Pemangkasan Anggaran Kementerian ESDM 2025 Capai 42,4 Persen, Proyek Energi Tetap Berlangsung

Pemangkasan Anggaran Kementerian ESDM 2025 Capai 42,4 Persen, Proyek Energi Tetap Berlangsung

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia menghadapi pemangkasan anggaran yang signifikan untuk tahun 2025. Anggaran Kementerian tersebut dipotong Rp1,65 triliun, mengurangi alokasinya dari Rp3,91 triliun menjadi hanya Rp2,25 triliun, atau berkurang sebesar 42,4%. Kebijakan ini diambil sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Daerah.

Instruksi Presiden dan Dampaknya

Keputusan pemotongan ini dijelaskan oleh Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI pada Rabu, 12 Februari 2025. Yuliot menekankan bahwa efisiensi anggaran dilakukan dengan cermat, mencakup berbagai sumber dana. "Efisiensi di ESDM telah dilakukan penelaahan dan juga untuk acuan pelaksanaan Inpres sebesar Rp1,65 triliun, meliputi belanja sumber dana rupiah murni [RM] sebesar Rp1,3 triliun, belanja yang bersumber PNBP sebesar Rp139 miliar, belanja BLU [belanja layanan umum] Rp216 miliar," terang Yuliot.

Keberlanjutan Program Elektrifikasi

Kendati menghadapi pemotongan anggaran, Yuliot memastikan bahwa program elektrifikasi bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tetap berjalan. Proyek elektrifikasi ini antara lain mencakup pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebanyak empat unit dengan anggaran Rp25,2 miliar. Selain itu, juga ada pembangunan sembilan unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) senilai Rp2 miliar, serta empat kegiatan terkait PLTMH yang bernilai Rp2,08 miliar.

Pengembangan Proyek Jangka Panjang

Baca Juga

DUA ATLET KARATE BERPULANG DI TOL PADANG - SICINCIN , SHUKAIDO TURUT BERDUKA CITA

Selain proyek elektrifikasi, Kementerian ESDM masih mendorong pelaksanaan proyek dengan skema multi-years contract. Salah satu inisiatif penting adalah pengajuan revisi top up anggaran dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) penjualan hasil tambang (PHT) untuk proyek pengembangan jaringan pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap II dan Dumai-Sei Mangkei (Dusem). Yuliot menjelaskan, "Masih terdapat kegiatan dalam proses pengajuan revisi top-up anggaran dari sumber dana PNBP PHT Minerba senilai Rp4,24 triliun, yaitu untuk pembangunan pipa gas bumi Cisem Tahap II sebesar Rp1,79 triliun dan Dusem sebesar Rp2,43 miliar dengan skema multi-years."

Rincian Pemotongan Anggaran

Pemangkasan anggaran sebesar Rp1,65 triliun berdampak pada berbagai bagian di Kementerian ESDM, berikut rincian lengkapnya:
- Sekretariat Jenderal: Anggaran dipotong Rp97,74 miliar, dari Rp336,1 miliar menjadi Rp238,3 miliar.
- Inspektorat Jenderal: Anggaran turun Rp23,5 miliar, dari Rp95,36 miliar menjadi Rp71,8 miliar.
- Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi: Anggaran berkurang Rp224,6 miliar, dari Rp566,6 miliar menjadi Rp342 miliar.
- Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan: Anggaran dipangkas hingga Rp355 miliar, dari Rp457,9 miliar menjadi Rp102 miliar.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara: Anggaran direduksi sebesar Rp31,5 miliar, dari Rp369,5 miliar menjadi Rp337,9 miliar.
- Dewan Energi Nasional: Anggaran dipotong Rp17,3 miliar, dari Rp63,7 miliar menjadi Rp46,4 miliar.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM): Anggaran dipangkas Rp261,2 miliar, dari Rp617,9 miliar menjadi Rp356,6 miliar.
- Badan Geologi: Anggaran berkurang Rp193,6 miliar, dari Rp488,9 miliar menjadi Rp295,2 miliar.
- BPH Migas: Anggaran dipotong Rp118,7 miliar, dari Rp254,2 miliar menjadi Rp135,5 miliar.
- Direktorat Jenderal EBTKE: Anggaran berkurang Rp318,6 miliar, dari Rp566,9 miliar menjadi Rp248,3 miliar.
- Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA): Anggaran dipotong Rp15,95 miliar, dari Rp92,1 miliar menjadi Rp76,1 miliar.

Komitmen untuk Masa Depan

Meski menghadapi pemotongan anggaran, Kementerian ESDM berkomitmen menjaga kelangsungan proyek energi strategis demi kesejahteraan masyarakat serta efisiensi anggaran nasional. Kementerian ESDM menghadapi tantangan ini dengan strategi multi-years contract dan pengajuan revisi anggaran untuk memastikan tidak ada gangguan besar dalam pelaksanaan proyek energi di Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah 3T yang sangat memerlukan akses energi yang stabil dan berkelanjutan. Pemangkasan anggaran ini sekaligus menjadi tantangan bagi Kementerian ESDM untuk tetap menyasar pertumbuhan dan efisiensi operasional dalam pelaksanaan tugasnya.

Dengan adanya langkah-langkah strategis ini, Kementerian ESDM berharap dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan energi yang adil dan merata di seluruh pelosok tanah air.