Polres Sukabumi Panggil Perusahaan Tambang Terkait Dugaan Pemicu Banjir Bandang dan Longsor

Polres Sukabumi Panggil Perusahaan Tambang Terkait Dugaan Pemicu Banjir Bandang dan Longsor

SUKABUMI – Polres Sukabumi mengambil langkah tegas dengan memanggil tiga perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Langkah ini menjadi tindak lanjut temuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang menyebut bahwa aktivitas pertambangan berkontribusi pada bencana banjir bandang dan longsor yang melanda puluhan kecamatan di daerah tersebut.

Kapolres Sukabumi, AKBP Samian, menyatakan pentingnya mengklarifikasi aktivitas operasional perusahaan-perusahaan tambang tersebut. "Kami ingin memastikan bahwa setiap perusahaan mematuhi peraturan, memiliki izin yang relevan, serta melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan pasca-penambangan," ujar Samian. Proses pemanggilan ini juga bertujuan untuk mendapatkan kejelasan tentang sejauh mana kepedulian perusahaan terhadap dampak lingkungan yang mereka ciptakan.

Penemuan dari Walhi, yang didukung oleh laporan berbagai lembaga swadaya masyarakat, mengindikasikan adanya kerusakan yang signifikan di beberapa kawasan hutan, termasuk Gunung Guha di Desa Tanjungsari, Kecamatan Jampangtengah. Wilayah ini selain menjadi lokasi pertambangan emas, juga menjadi pusat galian kuarsa untuk bahan baku semen, yang diduga kuat menjadi salah satu pemicu kerusakan lingkungan sekitar.

"Dari observasi awal, aktivitas tambang di lokasi tersebut jelas memberikan dampak besar, dan kami perlu memastikannya lebih lanjut melalui investigasi menyeluruh," tambah AKBP Samian. Investigasi lebih lanjut dilakukan untuk mengevaluasi kerusakan ekosistem dan menentukan langkah terbaik yang harus diambil untuk meminimalisir dampak buruk dari praktik tambang yang tidak bertanggung jawab.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Polres Sukabumi mendapat dukungan penuh dari berbagai instansi pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat dalam upaya mengungkap penyebab bencana alam yang telah mengakibatkan kerusakan besar bahkan mengakibatkan korban jiwa di beberapa kecamatan. Diharapkan, dengan adanya pemanggilan ini, perusahaan tambang dapat bersikap terbuka mengenai kegiatan operasional, sistem pengelolaan lingkungan yang mereka terapkan, serta biaya sosial yang harus mereka tanggung akibat kerusakan yang terjadi.

Koordinasi lintas sektoral di antara aparat kepolisian, instansi pemerintah, dan organisasi lingkungan digalakkan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di wilayah ini. Penanganan kasus kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang di Kabupaten Sukabumi menjadi perhatian serius semua pihak. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui industri pertambangan tidak mengorbankan lingkungan sekitar yang berharga.

"Ini adalah momen penting bagi kita semua untuk menekankan pentingnya tanggung jawab lingkungan dalam setiap aktivitas ekonomi. Ke depan, kami berharap ada peraturan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih baik untuk mencegah kejadian serupa," tegas Samian.

Langkah investigasi dan klarifikasi ini diharapkan dapat memberikan hasil yang transparan dan akurat mengenai peran perusahaan tambang terhadap bencana alam yang terjadi. Selain itu, diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi industri tambang dan sektor terkait lainnya untuk menetapkan praktik operasional yang memenuhi standar lingkungan yang ketat.

Dengan gelombang dukungan dari berbagai pihak, penanganan dan penyelesaian kasus ini diharapkan tidak hanya mengungkap fakta yang sebenarnya, tetapi juga menjalankan restorasi lingkungan untuk mencegah dampak lebih lanjut. Upaya ini juga penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat bahwa pelestarian lingkungan adalah bagian integral dari pembangunan yang berkelanjutan.