40 Nama Diajukan Kemensos untuk Gelar Pahlawan Nasional
JAKARTA - Sebanyak 40 nama tokoh bangsa secara resmi diusulkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memperoleh gelar pahlawan nasional.
Usulan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, dalam sebuah acara di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta.
“Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, dan ada pula yang baru diputuskan tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Marsinah,” kata Saifullah Yusuf.
Baca Juga
Langkah ini merupakan bagian dari mekanisme tahunan dalam penentuan tokoh yang layak mendapatkan gelar pahlawan nasional, sebuah penghargaan tertinggi dari negara kepada mereka yang dinilai berjasa luar biasa dalam perjuangan kemerdekaan, pembangunan, dan kehidupan berbangsa.
Proses Panjang dari Daerah hingga Pusat
Pengusulan nama-nama tersebut tidak dilakukan secara sepihak oleh pemerintah pusat. Justru, prosesnya dimulai dari akar rumput, yakni dari usulan masyarakat yang disampaikan melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).
Usulan yang telah dinilai memenuhi syarat oleh TP2GD di tingkat kabupaten atau kota kemudian mendapatkan pengesahan dari kepala daerah, baik itu bupati maupun wali kota. Setelah itu, dokumen pengusulan dilanjutkan ke tingkat gubernur untuk kemudian diteruskan ke Kementerian Sosial.
“Setelah diterima, kami melakukan pengkajian bersama tim TP2GP. Hasil kajian tersebut hari ini saya teruskan kepada Pak Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar. Selanjutnya akan dibahas sepenuhnya oleh dewan dan hasilnya kita tunggu bersama,” jelas Saifullah Yusuf.
Tahapan ini menunjukkan bahwa penetapan gelar pahlawan nasional tidak dilakukan secara instan. Melainkan melalui rangkaian panjang yang melibatkan berbagai level pemerintahan dan tim ahli. Tujuannya adalah agar penghargaan ini diberikan secara objektif, berdasarkan data historis yang valid dan kontribusi nyata.
Nama-Nama Tokoh yang Diusulkan
Dari daftar 40 nama yang diusulkan, sejumlah tokoh mencuri perhatian publik karena kiprahnya yang sudah lama dikenal masyarakat luas. Di antaranya Presiden RI ke-2 Soeharto, Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, serta aktivis buruh Marsinah.
Ketiganya berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Soeharto dikenal sebagai tokoh militer yang memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade. Gus Dur adalah tokoh agama dan demokrasi yang pernah memimpin Nahdlatul Ulama (NU) sebelum menjadi presiden. Sementara Marsinah adalah simbol perjuangan kaum buruh yang wafat secara tragis setelah memperjuangkan hak-hak pekerja di era Orde Baru.
Selain itu, ada pula sejumlah ulama, tokoh militer, dan pemimpin daerah lain yang masuk dalam daftar usulan, antara lain:
Syaikhona Muhammad Kholil dari Bangkalan, ulama kharismatik yang dikenal luas di kalangan pesantren;
KH Bisri Syansuri, Rais Aam PBNU dan ulama berpengaruh pada era kemerdekaan;
KH Muhammad Yusuf Hasyim, tokoh pesantren dari Tebuireng, Jombang;
Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf, tokoh militer asal Sulawesi Selatan;
Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin, mantan Gubernur Jakarta yang dikenal progresif.
Keberagaman latar belakang para calon pahlawan ini mencerminkan nilai-nilai pluralisme, di mana perjuangan tidak hanya dilihat dari keterlibatan dalam pertempuran fisik melawan penjajah, tetapi juga dari kontribusi nyata dalam membangun masyarakat, pendidikan, serta pembelaan terhadap hak asasi manusia.
Sidang Dewan Gelar dan Tahap Akhir Penilaian
Menanggapi penyerahan berkas tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa pihaknya akan segera menggelar sidang Dewan Gelar. Sidang ini akan menjadi forum resmi untuk membahas kelayakan para tokoh yang diajukan.
“Tentu nanti kami akan bersidang. Rencananya besok bersama Tim Dewan Gelar. Setelah itu, hasilnya akan kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia,” kata Fadli Zon.
Fadli juga menambahkan bahwa pengkajian yang dilakukan selama ini telah melalui tahap seminar, diskusi, hingga kajian lintas lembaga. Hal ini dilakukan agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan evaluasi menyeluruh, bukan sekadar pertimbangan politis atau popularitas semata.
Keputusan akhir akan berada di tangan Presiden Republik Indonesia. Biasanya, pengumuman resmi gelar pahlawan nasional dilakukan menjelang peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November setiap tahunnya.
Hadirnya Pejabat Penting dalam Penyerahan Usulan
Penyerahan dokumen usulan kepada Dewan Gelar turut disaksikan oleh sejumlah pejabat dari dua kementerian terkait. Dari Kementerian Sosial hadir Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Mira Riyati Kurniasih.
Sementara dari Kementerian Kebudayaan hadir Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha serta Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta.
Kehadiran para pejabat ini menunjukkan bahwa proses pemberian gelar pahlawan nasional adalah isu lintas kementerian yang melibatkan koordinasi dan tanggung jawab bersama. Penghargaan ini bukan hanya soal simbolik, melainkan bagian dari cara negara mengingat, menghormati, dan meneladani jasa tokoh-tokoh bangsa.
Menanti Keputusan Presiden Jelang Hari Pahlawan
Dengan selesainya proses pengusulan dari Kementerian Sosial dan akan disidangkannya berkas oleh Dewan Gelar, masyarakat kini menanti keputusan akhir dari Presiden.
Jika disetujui, para tokoh yang lolos seleksi akan dianugerahi gelar pahlawan nasional secara resmi dalam upacara kenegaraan yang biasanya digelar di Istana Negara.
Tentu saja, penetapan nama-nama ini bukan semata penghargaan individual, melainkan juga penegasan nilai-nilai perjuangan yang harus terus dikenang dan diwariskan kepada generasi mendatang. Gelar pahlawan nasional adalah bentuk penghormatan tertinggi atas dedikasi, pengorbanan, dan kontribusi nyata bagi negeri ini.
Rekomendasi
