Pemeriksaan Pasokan Bijih Nikel Legal: Komisi XII DPR RI Kunjungi PT IWIP di Halmahera

Pemeriksaan Pasokan Bijih Nikel Legal: Komisi XII DPR RI Kunjungi PT IWIP di Halmahera

HALMAHERA — Menegaskan komitmen dalam memastikan sumber pasokan bijih nikel yang legal dan sesuai regulasi, Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama sejumlah instansi pemerintah melakukan kunjungan kerja ke PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT IWIP) di Halmahera, Maluku Utara. Kunjungan pada Senin, 16 Desember 2024 ini melibatkan Dirjen Minerba, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Kegiatan ini berlangsung untuk menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Minerba sebelumnya. "Kami menindaklanjuti hasil RDP dan RDPU Panja Minerba sebelumnya, khususnya terkait pasokan bijih nikel dari PT IWIP yang semestinya berasal dari tambang resmi," ujar Wakil Ketua Komisi XII, Bambang Haryadi, dalam keterangannya pada Rabu, 18 Desember 2024.

Produksi dan Kontribusi PT IWIP Terhadap Pendapatan Negara

Selama kunjungan di PT IWIP, rombongan Komisi XII melihat lebih dekat proses produksi dan pengolahan nikel. Smelter di PT IWIP memproduksi sejumlah komoditas seperti feronikel, nikel matte, serta nikel murni yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik. Ini menunjukkan pentingnya peran PT IWIP dalam mendukung pengembangan teknologi hijau.

"Kami ingin memastikan hilirisasi nikel yang dicanangkan pemerintah benar-benar mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan," tambah Bambang, menekankan betapa pentingnya hilirisasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi.

Hal ini juga berdampak pada peningkatan pendapatan negara. Melalui kontribusi dalam bentuk royalti, pajak, dan dividen ke kas negara, PT IWIP diharapkan menjadi model pengelolaan mineral yang baik dan berkelanjutan.

Fokus pada Tata Kelola Lingkungan dan Sosial

Tidak hanya produksi dan ekonomi, Komisi XII juga menyoroti pentingnya tata kelola perusahaan yang berlandaskan prinsip Environment, Social, and Governance (ESG). Pentingnya menegakkan kepatuhan terhadap dokumen lingkungan dan pengelolaan berkelanjutan menjadi perhatian khusus.

Secara khusus, laporan dari Climate Rights International (CRI) menyebutkan adanya dampak negatif dari aktivitas PT IWIP terhadap masyarakat adat dan lingkungan sekitar. Ini menambah pentingnya pengawasan dan pengaturan yang lebih ketat.

"Pemerintah harus memastikan seluruh aktivitas di kawasan PT IWIP mematuhi regulasi yang berlaku. Kami berharap sinergi antara Komisi XII dan mitra kerja ini menghasilkan manfaat nyata bagi semua pihak," lanjut Bambang, menegaskan harapan agar kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan keuntungan ekonomi tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

Berharap Terus Mendukung Ekonomi dan Lingkungan

Hasil dari kunjungan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan jaminan bahwa seluruh aktivitas industri nikel di PT IWIP telah memenuhi standar regulasi yang ada, mulai dari aspek legalitas hingga tata kelola yang berkelanjutan.

Kedepannya, persetujuan regulasi yang lebih kuat dan kepatuhan terhadap prinsip ESG diharapkan mampu menjamin eksplorasi dan pengolahan nikel yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial. Ini sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun ekonomi berkelanjutan dan memastikan pengelolaan sumber daya mineral yang bertanggung jawab.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, diharapkan sektor mineral, khususnya nikel, dapat menjadi pilar yang kokoh dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kunjungan kerja Komisi XII DPR RI menjadi langkah strategis dalam memastikan masa depan industri nikel yang lebih cerah dan berkelanjutan bagi negeri ini.