Penyaluran KPR Subsidi Capai 111.193 Unit: Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Dorong Inovasi Pembiayaan Perumahan

Penyaluran KPR Subsidi Capai 111.193 Unit: Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Dorong Inovasi Pembiayaan Perumahan

JAKARTA - Pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat pencapaian signifikan di sektor perumahan dalam beberapa bulan pertama sejak dilantik. Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi telah mencapai penyaluran sebanyak 111.193 unit rumah. Angka ini mencakup 68.834 unit yang masih dalam proses pembangunan hingga akad, serta 42.359 unit yang telah disalurkan sepenuhnya.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, menyatakan optimisme terkait pengembangan lebih lanjut dari program ini. Berdasarkan beberapa analisis, apabila pemerintah mengeluarkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk perumahan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka potensi penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini dapat melampaui target sebelumnya sebesar 220.000 unit.

Dalam siaran pers yang digelar Senin (24 Februari 2025), Heru menegaskan, "Ini bukti nyata dukungan pemerintah untuk program 3 juta rumah." Dukungan pemerintah ini, lanjut Heru, mencerminkan komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan menyediakan akses yang lebih luas terhadap kebutuhan perumahan yang layak.

Untuk memastikan program berjalan optimal, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Menteri Ara, melakukan kunjungan kerja ke sejumlah lokasi strategis di Bekasi dan Karawaci, Sabtu (22/2/2025). Lokasi yang dikunjungi termasuk lahan milik pemerintah eks-Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang terletak di Jalan Nur Ali, Kecamatan Bekasi Barat. Kunjungan ini turut dihadiri jajaran eselon I Kementerian PKP serta Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, yang mendampingi Menteri Ara beserta perwakilan pengembang dari REI, Apersi, dan Himperra.

Perjalanan Menteri Ara lanjut ke Perumahan Vinewood City di Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Lokasi ini merupakan salah satu dari sekian banyak proyek perumahan yang diperuntukkan bagi MBR melalui skema subsidi FLPP dan Tapera. Terletak strategis di Jalan Raya Kali CBL, Desa Srijaya, perumahan ini berada sekitar dua kilometer dari Jalan Tol Gabus, dengan bentangan persawahan yang luas mendominasi lanskap sekitar, menambah kenyamanan bagi para calon penghuni.

"Perumahan ini merupakan bagian dari upaya kita menyediakan hunian yang layak dengan harga terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Menteri Ara dalam kesempatan kunjungan tersebut. "Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga negara, khususnya yang berpenghasilan rendah, memiliki akses kepada perumahan yang layak."

Untuk mencapai target penyaluran KPR subsidi, pemerintah terus mendorong inovasi dalam pembiayaan. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, menambahkan dalam pernyataan terpisah bahwa efisiensi anggaran akan menjadi budaya baru pemerintah, enfoc reactors dan optimalisasi sumber dana, termasuk dari SBN.

"Kami melihat adanya peluang besar dari pemanfaatan instrumen keuangan negara seperti SBN dalam mendukung program perumahan nasional," terang Sri Mulyani. "Hal ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam penyaluran dana mendukung target pemerintah."

Pengembang properti pun menyambut baik kebijakan dan langkah progresif dari pemerintahan yang baru ini. Namun, mereka juga berharap bahwa isu-isu seperti perizinan dan birokrasi yang masih menjadi kendala dapat segera diatasi agar proses pembangunan dan penyaluran rumah subsidi dapat berjalan lebih lancar. Isu pemberian rumah gratis yang belum sepenuhnya diatasi juga sempat menyebabkan sejumlah akad KPR tertunda.

Kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait program KPR subsidi adalah salah satu dari sekian banyak inisiatif untuk menghadapi tantangan perumahan. Komitmen terhadap reformasi kebijakan dan upaya mendorong sinergi lintas sektor diharapkan akan mempercepat pencapaian target nasional dalam sektor perumahan.

Dengan fondasi kebijakan yang semakin kuat, target pemerintah untuk menuntaskan pembangunan tiga juta rumah di periode ini tampaknya bukan sekadar angka kosong. Dukungan yang konsisten dan pendekatan inovatif dalam pembiayaan menjadi kunci utama percepatan realisasi target, dengan harapan membawa perubahan nyata bagi masyarakat luas.