JAKARTA - Pemerintah terus mempercepat realisasi program perumahan sebagai bagian dari agenda strategis nasional.
Presiden Prabowo Subianto secara khusus membahas perkembangan pembangunan rumah susun bersubsidi dalam pertemuan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 29 Januari 2025.
Agenda ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Pembangunan rusun bersubsidi dipandang sebagai salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan perumahan, terutama di kawasan penyangga perkotaan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Fokus pembahasan tidak hanya menyangkut jumlah unit, tetapi juga kesiapan lahan dan dukungan infrastruktur pendukung.
Progres Awal Pembangunan Rusun Bersubsidi
Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa salah satu capaian penting dalam proyek ini adalah dimulainya proses land clearing. Tahapan awal tersebut telah dilakukan di atas lahan seluas 30 hektare yang berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Lahan tersebut akan digunakan sebagai lokasi pembangunan rumah susun bersubsidi.
“Pelaksanaan land clearing telah dilakukan di lahan seluas 30 hektare untuk rumah susun bersubsidi di Cikarang, Kabupaten Bekasi,” ujar Teddy melalui keterangan tertulis yang disampaikan lewat akun Instagram Sekretariat Kabinet. Proses ini menjadi penanda bahwa proyek telah memasuki tahap konkret setelah melalui perencanaan.
Langkah awal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan kesiapan fisik sebelum pembangunan dimulai. Dengan lahan yang telah dibersihkan, proses berikutnya dapat berjalan lebih efisien sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.
Rencana Groundbreaking Skala Nasional
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Presiden Prabowo juga membahas rencana pelaksanaan groundbreaking pembangunan 141.000 unit rumah bersubsidi. Unit-unit tersebut direncanakan akan tersebar di tiga kawasan utama yang dinilai strategis dan memiliki kebutuhan perumahan tinggi.
Teddy memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada kuantitas unit hunian. Pemerintah juga memperhatikan kualitas kawasan tempat tinggal, termasuk kelengkapan fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, rusun bersubsidi diharapkan menjadi lingkungan hunian yang layak dan nyaman.
Pemerataan lokasi pembangunan juga menjadi perhatian agar manfaat program ini dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Penyebaran unit di beberapa kawasan diharapkan mampu mengurangi tekanan kebutuhan hunian di satu wilayah tertentu.
Akses Perkotaan dan Fasilitas Pendukung
Salah satu keunggulan dari proyek rusun bersubsidi ini adalah lokasi hunian yang dirancang dekat dengan kawasan perkotaan. Kedekatan tersebut memudahkan penghuni dalam mengakses berbagai fasilitas umum yang menunjang aktivitas sehari-hari.
“Lokasi hunian sangat dekat dengan perkotaan serta memiliki akses yang baik terhadap fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, perkantoran, kawasan industri, dan jalan utama,” kata Teddy. Aksesibilitas ini menjadi nilai tambah yang penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan lokasi strategis tersebut, penghuni rusun tidak hanya memperoleh tempat tinggal, tetapi juga kemudahan mobilitas dan akses layanan publik. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah menciptakan kawasan hunian terintegrasi.
Dampak Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja
Presiden Prabowo turut menyoroti dampak positif pembangunan perumahan bersubsidi terhadap sektor ketenagakerjaan. Proyek pembangunan rusun ini diperkirakan mampu menyerap hingga 80 ribu tenaga kerja dari berbagai bidang.
Penyerapan tenaga kerja tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari konstruksi, pengadaan material, hingga jasa pendukung lainnya. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya berdampak pada penyediaan hunian, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi di daerah sekitar lokasi pembangunan.
Pemerintah memandang pembangunan perumahan sebagai instrumen strategis yang memiliki efek berganda. Selain memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, proyek ini juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Komitmen Pemerintah Permudah Akses Hunian
Teddy menegaskan bahwa Presiden Prabowo melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki komitmen kuat untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Pemerintah berupaya agar semakin banyak warga Indonesia dapat memiliki tempat tinggal yang terjangkau.
“Salah satu langkahnya adalah penyediaan rumah layak bersubsidi serta pemangkasan berbagai bentuk perizinan dan biaya pengurusan izin maupun administrasi,” ujar Teddy. Penyederhanaan regulasi ini diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa hambatan administratif tidak lagi menjadi kendala utama dalam pembangunan perumahan. Langkah ini sekaligus menunjukkan pendekatan yang lebih proaktif dalam menjawab kebutuhan hunian masyarakat.
Secara keseluruhan, pembahasan Presiden Prabowo bersama jajaran terkait menegaskan bahwa pembangunan rusun bersubsidi menjadi prioritas nasional. Dengan progres lahan yang sudah berjalan, rencana pembangunan berskala besar, serta dukungan kebijakan yang menyeluruh, program ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas dalam waktu yang tidak terlalu lama.