Pemerintah Bentuk Pokja untuk Menanggulangi Pungli di Objek Wisata

Pemerintah Bentuk Pokja untuk Menanggulangi Pungli di Objek Wisata

JAKARTA - Dalam upaya memberantas praktik pungutan liar (pungli) di objek wisata, pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) baru. Langkah ini bertujuan memastikan para wisatawan dapat menikmati liburan mereka dengan aman dan nyaman tanpa harus menghadapi tindakan tidak menyenangkan dari oknum-oknum tertentu.

Pembentukan Pokja ini, sebagaimana dilaporkan oleh ANTARA Megapolitan, merupakan respons atas meningkatnya keluhan dari para wisatawan domestik maupun mancanegara mengenai maraknya pungli di berbagai objek wisata di Indonesia. Praktik pungli yang semakin mengganas ini dikhawatirkan dapat menghambat program pariwisata pemerintah yang ingin mendorong peningkatan jumlah kunjungan turis, sekaligus mengurangi devisa negara yang semestinya dapat dioptimalkan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, dalam keterangannya menyatakan bahwa inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan wisata yang aman dan bebas dari gangguan pungli. “Kami ingin menciptakan destinasi wisata yang aman dan nyaman bagi wisatawan lokal maupun asing. Praktik pungli ini merusak citra pariwisata Indonesia dan harus diberantas hingga ke akar-akarnya,” ujar Sandiaga.

Pokja tersebut nantinya akan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk kepolisian, dinas pariwisata daerah, dan pemerintah setempat untuk memastikan pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pungli. Selain itu, Pokja juga akan mengadakan kampanye kesadaran untuk mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif dari praktik pungli serta cara melaporkannya.

Menurut data yang dihimpun, beberapa bentuk pungli yang sering dikeluhkan mencakup biaya parkir liar, tiket masuk yang tidak resmi, serta biaya-biaya tambahan yang tidak jelas asal usulnya yang diminta oleh oknum tertentu. Salah seorang wisatawan, yang enggan disebutkan namanya, menceritakan pengalamannya saat berlibur di salah satu objek wisata di Pulau Jawa. "Kami diminta membayar parkir dengan tarif yang jauh lebih mahal daripada yang tertera di papan tarif resmi. Ketika kami menolak, mereka mengancam akan merusak kendaraan kami," ungkapnya.

Kasus-kasus seperti ini tidak hanya merugikan wisatawan secara finansial tetapi juga memberikan pengalaman buruk yang berpotensi menurunkan minat wisatawan untuk kembali berkunjung. Hal ini juga berdampak negatif terhadap upaya promosi pariwisata yang gencar dilakukan oleh pemerintah.

Sebagai bagian dari strategi pencegahan, Pokja juga akan menerapkan teknologi digital dalam penanganan pungli. Sistem pembayaran digital dan tiket masuk online dapat menjadi solusi untuk meminimalisir kontak langsung yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku pungli. "Perlu ada inovasi dalam pengelolaan objek wisata. Dengan menggunakan sistem digital, transparansi biaya bisa ditingkatkan dan celah untuk pungli dapat dipersempit," kata Sandiaga lebih lanjut.

Di samping itu, program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat sekitar juga akan digencarkan. Pemerintah percaya, ketika masyarakat lokal turut serta dalam menjaga lingkungan wisata dari tindakan pungli, maka upaya pemberantasan ini akan lebih efektif. Sandiaga menambahkan, "Kami percaya peran serta masyarakat lokal sangat penting. Mereka harus menjadi garda terdepan dalam menjaga citra positif destinasi wisata di daerah mereka."

Efektivitas dari pembentukan Pokja ini tentunya harus diukur dalam beberapa bulan ke depan. Evaluasi rutin akan dilakukan untuk menilai perkembangan di lapangan. Jika diperlukan, strategi tambahan akan diimplementasikan untuk memastikan bahwa pungli tidak lagi menjadi hambatan bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia.

Sementara itu, masyarakat dan para pelaku usaha pariwisata diharapkan dapat mendukung program ini dengan cara melaporkan setiap kejadian pungli yang mereka alami atau saksikan langsung. Pelaporan dapat dilakukan melalui hotline pengaduan yang sudah disediakan oleh kementerian terkait. Kesigapan masyarakat dalam melaporkan praktek pungli akan sangat membantu Pokja dalam menangani dan menindaklanjuti kasus-kasus tersebut dengan cepat dan tepat.

Pemerintah optimis bahwa dengan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi yang tepat, Indonesia dapat sukses menekan praktik pungli di objek wisata. Ke depan, diharapkan citra pariwisata Indonesia akan kian positif di mata dunia, sehingga menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung dan menikmati keindahan alam serta budaya yang dimiliki oleh negeri ini.

Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah berharap jumlah kunjungan wisatawan meningkat dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan ekonomi nasional. "Pariwisata adalah salah satu sektor andalan yang dapat mendongkrak ekonomi bangsa. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama memastikan bahwa sektor ini bebas dari pungli," tutup Sandiaga dengan optimis.