Dapur MBG Dilarang Pakai Barang Subsidi, Wajib Ikuti HAP
JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib membeli bahan pangan untuk program makan bergizi gratis (MBG) sesuai harga acuan pemerintah (HAP).
Dikutip dari berita sumber, Sudaryono mencontohkan harga telur yang sempat anjlok hingga Rp15.000 per kilogram. Kepala dapur MBG tidak boleh membeli dengan harga murah tersebut, melainkan harus sesuai HAP sekitar Rp25.000 per kilogram. “Maka juga kemudian si Kepala Dapur harus membeli telur bukan kemudian membayar Rp12.000–Rp15.000, harus membeli telur di harga acuan pemerintah,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin, 27 Juli 2026.
Sudaryono menjelaskan, aturan ini bertujuan menjaga stabilitas harga di pasar agar peternak dan petani tidak dirugikan. Program MBG juga berfungsi sebagai stabilisator pasokan dan harga pangan.
Selain itu, ia melarang dapur MBG menggunakan barang subsidi dalam produksi, seperti MinyaKita, gas melon 3 kilogram, dan beras SPHP. “Tidak boleh memasak untuk MBG memakai MinyaKita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilo, dan tidak boleh memakai beras SPHP,” tegasnya.
Sudaryono menambahkan, dapur yang melanggar aturan akan diberikan surat peringatan, bahkan bisa ditutup jika tetap bandel. Ia juga meminta masyarakat ikut mengawasi dan melaporkan dapur MBG yang menggunakan barang subsidi. “Kalau ada, misalnya awak media menemukan di sosial media silakan dilaporkan. Dapur mana menggunakan MinyaKita,” katanya.
Disclaimer: Artikel ini hanya bersifat informasi umum mengenai kebijakan MBG dan harga pangan, bukan ajakan konsumsi atau investasi. Keputusan penggunaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing konsumen.
