Menuju Kalbar Terang, Pemprov dan PLN Bersama Wujudkan Kalimantan Barat Bebas Gelap
PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) bersama PLN Kalbar semakin teguh dalam komitmen mereka untuk mewujudkan Kalimantan Barat bebas dari kegelapan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya dalam mempercepat transisi menuju energi terbarukan dan meningkatkan elektrifikasi di seluruh wilayah Kalbar. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Mohammad Bari, dalam acara Multi Stakeholder Forum 2024 PLN Group yang berlangsung di Pontianak pada Kamis, 12 Desember 2024.
"Kami Pemerintah Provinsi akan selalu siap bersinergi, baik melalui sarana maupun prasarana untuk memastikan desa-desa yang belum teraliri listrik segera mendapatkan jaringan listrik. Hal ini selaras dengan program ambisius kami, yaitu Kalbar bebas gelap," ungkap Mohammad Bari.
Transisi energi yang sedang diupayakan adalah pergeseran penggunaan sumber energi konvensional, terutama bahan bakar fosil, ke sumber energi yang lebih bersih, terbarukan, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan agenda nasional yang mendorong percepatan transisi energi guna mencapai target net zero emission (NZE) atau nol emisi karbon pada tahun-tahun mendatang.
Meski perjalanan ini dipenuhi tantangan, Mohammad Bari tetap optimis. Ia menggarisbawahi potensi energi terbarukan yang besar yang ada di Kalimantan Barat sebagai modal utama dalam mencapainya. "Kami sudah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Tahun 2021-2050. Target bauran energi baru terbarukan (EBT) Kalbar pada tahun 2025 adalah 32,2%, dan per tahun 2022, capaian sudah mencapai 31,1%," jelasnya.
Namun, Mohammad Bari menekankan bahwa keberhasilan pengembangan energi terbarukan ini tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah atau PLN semata. Diperlukan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak demi menciptakan kebijakan dan program terintegrasi yang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur energi terbarukan secara efektif dan efisien. "Kolaborasi antara semua pihak ini sangat penting," tegasnya.
Bari turut mengapresiasi kerja keras PLN yang telah menjelajahi potensi sumber-sumber energi baru terbarukan di berbagai lokasi di Kalbar. "Transformasi ini telah membawa perubahan besar bagi PLN, baik di sektor bisnis, energi pembangkit, hingga layanan pelanggan yang memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kualitas hidup masyarakat," katanya.
Di sisi lain, General Manager PLN UID Kalbar, Joyce Lanny Wantania, menyatakan bahwa agenda Multi Stakeholder Forum bertujuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mengembangkan sistem ketenagalistrikan yang efektif, efisien, serta andal. "Kondisi kelistrikan di Kalbar sebenarnya cukup baik. Daya pembangkit saat ini mencapai 616,7 megawatt, sementara beban puncak hanya 527 megawatt," ujarnya.
Namun demikian, rasio elektrifikasi Kalbar yang kini mencapai 94,3 persen mengindikasikan masih adanya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, yaitu mencakup 367 desa yang belum teraliri listrik sepenuhnya dari total 2.145 desa di daerah tersebut. Joyce menambahkan, "Ini merupakan PR kami karena masih ada 367 desa yang belum teraliri listrik sepenuhnya oleh PLN. Tentunya, untuk mengaliri listrik ke desa-desa tersebut, kami memerlukan dukungan dari semua pihak agar percepatan dapat dilakukan."
Komitmen kuat dari Pemprov Kalbar dan PLN, ditambah dengan kolaborasi bersama berbagai pihak, diharapkan dapat mempercepat langkah menuju Kalbar yang merdeka dari kegelapan. Keberhasilan transisi ini tidak hanya akan mendukung kebutuhan energi wilayah, tetapi juga menjadi kontribusi penting dalam upaya global mengurangi emisi karbon menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.
Rekomendasi
