Menteri Ara Temui Kepala Bank Tanah: Evaluasi Lahan eks BLBI untuk Program 3 Juta Rumah

Menteri Ara Temui Kepala Bank Tanah: Evaluasi Lahan eks BLBI untuk Program 3 Juta Rumah

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, beserta Dirjen Kekayaan Negara, Rionald Silaban, dijadwalkan akan bertemu dengan Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, pada Senin, 24 Februari 2025. Pertemuan ini merupakan langkah penting dalam rangka mengevaluasi dan mendiskusikan pemanfaatan lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk mendukung rencana besar pemerintah, program pembangunan 3 juta rumah.

Ara, sapaan akrab Menteri PKP, menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mencari lokasi-lokasi strategis yang akan digunakan guna mendukung program besar ini. “Kami akan terus mencari lokasi yang sesuai untuk mendukung program 3 juta rumah,” tegasnya dalam pernyataan resmi yang dirilis Sabtu, 22 Februari 2025. Ara juga menekankan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan bahwa setiap pembangunan dilakukan secara optimal dengan tidak mengabaikan aspek sosial serta legalitas lahan.

Melakukan peninjauan lahan eks BLBI di Kelapa Dua, Tangerang, Banten, Ara mengungkapkan bahwa terdapat lahan seluas 3,7 hektare yang siap dimanfaatkan. Dari total luas tersebut, 3,5 hektare berada dalam satu area yang utuh, sedangkan sisanya tersebar di beberapa lokasi. Menurut Ara, lahan tersebut dapat dioptimalkan untuk membangun perumahan komersial maupun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia menambahkan bahwa lahan tersebut sudah bersih dan bebas dari penguasaan pihak lain. “Tidak diduduki siapapun,” ungkap Ara, yang juga politisi Partai Gerindra.

Di sisi lain, tantangan lain datang dari lahan eks BLBI di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, yang masih dihuni sekitar 1.000 Kepala Keluarga (KK). Ara menyebutkan bahwa keberadaan pemukim ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam memastikan status lahan yang clear and clean. “Ini untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat,” katanya.

Program pembangunan 3 juta rumah per tahun merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2025. Dalam rangka mewujudkan ambisi tersebut, Ara dan timnya giat mencari tanah-tanah kosong, termasuk lahan dari hasil sitaan kasus korupsi, untuk dimanfaatkan sebagai lahan pembangunan rumah rakyat. Pemerintah dihadapkan pada kendala utama, yakni keterbatasan anggaran, sehingga upaya optimalisasi lahan menjadi solusi strategis.

Sebelum melakukan inspeksi langsung ke lokasi eks BLBI, Ara sempat menyebutkan bahwa Kejaksaan Agung telah menyiapkan 1.000 hektare lahan sitaan koruptor di Banten untuk keperluan perumahan rakyat. Ia berharap setelah aset tersebut dilaporkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, proses birokrasi bisa dipermudah sehingga penggunaan lahan tersebut bisa segera direalisasikan. “Tanah koruptor disita, ya kasih sama rakyat, lah,” ujar Ara dalam acara peletakan batu pertama pembangunan rumah gratis di Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Jumat, 1 Oktober 2024.

Namun, niat baik pemerintah ini mendapat sorotan dari kalangan pengembang properti. Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, mengutarakan skeptisismenya terhadap pemanfaatan lahan sitaan koruptor yang belum ada realisasinya hingga saat ini. “Memanfaatkan lahan koruptor bukan program yang mudah dijalankan. Ini mimpi sangat jauh,” ujarnya dalam konferensi pers asosiasi pengembang di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Februari 2025. Menurut Junaidi, legalitas lahan sitaan harus jelas dan bersih dari masalah, yang mana bukan proses yang sederhana.

Menanggapi kritik tersebut, Ara tetap optimistis dengan menganggap perbedaan pandangan sebagai hal yang wajar saja. “Tidak optimistis tidak apa-apa. Saya pendukungnya Prabowo, saya anak buahnya Prabowo. Prabowo optimistis, saya optimistis,” tegas Ara kepada wartawan di Kementerian Keuangan pada Kamis malam, 20 Februari 2025.

Langkah berikut, Ara berencana menggelar lebih banyak diskusi dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi tantangan yang ada, termasuk masalah legalisasi, pendataan, dan relokasi apabila diperlukan. Kesuksesan program ini, menurut Ara, tidak hanya bermanfaat dalam memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga akan menjadi pencapaian besar dalam pemerataan pembangunan dan ekonomi.

Pemerintah optimistis dengan komitmen dan sinergi antar-lembaga, impian membangun 3 juta rumah per tahun bisa menjadi kenyataan, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.*(910 kata)