JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali membuka ruang dialog dengan elemen masyarakat keagamaan.
Pada Selasa siang, Istana Kepresidenan RI di Jakarta dijadwalkan menjadi tempat pertemuan Presiden dengan perwakilan sejumlah organisasi masyarakat Islam. Agenda utama diskusi ini berkaitan dengan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace Gaza.
Undangan tersebut ditujukan kepada organisasi Islam besar di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia. Pertemuan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk menyerap pandangan ormas Islam terkait peran Indonesia dalam upaya perdamaian internasional.
Langkah Presiden Prabowo mengajak ormas Islam berdiskusi mencerminkan pendekatan partisipatif dalam kebijakan luar negeri. Pemerintah ingin memastikan bahwa langkah diplomasi Indonesia sejalan dengan aspirasi masyarakat, khususnya terkait isu kemanusiaan Palestina dan Gaza.
Undangan Resmi Kepada Tokoh Ormas Islam
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, KH Cholil Nafis, membenarkan adanya undangan dari Istana Kepresidenan. Saat dihubungi wartawan di Jakarta pada Selasa pagi, ia menyampaikan bahwa dirinya termasuk pihak yang diminta hadir dalam pertemuan tersebut.
"Ya saya juga diundang siang ini. Yang sampai ke saya (informasinya agenda pertemuan diskusi, red.) tentang BoP," kata Kiai Cholil menjawab pertanyaan wartawan.
Ia menjelaskan bahwa agenda yang diterimanya berfokus pada pembahasan Board of Peace Gaza. Pertemuan ini dinilai penting karena menyangkut posisi dan peran Indonesia di forum internasional yang bertujuan mendorong perdamaian.
Kehadiran tokoh MUI diharapkan dapat memberikan pandangan keagamaan dan kemanusiaan. Perspektif tersebut dinilai relevan mengingat isu Gaza memiliki dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan yang kuat.
PBNU Pastikan Hadir Dalam Pertemuan
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Saifullah Yusuf, juga mengonfirmasi undangan dari Presiden Prabowo. Gus Ipul, sapaan akrabnya, menyatakan bahwa agenda pertemuan telah terjadwal dengan jelas.
"Iya benar ada agenda tersebut jam 14.00 WIB," kata Gus Ipul menjawab pertanyaan wartawan.
Selain menjabat sebagai Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf saat ini juga mengemban tugas sebagai Menteri Sosial RI. Kehadirannya dinilai membawa dua perspektif sekaligus, yakni sebagai tokoh ormas Islam dan pejabat negara.
PBNU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki basis massa yang luas. Pandangan PBNU dalam isu perdamaian Gaza diyakini akan menjadi pertimbangan penting bagi Presiden Prabowo dalam menentukan langkah kebijakan selanjutnya.
Perwakilan Muhammadiyah Hadiri Diskusi
Dari Muhammadiyah, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Abdul Mu'ti turut membenarkan undangan tersebut. Ia memastikan bahwa Muhammadiyah akan mengirimkan perwakilan untuk hadir di Istana Kepresidenan.
"Dari Muhammadiyah akan hadir Prof. Syafiq Mughni dan saya," kata Abdul Mu'ti menjawab pertanyaan wartawan.
Prof. Syafiq A. Mughni saat ini menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah. Kehadiran pimpinan Muhammadiyah menunjukkan keseriusan organisasi tersebut dalam merespons undangan Presiden.
Muhammadiyah dikenal aktif dalam isu kemanusiaan internasional. Keterlibatan organisasi ini diharapkan dapat memperkaya diskusi terkait kontribusi Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza.
Latar Belakang Pembentukan Board Of Peace Gaza
Dewan Perdamaian Gaza secara resmi diluncurkan pada sela-sela World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss. Peluncuran tersebut berlangsung pada 22 Januari 2026 dan menjadi sorotan dunia internasional.
Board of Peace dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump Jr. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara anggota, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Momentum ini menandai komitmen bersama negara-negara peserta untuk mendorong perdamaian di Gaza.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo turut menandatangani piagam pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Penandatanganan tersebut menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional.
Pandangan Prabowo Tentang Perdamaian Gaza
Presiden Prabowo menyampaikan pandangannya usai menghadiri peluncuran Dewan Perdamaian di Davos. Ia menilai pembentukan forum tersebut sebagai peluang penting bagi terciptanya perdamaian.
"Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza," kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan.
Ia juga menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza yang menurutnya mulai menunjukkan perbaikan. Arus bantuan kemanusiaan disebut semakin besar dan lebih lancar masuk ke wilayah tersebut.
"Yang jelas, penderitaan rakyat di Gaza sudah berkurang, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu besar, begitu deras masuk. Saya sangat berharap, dan Indonesia siap ikut serta," sambung Presiden Prabowo.
Negara Anggota Dewan Perdamaian Gaza
Menurut Presiden Prabowo, negara-negara yang tergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza adalah pihak-pihak yang memiliki komitmen membantu rakyat Palestina. Mereka juga memiliki keinginan kuat untuk mendorong terciptanya perdamaian.
"Siapa yang ingin perdamaian (ada, red.) di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina (ada di dewan tersebut, red.)," ujar Presiden Prabowo.
Selain Indonesia, sejumlah negara lain juga menandatangani piagam Dewan Perdamaian Gaza. Negara-negara tersebut antara lain Hungaria, Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Mesir, Jordania, Kazakhstan, Republik Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Uzbekistan.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan ormas Islam di Istana diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia. Masukan dari tokoh-tokoh Islam menjadi bekal penting dalam menjalankan peran aktif di Dewan Perdamaian Gaza.\