Pasokan BBM SPBU Swasta Tertunda, Pemerintah Minta Pertamina Bertanggung Jawab

Pasokan BBM SPBU Swasta Tertunda, Pemerintah Minta Pertamina Bertanggung Jawab

JAKARTA - Pemerintah sebelumnya telah menargetkan bahwa pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta akan terealisasi pada akhir Oktober 2025. Namun, hingga mendekati tenggat waktu tersebut, distribusi BBM yang dinantikan belum juga terealisasi.

Kondisi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan dari publik maupun pelaku usaha terkait alasan keterlambatan pasokan tersebut. Di tengah dorongan pemerintah agar sektor energi semakin kompetitif dengan keterlibatan swasta, mandeknya pasokan ini menjadi sorotan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa urusan distribusi BBM untuk SPBU swasta bukanlah ranah pemerintah secara langsung, melainkan murni persoalan bisnis antara PT Pertamina (Persero) dan pihak swasta.

Baca Juga

Harga CPO Melemah, Pasar Sawit Global Waspadai Tekanan dari Penguatan Ringgit

“Semua sudah B2B dengan Pertamina, pasti Pertamina sudah mempersiapkan itu dan komunikasinya sudah jalan,” ujar Bahlil dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Tendean, Jakarta Selatan.

Meski demikian, publik tetap menantikan kepastian realisasi dari kerja sama tersebut, mengingat target waktu sudah semakin dekat dan pasokan belum kunjung dikirim.

Keterlambatan Pasokan BBM, Pemerintah Serahkan Jawaban ke Pertamina

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil enggan menjelaskan secara rinci terkait SPBU swasta mana saja yang telah menandatangani perjanjian bisnis dengan Pertamina. Ia menegaskan bahwa pihak yang paling berwenang memberikan keterangan terkait hal ini adalah Pertamina sendiri.

“Tanya Pertamina,” ujarnya singkat saat ditanya awak media.

Sikap Bahlil tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah memilih untuk tidak terlalu ikut campur dalam mekanisme bisnis antara Pertamina dan pihak swasta. Meski begitu, masyarakat tetap berharap adanya transparansi terkait proses distribusi BBM agar tidak menimbulkan ketidakpastian di sektor energi, khususnya bagi operator SPBU non-BUMN yang telah lama menunggu pasokan.

Langkah membuka peluang bagi SPBU swasta untuk mendapatkan pasokan BBM dari Pertamina sebelumnya dianggap sebagai upaya pemerintah mendorong kompetisi sehat di sektor hilir migas. Namun, tanpa realisasi yang jelas, tujuan tersebut dikhawatirkan tidak akan tercapai sesuai rencana.

ESDM Pastikan Target Akhir Oktober Masih Berlaku

Terpisah, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen agar pengisian BBM ke SPBU swasta selesai pada akhir Oktober 2025. Ia menyebutkan bahwa proses menuju pengiriman sedang berlangsung dan bergantung pada faktor teknis, termasuk pergerakan kapal pengangkut bahan bakar.

“Masih (target terisi akhir Oktober 2025), karena ada kapal yang bergerak, nah ini nanti ya,” ujar Laode saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta.

Laode mengungkapkan bahwa Kementerian ESDM telah menerima laporan resmi dari PT Pertamina (Persero) mengenai perkembangan negosiasi dengan badan usaha pemilik SPBU swasta. Saat ini, perundingan tersebut sudah memasuki tahap ketiga.

“Saya kemarin sudah bicara dengan pimpinan Pertamina, kita tunggu aja sebentar lagi. Jadi, kan sudah 1, 2, 3 (perundingan). Nah yang ketiga ini, saya sepakat nanti kalau sudah datang kapal, ini baru kita announce,” lanjutnya.

Pernyataan tersebut memberi sinyal bahwa proses masih berjalan, tetapi belum pada tahap finalisasi pengiriman. Kendati begitu, optimisme pemerintah tetap ada bahwa target waktu tidak akan meleset jauh dari jadwal semula.

Pertamina Diminta Segera Umumkan Hasil Negosiasi

Terkait dengan operator SPBU swasta yang akan menjadi penerima pasokan BBM, Laode belum bersedia mengungkapkan nama-namanya. Ia menyampaikan alasan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru membuat pengumuman sebelum semua proses benar-benar tuntas.

“Karena kita nggak mau announce dulu. Kalau kayak kemarin kan sudah diomongin, nggak taunya ada kendala lagi. Jadi ini biar jalan dulu, nanti begitu kita sampaikan,” kata Laode.

Kehati-hatian ini dianggap wajar mengingat dinamika bisnis antara BUMN energi dan mitra swasta sering kali menghadapi berbagai kendala administratif maupun teknis. Namun, bagi publik dan pelaku usaha, keterbukaan informasi menjadi faktor penting agar tidak muncul spekulasi negatif terhadap komitmen pemerintah dan Pertamina dalam mewujudkan sistem distribusi BBM yang adil.

Dari sisi regulasi, Kementerian ESDM tetap menekankan bahwa upaya membuka pasokan BBM untuk SPBU swasta merupakan bagian dari reformasi tata niaga energi nasional. Langkah ini bertujuan memperluas akses distribusi bahan bakar dan menurunkan ketergantungan terhadap jaringan SPBU milik BUMN semata.

Namun tanpa kepastian pengiriman, harapan untuk menciptakan iklim kompetitif di sektor ini bisa terganggu. Karena itu, pengumuman resmi dari Pertamina menjadi kunci untuk menjawab keraguan publik mengenai sejauh mana rencana ini telah berjalan.

Harapan Terhadap Realisasi Akhir Oktober

Menjelang akhir bulan Oktober, perhatian kini tertuju pada Pertamina dan Kementerian ESDM untuk memastikan jadwal distribusi benar-benar terealisasi. Apabila pasokan BBM ke SPBU swasta berhasil dilakukan sesuai target, maka langkah ini bisa menjadi tonggak penting dalam sejarah keterlibatan sektor swasta di pasar BBM nasional.

Sebaliknya, jika kembali tertunda, hal ini berpotensi menimbulkan pertanyaan baru tentang efektivitas koordinasi antar lembaga dan kesiapan infrastruktur distribusi energi di Indonesia.

Sementara itu, sebagian pihak dari kalangan pengusaha SPBU swasta berharap agar pemerintah dapat memberikan kepastian waktu dan skema harga yang transparan, mengingat investasi di sektor ritel energi membutuhkan prediktabilitas yang tinggi.

Langkah pemerintah membuka peluang bagi sektor swasta diharapkan menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan layanan kepada masyarakat. Namun semua itu hanya bisa terwujud apabila rantai distribusi BBM berjalan lancar dan terintegrasi.

Keterlambatan pasokan BBM ke SPBU swasta hingga akhir Oktober 2025 menunjukkan masih adanya tantangan dalam koordinasi antara Pertamina dan pihak swasta. Meski Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa semua telah bersifat B2B, publik menantikan bukti konkret di lapangan. Dirjen Migas Laode Sulaeman juga memastikan proses pengiriman masih sesuai target, meski masih menunggu kedatangan kapal. Kini, bola panas ada di tangan Pertamina untuk segera merealisasikan janji distribusi dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha maupun konsumen BBM di Indonesia.