BSI Dinilai Menghambat Ekonomi Aceh: Layanan Buruk dan Akses Terbatas Menjadi Sorotan

BSI Dinilai Menghambat Ekonomi Aceh: Layanan Buruk dan Akses Terbatas Menjadi Sorotan

JAKARTA - Perubahan dinamika ekonomi Aceh menjadi pusat perhatian ketika Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mengemukakan kritik tajam terhadap keberadaan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai satu-satunya lembaga perbankan di daerah tersebut. Seruan ini disampaikan oleh Ketua SAPA, Fauzan Adami, yang mengungkapkan kekecewaan mendalam terkait pelaksanaan konsep perbankan syariah tunggal di Aceh yang dianggap lebih merugikan ketimbang memberikan manfaat.

Konversi Bank dan Dampaknya pada Ekonomi Aceh

Sejak kebijakan konversi penuh sistem perbankan di Aceh dari konvensional ke syariah, berbagai masalah muncul ke permukaan. Pengusiran bank konvensional seperti BRI, BNI, Mandiri, CIMB Niaga, dan Panin dari Aceh, bahkan penutupan bank syariah yang telah beroperasi sebelumnya seperti BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah, mengubah lanskap finansial Aceh. Ketergantungan pada satu bank, BSI, memunculkan pelbagai tantangan dan hambatan ekonomi.

Fauzan Adami dengan tegas menyatakan, "Sejak BSI menjadi satu-satunya bank di Aceh, kita justru menyaksikan banyak persoalan. Pelayanan semakin buruk, UMKM kesulitan dan yang lebih parah, kita tidak tahu apakah BSI benar-benar berkontribusi untuk masyarakat atau hanya mengejar keuntungan semata."

Pelayanan Publik yang Buruk dan Akses Ekonomi yang Terhambat

Menurut Fauzan, layanan perbankan yang diberikan oleh BSI kerap kali menjadi bahan keluhan masyarakat. Antrian panjang di kantor cabang dan jumlah ATM yang terbatas menjadi masalah utama. Bahkan, gangguan dalam layanan digital banking BSI sering kali dihadapi pengguna, mempengaruhi segala jenis transaksi keuangan.

"Aplikasi mobile banking BSI kembali bermasalah. Ini bukan kali pertama. Bayangkan pedagang yang ingin membeli barang, atau pengusaha yang harus membayar gaji karyawan, tapi semua tertahan karena sistem bank bermasalah. Ini bukan sekadar ketidaknyamanan, ini bencana bagi ekonomi Aceh," tegas Fauzan.

Transparansi CSR dan Kebijakan yang Gegabah

Fauzan juga menyinggung minimnya transparansi terkait tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari BSI. Ia mendesak BSI untuk mengumumkan kegiatan CSR-nya secara terbuka agar masyarakat tahu dan bisa merasakan manfaatnya. Belum adanya laporan CSR BSI untuk tahun 2024 menimbulkan spekulasi tentang kepentingan yang lebih menguntungkan segelintir pihak ketimbang masyarakat luas.

"Kami sudah meminta laporan CSR BSI 2024, tapi hingga kini belum diserahkan. Apa yang mereka sembunyikan?" tambahnya dengan penekanan.

Dampak Luas Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Keputusan untuk menutup bank-bank konvensional dan menggantikannya dengan BSI saja, menurut Fauzan, menunjukkan keputusan gegabah yang justru menekan perkembangan ekonomi Aceh. Kurangnya persaingan dalam sektor perbankan menyebabkan masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan layanan BSI, yang pelayanannya dipertanyakan oleh banyak pihak.

"Dulu masyarakat bisa memilih layanan perbankan sesuai kebutuhan mereka. Sekarang dipaksa hanya menggunakan BSI yang pelayanannya buruk. Apa hasilnya? Ekonomi Aceh semakin merosot, kemiskinan meningkat, dan rakyat kesulitan mengembangkan usaha mereka," ungkap Fauzan, menunjukkan kekhawatirannya.

Ajakan untuk Tinjau Ulang Kebijakan

SAPA secara tegas meminta pemerintah Aceh untuk meninjau ulang kebijakan monopoli perbankan ini agar ekonomi Aceh bisa kembali tumbuh dan bermanfaat bagi rakyat.

"Dulu, ketika banyak bank hadir di Aceh, ekonomi bergerak dinamis. Banyak toko disewa untuk kantor cabang, UMKM tumbuh di sekitarnya. Sekarang? Semua itu hilang. Kita kehilangan daya saing, dan Aceh semakin terperosok ke dalam kemiskinan," ujarnya.

Refleksi dan Harapan untuk Masa Depan

Kekecewaan ini hadir karena perspektif bahwa perbankan seharusnya berperan sebagai pendorong utama dalam pengembangan ekonomi khususnya bagi rakyat kecil dan UMKM. Namun, dengan kebijakan saat ini, ekonomi Aceh justru mengalami kemunduran. Ada kekhawatiran serius mengenai masa depan ekonomi Aceh dan kesejahteraan penduduknya di tengah sistem perbankan yang dianggap tidak efektif ini.

"Masyarakat Aceh berhak mendapatkan pelayanan perbankan yang memadai dan pilihan untuk menentukan kebutuhan finansial mereka. Dengan kondisi sekarang, penting untuk meninjau kembali kebijakan perbankan agar lebih berpihak pada rakyat," tutup Fauzan.