BBM

Praktik Kecurangan Oknum SPBU: Alat Khusus Digunakan untuk Mengurangi BBM Masuk ke Tangki Pelanggan

Sabtu, 22 Februari 2025

JAKARTA – Praktek kecurangan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terungkap ketika sejumlah pelanggan merasa dirugikan oleh pengisian bahan bakar yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dalam sebuah investigasi mendalam, ditemukan bahwa sejumlah oknum SPBU menggunakan alat khusus untuk mengelabui pelanggan sehingga volume bahan bakar minyak (BBM) yang diterima lebih sedikit dari angka yang ditunjukkan pada meteran.

Dalam temuan terbaru ini, terungkap bahwa meskipun meteran di pompa pengisian menunjukkan angka yang sesuai dengan jumlah liter yang diinginkan konsumen, jumlah BBM yang sebenarnya masuk ke dalam tangki mobil pelanggan ternyata lebih sedikit dari yang seharusnya. Modus operandi ini dilakukan dengan bantuan alat khusus yang dikatakan mampu memodifikasi angka pada meteran, namun mengurangi volume aktual BBM.

Kepala Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menyebut, "Kecurangan semacam ini bukan hanya merugikan konsumen dari segi ekonomi tetapi juga menciderai kepercayaan publik. Hal ini harus ditindak tegas." Dalam sebuah seminar, Tulus menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang lebih ketat di SPBU demi melindungi hak-hak konsumen.

Penggunaan Alat Khusus untuk Manipulasi

Praktek kecurangan ini diduga dilakukan dengan menggunakan alat pengendali yang terhubung ke dispenser BBM. Alat ini dapat mengubah kalibrasi standar sehingga mengurangi laju aliran BBM yang masuk ke tangki kendaraan. Akibatnya, meskipun pelanggan mungkin melihat bahwa mereka mendapatkan jumlah BBM yang mereka bayar berdasarkan tampilan meteran, kenyataannya mereka menerima lebih sedikit. "Ini jelas pelanggaran yang luar biasa. Manipulasi alat ukur seperti ini melanggar undang-undang perlindungan konsumen," tegas Tulus.

Seorang mantan karyawan SPBU yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, "Alat tersebut cukup canggih dan umumnya tersembunyi dengan baik, sehingga tidak bisa dideteksi oleh pelanggan dengan cara biasa." Menurutnya, praktik ini sudah berlangsung cukup lama dan dilakukan secara sistematis oleh oknum tertentu.

Tindakan yang Harus Diambil

Menyikapi persoalan ini, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diharapkan melakukan penindakan tegas terhadap SPBU yang terindikasi melakukan kecurangan. "Kita membutuhkan langkah terpadu antara berbagai pihak terkait untuk menangani masalah ini. Jangan sampai konsumen terus menjadi korban," tambah Tulus.

Langkah yang disarankan termasuk audit mendalam dan berkala terhadap kalibrasi alat pengukur di SPBU, serta inspeksi mendadak guna memastikan tidak adanya penggunaan alat curang seperti yang telah ditemukan. Tulus lebih lanjut menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas di seluruh SPBU demi mencegah kejadian serupa di masa depan. "Pelanggan berhak mendapatkan hak-hak mereka sepenuhnya. Setiap pelanggaran harus disikapi dengan serius demi menciptakan keadilan dan kepercayaan," katanya.

Respon dari Pihak SPBU

Di sisi lain, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) menyatakan akan bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk mengidentifikasi dan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan kecurangan. "Kami berkomitmen menjaga integritas dan standar pelayanan di seluruh SPBU. Setiap penyimpangan harus dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku," ujar Ketua Umum Hiswana Migas, Danny Praditya, dalam sebuah pernyataan resmi.

Danny juga mengatakan bahwa pihaknya akan membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan-dugaan kecurangan dan akan menyediakan pelatihan lanjutan untuk para operator SPBU guna memastikan pelayanan yang lebih baik dan adil untuk konsumen.

Imbauan kepada Konsumen

YLKI juga mengimbau para konsumen untuk lebih waspada dan melaporkan setiap kejanggalan yang ditemukan saat melakukan pengisian BBM. Konsumen didorong untuk memeriksa kembali jumlah liter BBM yang dibeli dan mengalkulasi dengan jarak tempuh kendaraan sebagai salah satu upaya sederhana untuk menilai apakah terdapat kecurangan atau tidak. "Dengan pelaporan dari konsumen, kita bisa membantu otoritas terkait melakukan penindakan lebih cepat dan tepat sasaran," kata Tulus.

Kesadaran konsumen dalam memeriksa serta melaporkan kejanggalan menjadi langkah penting dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan yang merugikan tersebut. Dengan koordinasi yang baik antara instansi terkait dan kesadaran publik, praktek semacam ini diharapkan dapat diminimalisir demi kepentingan dan keamanan konsumen.