Aturan Umrah Mandiri Disahkan, MUI Dorong Travel Adaptasi
JAKARTA - Pengesahan aturan umrah mandiri oleh pemerintah Indonesia membuka peluang baru bagi biro travel haji dan umrah untuk berinovasi dalam layanan mereka. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, menilai bahwa aturan ini bukan hambatan, melainkan kesempatan bagi pelaku travel untuk meningkatkan kualitas layanan agar tetap menjadi pilihan bagi calon jemaah.
“Untuk menyesuaikan dengan regulasi baru ini, perlu disikapi dengan cara; (i) memperbaiki layanan umrah bagi travel, agar jamaah merasa nyaman dengan fasilitas dari travel, (ii) meningkatkan perlindungan jamaah oleh Pemerintah, bukan justru meminta Pemerintah untuk melarang umrah mandiri,” ujar Asrorun.
Menurut Asrorun, biro travel seharusnya memanfaatkan momentum ini untuk menguatkan posisi mereka di tengah opsi umrah mandiri, sekaligus menjaga ekosistem industri perjalanan ibadah tetap kompetitif.
Baca JugaInvestor Bisa Berpaling, Pasar Otomotif Indonesia Dapat Peringatan Serius
Regulasi Umrah Mandiri Menyesuaikan Arab Saudi
Pengesahan umrah mandiri ini merupakan bentuk penyesuaian regulasi Indonesia terhadap kebijakan pemerintah Arab Saudi, yang sejak lama membolehkan jemaah berangkat tanpa pendamping travel. Meski calon jemaah dapat menempuh jalur mandiri, pemerintah Indonesia tetap bertanggung jawab menjamin keamanan dan kenyamanan mereka selama perjalanan.
“Di samping itu, ada jaminan keamanan, dan pemastian kebutuhan akomodasi yang dibutuhkan selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah,” jelas Asrorun. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan tidak ada celah yang membahayakan jemaah, sekaligus memberi kepastian hukum bagi pihak travel dan penyedia layanan pendukung.
Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa regulasi ini juga bertujuan melindungi jamaah dan menjaga ekosistem ekonomi perjalanan umrah. “Dinamika kebijakan Arab Saudi tidak dapat dihindari. Untuk itu perlu regulasi yang memberikan perlindungan untuk jamaah umrah kita yang memilih umrah mandiri, serta juga melindungi ekosistem ekonominya,” ujarnya.
Pemahaman Syariah Tetap Kunci
Bagi calon jemaah umrah mandiri, memahami tata cara ibadah menjadi aspek terpenting. Asrorun menceritakan pengalamannya beberapa kali melakukan umrah mandiri melalui visa transit. Ia menekankan bahwa calon jemaah harus memastikan ibadah dilaksanakan sesuai ketentuan syariah, terutama syarat dan rukun umrah.
“Yang penting; memahami ketentuan aspek syariah, khususnya terkait dengan syarat dan rukun umrah, sehingga dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan syariah,” jelasnya. Dengan pemahaman yang baik, jemaah dapat menunaikan ibadah tanpa hambatan, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan yang bisa timbul saat melaksanakan umrah secara mandiri.
Persyaratan Calon Jemaah Umrah Mandiri
Kementerian Haji dan Umrah telah merinci sejumlah persyaratan bagi calon jemaah mandiri. Sesuai pasal 87A UU No. 14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, persyaratan tersebut antara lain:
Beragama Islam
Memiliki paspor yang berlaku minimal enam bulan
Memiliki tiket pulang pergi ke Arab Saudi
Surat keterangan sehat
Visa dan bukti pembelian paket layanan yang terdaftar melalui Sistem Informasi Kementerian
Persyaratan ini ditetapkan untuk memastikan calon jemaah mematuhi regulasi dan tetap aman selama perjalanan ibadah, sekaligus menjaga keteraturan administrasi bagi pemerintah dan travel penyelenggara.
Tantangan dan Adaptasi Industri Travel
Dengan adanya umrah mandiri, industri travel menghadapi tantangan baru: bagaimana tetap relevan dan menarik bagi jemaah yang kini memiliki opsi lebih fleksibel. Asrorun menegaskan bahwa biro travel sebaiknya memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan layanan, mulai dari kenyamanan akomodasi, pendampingan, hingga edukasi ibadah bagi calon jemaah.
Jika travel mampu beradaptasi, mereka tetap akan menjadi pilihan utama, bahkan bagi jemaah yang awalnya mempertimbangkan jalur mandiri. Regulasi ini tidak menghilangkan peran travel, melainkan mendorong inovasi dan profesionalisme dalam pelayanan ibadah umrah.
Rekomendasi
