Subsidi BBM Berlanjut untuk Ojek Online, Dukungan Pemerintah Terhadap UMKM

Subsidi BBM Berlanjut untuk Ojek Online, Dukungan Pemerintah Terhadap UMKM

JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa para pengemudi ojek online (ojol) tetap berhak menerima subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Keputusan ini datang di tengah rencana pemerintah untuk membatasi penjualan BBM bersubsidi hanya untuk kendaraan dengan kapasitas mesin maksimal 1.400 cc, yang bertujuan untuk mengalokasikan subsidi secara lebih efektif.

Maman mengonfirmasi bahwa sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk pengemudi ojek online, tidak akan terpengaruh oleh kebijakan realokasi subsidi BBM ini. "BBM bersubsidi tetap diberikan kepada pengemudi ojol, karena mereka masuk dalam kategori usaha mikro. Saya tegaskan kembali pengemudi ojol berhak mendapatkan BBM bersubsidi," katanya dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Jumat, 6 Desember 2024.

Politikus dari Partai Golkar ini juga menyinggung bagaimana keputusan ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung pertumbuhan ekonomi para pengusaha kecil. Dengan demikian, tidak adanya pembatasan pembelian BBM bersubsidi diharapkan dapat mendorong kelancaran rantai pasok yang melibatkan masyarakat luas. "Hampir seluruh masyarakat kita menggunakan jasa ojek online. Dengan adanya pembatasan (BBM subsidi), pasti nanti akan terganggu rantai pasok dan distribusi barang-barang," lanjut Maman.

Terkait pelaksanaannya, pemerintah saat ini mempersiapkan mekanisme verifikasi untuk pengguna sepeda motor yang berhak menerima subsidi BBM. Notabene, terdapat sekitar 120 juta pengguna sepeda motor di Indonesia, namun tidak semua pengendara berhak atas subsidi tersebut. Proses verifikasi ini akan dilakukan melalui platform digital MyPertamina, yang dirancang untuk mempermudah pengecekan dan penyaluran subsidi. "Verifikasi akan dilakukan melalui sistem digital MyPertamina yang sudah terhubung dan dinilai memadai untuk mempermudah proses ini," jelas Menteri Maman.

Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, mengapresiasi keputusan yang diambil oleh pemerintah. Menurutnya, kepastian dari Kementerian UMKM ini memberikan rasa tenang kepada para pengemudi ojol yang sebelumnya sempat cemas terkait wacana pembatasan subsidi BBM. “Pemerintah melalui Kementerian UMKM telah memastikan bahwa tidak ada pencabutan BBM bersubsidi bagi ojek online. Saya mengimbau seluruh rekan-rekan ojol untuk tenang," kata Igun.

Sebelumnya, terdapat kekhawatiran di kalangan pengemudi ojol terhadap kebijakan subsidi BBM. Rencana pembatasan subsidi yang disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sempat memicu protes. Namun, dengan adanya klarifikasi ini, keresahan tersebut dapat mereda. "Dengan penjelasan dari Pak Maman, keresahan kami sebagai pengemudi ojol telah terjawab. Terima kasih atas respons cepat dari pemerintah," pungkas Igun.

Langkah pemerintah ini tidak hanya diharapkan mampu menenangkan gejolak industri transportasi daring, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi berbasis UMKM yang menjadi tulang punggung bagi banyak rumah tangga di Indonesia. Sebagai salah satu layanan transportasi yang paling sering diandalkan oleh masyarakat, keberlanjutan operasional ojek online memegang peranan penting dalam mendukung roda ekonomi serta distribusi barang di berbagai wilayah Nusantara.

Subsidi BBM Pertalite bagi pengemudi ojol dinilai sebagai langkah konkret pemerintah dalam menjaga harga jasa agar tetap terjangkau bagi masyarakat luas, sekaligus memberikan perlindungan terhadap pendapatan pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada biaya operasional sehari-hari. Dengan adanya jaminan dari kementerian terkait, sektor transportasi daring diharapkan dapat terus berkontribusi secara positif terhadap perekonomian nasional di masa depan.

Keberlanjutan dukungan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi rakyat kecil, serta memastikan bahwa program subsidi yang ada benar-benar sampai ke tangan yang tepat, menjauhkan dari penyalahgunaan demi kesejahteraan bersama.