Energi Terbarukan

Transisi Energi Indonesia: Tantangan Berat Menuju Pembangunan Berkelanjutan

Jumat, 06 Desember 2024

JAKARTA – Proses transisi energi yang dicanangkan pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan beralih ke energi terbarukan masih menemui banyak rintangan besar. Menurut laporan terbaru dari Institute for Essential Services Reform (IESR) yang berjudul “Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2025”, realisasi komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi serta meningkatkan penggunaan energi terbarukan masih jauh dari target semula.

Tingginya Ketergantungan pada Energi Fosil

Laporan ini menunjukkan bahwa penggunaan energi berbahan bakar fosil, terutama dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), terus meningkat. Hal ini menciptakan tantangan besar bagi transisi energi Indonesia. Bahkan, menurut IESR, level penggunaan PLTU mencapai titik tertinggi dalam lima tahun terakhir. “Bauran energi fosil yang masih tinggi merupakan gambaran bahwa komitmen transisi energi kita belum optimal,” kata Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR.

Kemunduran Pembangunan Energi Terbarukan

Di sisi lain, pertumbuhan energi terbarukan terlambat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data IESR, hingga tahun 2024, realisasi target bauran energi terbarukan baru mencapai sekitar 13%, dari target awal sebesar 23% pada tahun 2025. Hal ini semakin menegaskan bahwa program transisi energi masih menghadapi hambatan besar.

Sejak Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 diluncurkan yang digambarkan sebagai RUPTL hijau, sebagian besar proyek energi terbarukan yang seharusnya dieksekusi dalam periode 2021-2025 belum mengalami kemajuan berarti. "Keberlanjutan program dan proyek energi terbarukan terhambat oleh konsistensi kebijakan yang berubah-ubah serta manajemen yang tidak mendukung," lanjut Fabby.

Kendala Politik dan Regulasi

Masalah transisi energi di Indonesia semakin diperburuk oleh faktor-faktor politik dan regulasi yang tidak mendukung. Menurut Fabby, kurangnya komitmen politik, regulasi yang tidak menarik, dan tata kelola yang kurang ramah terhadap transisi energi menjadi hambatan signifikan. “Pengukuran kesiapan bertransisi (Transition Readiness Framework/TRF) yang telah kami kembangkan menunjukkan bahwa transisi energi masih terseok karena hal-hal ini,” ucapnya.

Kebutuhan Strategi dan Kebijakan Baru

Tahun 2025 dianggap sebagai titik kritis di mana strategi dan kebijakan yang lebih baik harus diformulasikan untuk mempercepat transisi energi yang berkeadilan dan efisien. Fabby Tumiwa menyoroti bahwa strategi yang terlalu berfokus pada teknologi penyimpanan dan penangkapan karbon (CCS/CCUS) yang belum matang dan berisiko, mengalihkan perhatian dari penggunaan energi surya dan angin yang lebih siap dan kompetitif. "Ketergantungan pada teknologi mahal dan berisiko menghambat inovasi dan kemajuan yang lebih cepat," ujar Fabby.

Komitmen Internasional

Di kancah global, pemerintah Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto telah membuat pernyataan ambisius di forum KTT G20 di Brasil. Presiden Prabowo berkomitmen untuk mengakhiri operasi PLTU batu bara pada tahun 2040 dan mencapai net zero emission (NZE) sebelum tahun 2050. "Misi ini akan terwujud dengan reformasi kebijakan dan regulasi yang signifikan serta sistem ketenagalistrikan yang terencana," kata Fabby.

Transisi energi di Indonesia berada di persimpangan. Indonesia harus memutuskan apakah akan tetap berpegang pada kepentingan ekonomi dan politik industri fosil atau segera beralih ke energi terbarukan. Keragu-raguan ini dapat mengancam pencapaian target NZE dan melemahkan peluang Indonesia untuk bersinar di pasar energi terbarukan global.

Di tengah tantangan ini, Indonesia menghadapi momen krusial untuk memperkuat komitmen dan langkah-langkah strategis dalam menghadapi perubahan iklim dan menuju pembangunan berkelanjutan. Dengan konsistensi dan reformasi kebijakan yang kuat, transisi energi berkeadilan dan efisien dapat menjadi kenyataan.