Sri Mulyani Pastikan Program 3 Juta Rumah Tak Bebani APBN: Skema Pembiayaan Kreatif untuk Sektor Perumahan

Sri Mulyani Pastikan Program 3 Juta Rumah Tak Bebani APBN: Skema Pembiayaan Kreatif untuk Sektor Perumahan

JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus mengupayakan berbagai langkah untuk memastikan pembangunan sektor perumahan berjalan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa program pembangunan 3 juta rumah setiap tahunnya, yang merupakan salah satu prioritas pemerintah, tidak akan membebani APBN, meskipun program tersebut memerlukan anggaran yang signifikan. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Kementerian Keuangan pada Jumat (21 Februari), Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif guna menjaga keseimbangan fiskal negara.

Pentingnya Pengelolaan Fiskal yang Responsif

Sri Mulyani menekankan bahwa pengelolaan fiskal yang disiplin tetap menjadi fokus utama pemerintah, meskipun sektor perumahan juga harus mendapat perhatian yang lebih besar. "Kita akan terus mengembangkan berbagai creative financing, sehingga APBN tetap terjaga disiplin fiskalnya, namun tetap responsif dan mampu mendukung sektor lainnya, tidak hanya perumahan," ujar Sri Mulyani, menjelaskan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa sektor perumahan, yang sangat penting untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR), tetap mendapat dukungan tanpa membebani keuangan negara.

Baca Juga

15 Tempat Wisata di Sukabumi 2025 Terbaik yang Indah Untuk Dikunjungi

Pembangunan 3 juta rumah per tahun ini menjadi tantangan besar, namun Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah memiliki strategi yang matang untuk mencapainya, baik melalui instrumen fiskal maupun moneter yang saling mendukung. Menurutnya, sektor perumahan adalah salah satu sektor yang menjadi prioritas utama, karena dapat memberikan dampak positif langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama mereka yang memiliki penghasilan terbatas.

Skema Pembiayaan Perumahan: FLPP dan PMN untuk MBR

Salah satu skema pembiayaan yang diandalkan untuk mendukung pembangunan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). FLPP adalah program pendanaan berbasis APBN dengan suku bunga rendah yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan pembiayaan perumahan. Melalui FLPP, dana APBN disalurkan kepada masyarakat melalui Tapera dan lembaga perbankan, yang memungkinkan mereka membeli rumah dengan biaya yang lebih terjangkau.

"Kalau dari fiskal sendiri terhadap perumahan itu cukup banyak instrumen yang sudah kita sedang dan terus akan didukung. Pertama melalui FLPP, yaitu fasilitas likuiditas. Yang ini adalah sebuah sumber dana APBN dengan suku bunga yang sangat rendah, yang disalurkan oleh Tapera, kemudian melalui perbankan," jelas Sri Mulyani. Program ini merupakan upaya konkret pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat berpendapatan rendah dapat membeli rumah dengan harga yang terjangkau tanpa harus mengorbankan kebutuhan dasar lainnya.

Selain FLPP, pemerintah juga menyediakan Penanaman Modal Negara (PMN) kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), sebuah perusahaan yang mendukung pembiayaan sektor perumahan. Dana yang disalurkan melalui PMN ini kemudian disalurkan kepada perbankan dan diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah. Dengan menggunakan dana murah yang berasal dari APBN, program ini bertujuan untuk menurunkan biaya pembiayaan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Kita juga memberikan PMN kepada PT SMF. Itu juga dananya di blend kepada perbankan. Tujuannya terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah," ungkap Sri Mulyani, menegaskan bahwa pemberian PMN ini bertujuan untuk menurunkan biaya pembiayaan perumahan agar lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Meningkatkan Akses Pembiayaan: Surat Berharga Negara Perumahan

Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Perumahan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan sektor perumahan. Surat berharga ini akan dialokasikan untuk mendukung pembiayaan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus menjadi salah satu sumber pendanaan yang lebih efisien.

Dalam implementasinya, Sri Mulyani menambahkan bahwa mekanisme FLPP akan dimodifikasi dan diperbesar volumenya untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, dengan harapan dapat menurunkan biaya pembiayaan rumah secara keseluruhan. Program ini juga akan lebih efektif dalam memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Kolaborasi Strategis dengan Bank Indonesia dan OJK

Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Himbara untuk memaksimalkan potensi fasilitas pembiayaan perumahan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memanfaatkan Giro Wajib Minimum (GWM) yang diturunkan, yakni sebesar Rp80 triliun, untuk fasilitas kredit yang dapat digunakan dalam pembiayaan rumah.

"Kami juga dalam hal ini untuk bisa bekerjasama nanti dengan Bank Indonesia, OJK, dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM yang diturunkan, yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp80 triliun," jelas Sri Mulyani, berharap kolaborasi ini dapat meningkatkan permintaan rumah dari masyarakat, baik untuk rumah yang dibiayai melalui fasilitas MBR maupun rumah komersial. Dengan adanya kerja sama ini, pemerintah berharap dapat menyediakan lebih banyak rumah dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Meningkatkan Keterjangkauan Perumahan bagi Semua Kalangan

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengelola APBN secara hati-hati dan bijaksana untuk memastikan dana tersedia untuk program-program strategis, termasuk pembangunan perumahan. Dengan menggunakan skema pembiayaan yang inovatif, pemerintah berharap dapat menciptakan sektor perumahan yang lebih inklusif dan dapat mengatasi masalah perumahan yang dihadapi oleh banyak masyarakat Indonesia.

"Selain itu tentu teman-teman semuanya tahu bahwa kami mengelola APBN termasuk berbagai biaya untuk berbagai program-program Astacita," ungkap Sri Mulyani, menutup penjelasannya tentang upaya pemerintah untuk memastikan bahwa program pembangunan perumahan berjalan sesuai rencana tanpa menambah beban pada APBN.

Strategi Pembiayaan Inovatif untuk Meningkatkan Akses Perumahan

Program pembangunan 3 juta rumah yang digagas oleh pemerintah Indonesia tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat berpendapatan rendah, tetapi juga untuk memastikan agar pembangunan ini tidak membebani APBN. Dengan berbagai skema pembiayaan kreatif yang melibatkan FLPP, PMN, Surat Berharga Negara Perumahan, dan kolaborasi dengan Bank Indonesia serta OJK, Sri Mulyani memastikan bahwa sektor perumahan akan terus berkembang dengan dukungan penuh dari pemerintah. Pembiayaan yang lebih murah dan terjangkau diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah yang layak huni, sehingga memenuhi target pembangunan 3 juta rumah tanpa mengganggu kestabilan fiskal negara.