PLTU Batubara Milik PLN Target Baru Debt Swap Pemerintah Menuju Transisi Energi
JAKARTA - Sebuah laporan terbaru dari Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan potensi 19 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PLN sebagai sasaran objek pertukaran utang (debt swap) untuk mendukung komitmen transisi energi pemerintah. Langkah ini adalah bagian dari upaya Presiden Prabowo dalam mewujudkan janji untuk beralih dari penggunaan batubara di sektor energi dalam 15 tahun mendatang, sebagaimana disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Brasil baru-baru ini.
Laporan yang diberi judul "Pertukaran Utang dengan Pemensiunan PLTU Batubara: Manuver Fiskal dalam Mendukung Ambisi Transisi Energi" ini mencatat bahwa skema debt swap menjadi salah satu strategi yang dinilai cocok untuk memensiunkan PLTU batubara secara bertahap, terutama mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Skema ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan finansial yang dihadapi pemerintah saat ini.
Peneliti Ekonomi dari Celios, Bakhrul Fikri, mengungkapkan pentingnya pembentukan tim khusus untuk merintis negosiasi debt swap dengan negara-negara maju, terutama yang tergabung dalam G7. “Langkah ini dapat dilakukan baik melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) maupun skema bilateral. Komitmen transisi energi ambisius Presiden Prabowo dapat diintegrasikan dengan skema pertukaran utang tersebut,” jelas Bakhrul Fikri.
Bakhrul menyebutkan bahwa PLN bersama kementerian terkait harus segera menyusun peta jalan dan menyusun daftar singkat (shortlist) unit-unit PLTU batubara yang akan dipensiunkan. Dalam laporannya, Celios telah mengidentifikasi setidaknya 19 PLTU yang berpotensi masuk dalam skema ini, termasuk PLTU Suralaya, Paiton, dan Ombilin. "Kami telah mensortir setidaknya 19 PLTU yang berpotensi masuk dalam skema pertukaran utang ini," tambah Bakhrul.
Salah satu tantangan utama dalam implementasi debt swap untuk pemensiunan PLTU batubara adalah memastikan bahwa nilai utang yang dapat ditukar cukup signifikan. "Pengalaman debt swap sebelumnya menunjukkan bahwa nilai utang yang bisa ditukar relatif kecil," ungkap Bakhrul mengacu pada pengalaman masa lalu.
Selain itu, penting juga untuk memutuskan lembaga independen yang akan melakukan pemantauan dan verifikasi proyek-proyek ini, serta memastikan transparansi kepada masyarakat yang terdampak dari aktivitas PLTU batubara dan kompensasi yang layak. Pemerintah harus memastikan aspek-aspek ini sehingga skema debt swap dapat berjalan dengan baik dan diterima masyarakat.
Komitmen Presiden Prabowo dan tantangannya mencapai pemensiunan PLTU batubara hingga 2050 memerlukan perhatian serius, mengingat estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp 444 triliun. Pemerintah menghadapi kendala keterbatasan anggaran, terlebih kewajiban pembayaran bunga utang dan utang jatuh tempo yang diperkirakan mencapai 45% dari total APBN tahun depan.
Dalam skenario ini, debt swap dapat menjadi alat yang tepat untuk memobilisasi dana yang sangat dibutuhkan bagi transisi energi di Indonesia. PLN, menghadapi kenaikan biaya operasional dan investasi pada energi terbarukan, tentu memerlukan dukungan dari dunia internasional. Artikel lain menyebutkan bahwa tanpa dukungan finansial yang cukup, mematikan secara permanen PLTU yang ada bisa menjadi tantangan tersendiri.
Kesuksesan skema pertukaran utang ini dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam melakukan transisi energi secara efisien dan bertanggung jawab. Pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan peluang ini untuk memitigasi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh PLTU batubara dan menghadirkan solusi jangka panjang bagi keberlanjutan energi di Indonesia.
Dengan demikian, langkah ini tidak hanya menjadi kesempatan pemerintah untuk mengurangi beban utang, tetapi juga menjadi momentum untuk memimpin negara menuju masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Harapannya, keberhasilan dari upaya ini bisa memberikan dampak positif jangka panjang bagi ekonomi dan lingkungan Indonesia.
Rekomendasi
.jpg)
