Namun, pemerintah menilai langkah ini penting untuk menjawab persoalan gizi secara menyeluruh. MBG diposisikan sebagai instrumen strategis dalam pembangunan kesehatan masyarakat.
Koordinasi Dengan Kementerian Sosial Untuk Lansia
Terkait pemberian MBG kepada lansia, Dadan menyebut adanya koordinasi lintas kementerian. Menteri Sosial disebut ingin membahas lebih lanjut mekanisme pemberian bagi kelompok usia lanjut. Peran utama dalam skema tersebut berada di bawah Kementerian Sosial.
“Tadi Pak Mensos ingin berbincang lebih lanjut terkait mekanisme pemberian pada lansia. Tentunya itu menjadi tugas Kementerian Sosial, tapi kita akan integrasikan bagaimana caranya agar dalam satu kesatuan ini bisa diberikan di dalam satu daerah,” jelas Dadan.
Integrasi antarprogram dinilai penting agar layanan berjalan efektif dan tidak tumpang tindih. Pemerintah ingin memastikan bahwa bantuan gizi bagi lansia dapat disalurkan bersamaan dengan program sosial lainnya. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan efisiensi pelaksanaan di lapangan.
SPPG Tetap Jadi Pusat Pelaksanaan Program
Dalam pelaksanaan teknis, Satuan Pelaksana Program Gizi tetap menjadi pusat kegiatan MBG. Dadan menegaskan bahwa SPPG akan menjalankan fungsi utama dalam penyiapan dan distribusi makanan bergizi. Skema ini dipertahankan meski sasaran program diperluas.
Di lokasi sekolah atau sekolah rakyat, makanan bergizi akan disiapkan dan didistribusikan oleh BGN. Distribusi dapat dilakukan pada pagi, siang, maupun sore hari sesuai kebutuhan penerima. Fleksibilitas waktu ini disesuaikan dengan karakteristik kelompok sasaran.
Dengan SPPG sebagai pusat pelaksanaan, pemerintah berharap standar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga. Sistem yang sudah berjalan dinilai mampu mendukung perluasan program. Penguatan kapasitas SPPG menjadi bagian penting dari kebijakan ini.
Harapan Pemerintah Terhadap Dampak Program
Langkah perluasan MBG diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan gizi nasional. Pemerintah ingin memastikan seluruh kelompok rentan menerima nutrisi yang cukup. Dengan begitu, kesenjangan gizi antarwilayah dan antarkelompok dapat ditekan.
Program ini juga diharapkan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Pemenuhan gizi yang baik diyakini berpengaruh langsung terhadap kesehatan dan produktivitas. MBG diposisikan sebagai fondasi bagi pembangunan manusia.
Ke depan, pemerintah menargetkan integrasi program gizi dengan kebijakan sosial lainnya. Pendekatan lintas sektor dinilai penting untuk menjawab tantangan gizi yang kompleks. Dengan strategi tersebut, MBG diharapkan menjadi program berkelanjutan dan berdampak luas.