Menteri Pekerjaan Umum Instruksikan Evaluasi Menyeluruh Ruas Jalan Nasional untuk Keselamatan Umum

Menteri Pekerjaan Umum Instruksikan Evaluasi Menyeluruh Ruas Jalan Nasional untuk Keselamatan Umum

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, secara resmi mengeluarkan instruksi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh ruas jalan nasional di Indonesia. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap kecelakaan tragis yang baru-baru ini terjadi di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan bagi semua pengguna jalan di seluruh wilayah Indonesia.

“Kerusakan jalan bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam dan penyebabnya lebih kompleks dari sekadar satu faktor tunggal. Pengawasan dan perbaikan terhadap kualitas jalan harus segera dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat pengguna jalan,” ujar Dody Hanggodo dalam keterangan tertulis yang dirilis Senin, 10 Februari 2025.

Dalam langkah awal untuk memulai evaluasi ini, Kementerian PU telah mengambil sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah melakukan survei kemantapan jalan secara menyeluruh. Untuk itu, Inspektur Jenderal bersama jajarannya akan diterjunkan langsung ke lapangan guna melakukan pemeriksaan komprehensif.

Tingkat kemantapan jalan yang mencapai 96% akan divalidasi terlebih dahulu untuk memastikan angka tersebut akurat dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Kemudian, inspektur juga akan memastikan tidak ada praktik korupsi antara kontraktor dan internal Kementerian PU, sehingga semua permasalahan infrastruktur dapat diatasi dengan tuntas.

Selain itu, Menteri Dody juga meminta dukungan dari Kementerian Perhubungan, Korlantas, dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ). Dukungan ini sangat diperlukan untuk menjaga jalan dari potensi kerusakan akibat kendaraan yang melanggar aturan, khususnya terkait masalah Over Dimension dan Over Loading (ODOL). Kendaraan yang melebihi batas ukuran dan muatan diyakini mempercepat kerusakan struktur jalan.

“Kalau memang masalahnya ODOL, saya kembalikan lagi ke polisi, DLLAJ, dan Kemenhub bagaimana agar ODOL tidak bebas melintas di jalan nasional,” tegasnya, menyoroti pentingnya tindakan kolaboratif antar-lembaga untuk menuntaskan permasalahan ini.

Kekhawatiran masyarakat mengenai keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan jalan di tahun 2025 tak luput dari perhatian. Menanggapi hal ini, Dody menekankan bahwa meskipun ada tantangan finansial, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan akan tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Perbaikan dan pemeliharaan jalan akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk melindungi keselamatan dan kenyamanan rakyat.

Di samping upaya peningkatan keselamatan fisik jalan, Menteri Dody juga menyampaikan belasungkawanya kepada para korban kecelakaan di Jalur Pantura. "Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada para korban dan keluarga mereka. Ini adalah tanggung jawab kami untuk memastikan bahwa insiden semacam ini tidak terulang," imbuh Dody sambil menegaskan komitmen kementerian dalam mengurangi risiko kecelakaan di masa mendatang.

Kementerian PU berharap bahwa evaluasi menyeluruh yang dilakukan ini akan mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan terkait infrastruktur jalan nasional. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan dalam hal keselamatan dan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan di Indonesia.

Langkah-langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memberikan jaminan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak hanya berfokus pada penambahan panjang jalan, tetapi juga pada kualitas dan keselamatan pengguna jalan. Evaluasi dan pemeliharaan akan dilakukan secara berkesinambungan, memastikan bahwa standar keselamatan jalan dipenuhi dan bisa diandalkan oleh seluruh masyarakat.

Kementerian PU akan terus memantau perkembangan dan hasil dari evaluasi ini, serta melakukan penyesuaian kebijakan bilamana diperlukan untuk menjamin bahwa setiap jalan nasional di Indonesia memenuhi kriteria keselamatan tertinggi. Implementasi kebijakan ini diharapkan akan menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan infrastruktur jalan yang lebih baik dan lebih aman di masa depan.