Transisi Energi Indonesia Tertatih, IESR Soroti Kurangnya Komitmen Politik

Transisi Energi Indonesia Tertatih, IESR Soroti Kurangnya Komitmen Politik

JAKARTA - Upaya transisi energi Indonesia masih jauh dari kata sukses. Institute for Essential Services Reform (IESR) mengungkapkan bahwa penyebab utama stagnasi ini adalah kurangnya komitmen politik di kalangan pemerintah. Di tengah meningkatnya urgensi penggunaan energi terbarukan, pemerintah justru terjebak dalam kebijakan yang cenderung menyokong energi fosil.

Hal ini terlihat jelas dari laporan terbaru yang menunjukkan peningkatan bauran energi fosil. Bahkan, pasokan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mencapai level tertinggi dalam lima tahun terakhir, menciptakan kontras dengan pertumbuhan energi terbarukan yang stagnan. "UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dengan transisi energi sebagai tujuan utama, seolah-olah dibatalkan oleh Kebijakan Energi Nasional (KEN) baru yang menurunkan target bauran energi terbarukan menjadi 17-19 persen pada 2025," ungkap Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, dalam keterangannya di Jakarta.

Dalam konteks ini, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang sebelumnya dicanangkan sebagai "RUPTL hijau" ternyata belum memberikan perubahan signifikan. IESR menggarisbawahi bahwa transisi energi Indonesia berada di titik krusial, di mana keputusan penting harus diambil: terus memprioritaskan industri fosil demi kepentingan ekonomi dan politik jangka pendek, atau berkomitmen pada penggunaan energi terbarukan dan mendukung ekonomi rendah karbon.

Menurut analisis IESR, ketidakpastian dalam kebijakan transisi energi dapat membahayakan target emisi nol karbon (net zero emission/NZE) sebelum 2050. "Transisi energi hingga 2024 masih akan dalam tahap konsolidasi, mengikuti pergantian kepemimpinan nasional dan prioritas baru di tengah kondisi ekonomi global yang tidak stabil," tambah Fabby.

Mengulas lebih dalam, Fabby menilai bahwa kebijakan dan strategi yang cenderung berfokus pada teknologi penyimpanan dan penangkapan karbon (CCS/CCUS) belum tentu efisien. Biayanya yang mahal dan risiko yang ditimbulkannya membuat solusi ini kurang efektif dibandingkan dengan energi surya, angin, serta teknologi penyimpanan energi yang semakin terjangkau dan telah diterapkan luas di pasar global.

Selain kritik, Fabby menyampaikan kabar positif dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada pertemuan KTT G20 di Brasil. Prabowo berjanji bahwa Indonesia akan menghentikan pengoperasian PLTU batu bara pada 2040, yang menurut Fabby, selaras dengan Perpres 112/2022. Sebelumnya, dalam KTT APEC, Prabowo menetapkan target ambisius dengan mencapai 100 persen energi terbarukan dalam satu dekade mendatang.

Manajer Riset IESR, Raditya Wiranegara, yang turut menulis IETO 2025, menyoroti kesenjangan yang amat lebar antara penggunaan energi fosil dan terbarukan. "Semua sektor masih sangat tergantung pada bahan bakar fosil. Misalnya, dominasi penggunaan batu bara sangat kentara, dengan PLTU di luar PLN berkembang hingga 21 GW pada 2023, meningkatkan emisi sebesar 27 persen," kata Raditya.

Raditya menambahkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Indonesia masih bergantung pada LPG bersubsidi, dengan total subsidi mencapai Rp83 triliun pada kuartal keempat 2024. "Pemerintah harus secara progresif mengalihkan subsidi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Selain itu, pernyataan Presiden mengenai pensiun dini PLTU batu bara pada 2040 harus segera dilakukan, dimulai dari yang paling tidak efisien," tegasnya.

Lebih lanjut, Raditya berpendapat bahwa pensiun dini PLTU semacam Cirebon-1 lebih hemat biaya dalam konteks pengurangan karbon dibandingkan dengan penerapan teknologi CCS. Transformasi ini, paparnya, akan membawa manfaat besar bagi lingkungan dan juga ekonomi jangka panjang.

Mengingat penekanan IESR pada perlunya kebijakan yang konsisten dan mendukung transisi energi, sangat jelas bahwa Indonesia membutuhkan langkah-langkah konkret dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan energi terbarukan yang ambisius dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan.