Jalur Darurat Dicari, Akses Warga dan Pengangkutan Batu Bara PLTU Jeranjang Lumpuh Akibat Kerusakan Jembatan

Jalur Darurat Dicari, Akses Warga dan Pengangkutan Batu Bara PLTU Jeranjang Lumpuh Akibat Kerusakan Jembatan

JAKARTA – Kerusakan jembatan di jalan provinsi Lombok Barat memicu kemacetan serius dan mengganggu aktivitas penting, termasuk transportasi batu bara ke PLTU Jeranjang. Situasi ini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sedang berupaya mencari solusi cepat, termasuk mempertimbangkan pembangunan jalur darurat.

Jembatan yang terletak di jalur strategis antara Lembar dan Gerung menuju Mataram kini tidak dapat dilalui. Akibatnya, pergerakan masyarakat lokal terhenti dan rute pengangkutan batu bara untuk keperluan PLTU Jeranjang harus dialihkan melalui jalur nasional. Keadaan ini semakin mendesak perhatian pemerintah karena jalur ini merupakan nadi ekonomi yang vital.

Pemerintah Bertindak Cepat

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB telah menurunkan tim untuk meninjau lokasi jembatan yang rusak. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR NTB menyatakan bahwa tim sedang mengevaluasi kemungkinan untuk membangun jembatan darurat sebagai langkah awal. "Kita meninjau untuk (mengupayakan) jembatan darurat dulu, tim kami masih turun survei," ujarnya saat ditemui di lokasi.

Kerusakan yang terjadi di jembatan ini dianggap sebagai dampak dari bencana alam, khususnya curah hujan tinggi yang meningkatkan debit air sungai Dodokan. Dinas PUPR, BPBD, dan Bidang Bina Marga sedang bekerja sama mencari jalur yang mungkin dapat dijadikan alternatif, walaupun diakui bahwa sungai yang harus dilalui memiliki lebar yang besar, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri. "Tapi kita cari dulu, mana daerah yang bisa dilalui untuk jembatan alternatif," imbuhnya.

Pendanaan dan Penanganan Jangka Panjang

Untuk penanganan jangka panjang, koordinasi terus dilakukan dengan pemerintah pusat. Usulan proposal perbaikan jembatan telah disiapkan, membutuhkan anggaran sekitar Rp50 miliar lebih. Panjang jembatan yang harus diatasi mencapai 87 meter. Penanganan serius dan cepat diharapkan dapat dilakukan mengingat jembatan ini telah melayani masyarakat selama lebih dari dua dekade, dengan paparan kelelahan struktur dari usia pakai yang cukup lama.

Kadis PU Lobar, H. L. Winengan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan Pemprov NTB, termasuk Dinas PUPR NTB. “Tadi kami sudah berkoordinasi dengan Penjabat Gubernur NTB, Sekda NTB, Dinas PUPR NTB, menyampaikan kondisi jembatan ini ke PU Pusat soalnya ini harus segera ditangani, karena ini jalur ekonomi masyarakat, jalur kebutuhan PLN Jeranjang juga. Dan berharap PLN Jeranjang juga terlibat dalam kondisi ini," tegasnya.

Keterlibatan PLN Jeranjang

Puasa akan peran aktif PLN Jeranjang dalam situasi ini ditekankan oleh Kadis PU Lobar. Jembatan ini, selain menjadi jalan utama bagi warga, juga penting bagi operasional PLTU Jeranjang, khususnya dalam pengangkutan solar dan batu bara yang menjadi bahan bakar utama. "Jika tidak seminggu ke depan jalan akan saya tutup," ancamnya, menunjukkan urgensi dan desakan penanganan.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Kerusakan jembatan ini tidak hanya berdampak pada akses transportasi warga sehari-hari tetapi juga menahan laju distribusi barang dan jasa yang menghubungkan Lembar, Gerung, dan kota Mataram. Kendala ini menimbulkan keresahan sosial dan ekonomi di kalangan masyarakat lokal yang menggantungkan kehidupan mereka pada kelancaran akses ini. Jalur yang digunakan oleh kendaraan industri dan masyarakat kini harus memutar lebih jauh, melewati jalur alternatif yang lebih sempit.

Masyarakat sekitar berharap agar penanganan ini tidak hanya sebatas solusi darurat, tetapi juga menekankan pentingnya perbaikan jangka panjang yang lebih tahan terhadap kondisi cuaca ekstrem, seperti banjir yang terjadi setiap musim hujan. Upaya mitigasi bencana yang lebih komprehensif juga diperlukan ke depannya, mengingat wilayah ini rentan terhadap perubahan iklim.

Prioritas Pemerintah

Dinas PUPR NTB menegaskan bahwa pihaknya berharap perbaikan Jembatan Bakong dapat masuk dalam prioritas anggaran pemerintah provinsi. Pemeriksaan lanjut oleh tim ahli teknis sedang dilakukan untuk menentukan tindakan perbaikan yang paling tepat, baik dalam bentuk perbaikan struktur atau bahkan pembangunan ulang jika diperlukan. "Dengan turunnya Dinas PUPR ia sangat berharap perbaikan Jembatan Bakong bisa masuk dalam prioritas anggaran pemerintah provinsi," ucap Plt Kepala Dinas PUPR NTB.

Pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta partisipasi dari sektor swasta seperti PLN Jeranjang sangat diharapkan demi mewujudkan akses yang lebih aman dan infrakstruktur transportasi yang lebih tangguh bagi masyarakat Lombok Barat dan sekitarnya. Tak hanya itu, ini juga menjadi pembelajaran penting atas ketahanan infrastruktur di kawasan-kawasan yang rentan terhadap perubahan cuaca dan bencana.