Birokrasi Rumit di Sektor Pertambangan: Tantangan dan Solusi dalam Seminar KAHMI

Birokrasi Rumit di Sektor Pertambangan: Tantangan dan Solusi dalam Seminar KAHMI

JAKARTA - Birokrasi yang berbelit masih menjadi salah satu penghambat utama dalam pengembangan sektor pertambangan di Indonesia. Hal ini disoroti oleh DR H Sutomo (Setia Prabowo) yang telah memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di industri tambang bersama PT Dharma Bumi Keloaka. Pada seminar yang digelar oleh KAHMI Nasional di Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta, Sutomo mengungkapkan kesulitan yang dihadapi dalam mendapatkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), meski Izin Usaha Pertambangan (IUP) relatif mudah diperoleh.

“Pemerolehan IUP memang gampang, tapi birokrasi untuk mendapatkan RKAB sangat sulit,” ungkap Sutomo. Pernyataan ini mencerminkan kompleksitas regulasi yang masih menjadi tantangan besar bagi pelaku industri pertambangan di tanah air.

Selain itu, Sutomo menyoroti masalah birokrasi di sektor kehutanan yang diatur dengan kompleksitas yang tinggi. Ia menjelaskan bahwa tanpa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang memenuhi 12 persyaratan dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), proses izin bisa memakan waktu hingga dua tahun. Ini menunjukkan betapa proses perizinan sering kali terhambat oleh regulasi yang rumit dan memakan waktu.

Kritik juga dilayangkan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masih marak dalam pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan sistem digitalisasi perizinan yang sering kali kurang terkontrol. “Jika sistem perizinan terus dirundung masalah KKN, maka akan sulit bagi kita untuk berkompetisi secara global,” tegas Sutomo.

Seminar ini menghadirkan sejumlah tokoh penting sebagai panelis, yang antara lain terdiri dari Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua Ombudsman Heri Susanto, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Kepala BPI Danareksa Muliawan D Hadad, dan Wakil Direktur Utama Mind ID Dany Amrul Ichdan. Diskusi ini dipandu oleh DR Lukman Malanuang dan dibuka oleh Sekjen KAHMI Nasional Syamsul Komar, mewakili Koordinator Presidium DR Saan Mustopa.

Sutomo, sebagai satu-satunya presidium KAHMI Nasional dari kalangan non-partai, juga menyoroti tantangan yang akan dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto dalam penyusunan kabinet, terutama terkait kebijakan lingkungan hidup di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menurutnya, regulasi yang terlalu ketat dapat berdampak hingga ke sektor usaha kecil, contohnya izin untuk dapur umum. "Kita harus berhati-hati agar aturan ketat tidak justru menghambat sektor usaha mikro," ujar Sutomo.

Sutomo juga mengangkat isu mengenai kompleksitas dalam sistem pengawasan yang melibatkan banyak lembaga seperti KPK, BPK, Irjen, dan BPKP. Ia berpendapat bahwa pengawasan yang terlalu banyak dan tidak terkoordinasi malah dapat memperlambat proses pembangunan dan investasi. "Pengawasan itu penting, tapi jika tidak diatur dengan baik, justru bisa menjadi penghambat," tuturnya.

Dalam diskusi ini, turut hadir tokoh dan akademisi seperti Prof Marwah Daud Ibrahim, Syamsul Munir, Prof Euis (Koordinator Presidium Forhati Nasional), DR Jamilah Abdul Gani, Bendahara Umum Sabarudin, serta sejumlah praktisi dari berbagai sektor. Mereka sepakat bahwa birokrasi yang berbelit harus segera diatasi untuk mendorong iklim investasi yang lebih baik di Indonesia.

Sutomo juga mengajak kader HMI untuk mengambil peran aktif dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan. Ia menyerukan pentingnya peran serta generasi muda dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang masih terjebak dalam praktik KKN dan maladministrasi. “Indonesia harus bisa lepas dari jeratan praktik buruk yang menghambat kemajuan bangsa,” katanya.

Sebagai penutup seminar, para peserta menyepakati pentingnya sinergi lintas sektor untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Indonesia. Diskusi dinamis ini menggambarkan tekad para pemangku kepentingan untuk melakukan perubahan positif di masa depan. “Sinergi dan kolaborasi adalah kunci untuk memajukan bangsa ini,” kata salah satu peserta yang hadir.

Seminar ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, namun juga pengingat bagi semua pihak bahwa untuk maju, Indonesia harus mampu memperbaiki tata kelola dan menghapuskan kendala birokrasi yang selama ini menjadi momok bagi para pelaku industri, khususnya di sektor pertambangan. Dalam konteks peningkatan investasi dan daya saing global, penyederhanaan birokrasi adalah langkah penting yang harus segera direalisasikan.