Langkah Strategis Penegasan Wilayah Menuju IKN Berdaya Saing
JAKARTA - Bukan hanya infrastruktur yang tengah dipacu di Ibu Kota Nusantara (IKN), tetapi juga aspek fundamental tata kelola wilayah yang kini mulai diperkuat.
Penegasan batas wilayah antara IKN dan daerah sekitarnya resmi disepakati sebagai salah satu tonggak penting menuju pembentukan Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) pada tahun 2028.
Langkah ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa IKN tumbuh tidak hanya sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga sebagai kawasan yang dikelola dengan kepastian hukum, kolaboratif, dan berkeadilan.
Baca Juga
Kesepakatan batas wilayah ini merupakan hasil sinergi antara Otorita IKN dan pemerintah daerah Kalimantan Timur, yang diwujudkan dalam penandatanganan berita acara bersama.
Acara tersebut digelar di Kantor Kemenko 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, dihadiri oleh perwakilan Otorita IKN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Kota Balikpapan.
Tonggak Hukum, Tata Ruang, dan Pelayanan Publik
Kesepakatan batas wilayah ini bukan sekadar simbolis. Ia menjadi dasar hukum yang penting bagi perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur yang terarah, serta peningkatan kualitas layanan publik.
Hal itu ditegaskan oleh Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN, yang mengapresiasi kolaborasi lintas instansi dalam mewujudkan kesepakatan ini.
“Kami Otorita IKN mengucapkan terima kasih atas kerja sama seluruh pihak sehingga batas wilayah ini dapat disepakati. Saat ini kami telah memulai pembangunan tahap kedua dan terus menyiapkan SDM agar layak menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara,” ujar Basuki.
Sementara itu, Safrizal ZA, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, menekankan bahwa delineasi wilayah menjadi langkah penting dalam menguatkan fondasi pemerintahan IKN.
“Penegasan batas wilayah delineasi IKN sangat penting untuk kejelasan tata ruang dan pelayanan publik. IKN termasuk cepat dalam proses ini biasanya butuh 2–3 tahun. Kami akan segera mengajukan Permendagrinya,” kata Safrizal.
Sinkronisasi Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah
Lebih dari sekadar garis administratif, batas wilayah ini menjadi titik acuan bagi sinkronisasi pembangunan antarwilayah, termasuk untuk proyek-proyek strategis infrastruktur serta perencanaan sosial-ekonomi.
Dengan kejelasan batas, peran pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung IKN dapat dijalankan secara sinkron.
Seno Aji, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, menilai penetapan batas wilayah ini sebagai bentuk konkret dari kerja sama yang sehat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Penetapan batas wilayah ini menjadi dasar hukum pembangunan yang berkeadilan dan memperkuat pelayanan publik bagi masyarakat,” ujarnya.
Dukungan Teknis Segera Dilakukan
Setelah disepakatinya batas wilayah secara administratif, langkah teknis pun akan segera dimulai. Deputi Bidang Informasi dan Geospasial Dasar Badan Informasi Geospasial (BIG), Mohammad Arief Syafi’i, menyampaikan bahwa pihaknya akan langsung menindaklanjuti dengan pemetaan berskala detail.
“Ini bukan sekadar seremoni. Awal tahun depan kami akan segera mulai membuat peta 1:5000 sesuai arahan Presiden,” tegas Arief.
Langkah ini akan membantu berbagai instansi untuk merujuk pada satu data geospasial yang akurat dalam proses pembangunan dan pengelolaan wilayah.
Fokus SDM Tak Kalah Penting dari Infrastruktur Fisik
Di luar aspek administratif, kolaborasi Otorita IKN dengan pemerintah daerah juga mencakup peningkatan mutu pendidikan sebagai upaya memperkuat sumber daya manusia (SDM).
Kesepakatan ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang menuju IKN yang inklusif dan berkelanjutan.
Langkah ini disambut positif oleh berbagai pihak sebagai strategi menyeluruh agar IKN tidak hanya dibangun secara fisik, tetapi juga tumbuh sebagai wilayah dengan sistem sosial dan pemerintahan yang kuat.
Pendidikan Jadi Pilar Pendukung IKN Berkelanjutan
Kerja sama peningkatan mutu pendidikan antara Otorita IKN dan pemerintah daerah Kalimantan Timur menjadi simbol bahwa pengembangan IKN tak hanya berorientasi pada beton dan bangunan, tetapi juga pada investasi jangka panjang: generasi manusianya.
Komitmen ini memperlihatkan bahwa pemerintah ingin memastikan transisi menuju Pemerintah Daerah Khusus pada 2028 berjalan dengan fondasi yang kuat secara struktural maupun kultural.
Membangun Sistem Pemerintahan yang Kolaboratif dan Inklusif
Dengan disepakatinya batas wilayah dan dikuatkan oleh pemetaan geospasial serta peningkatan SDM, fondasi untuk sistem pemerintahan yang kolaboratif di IKN semakin nyata.
Pemerintah menargetkan IKN tidak hanya menjadi simbol politik dan administratif baru, tetapi juga cerminan tata kelola modern dan adil.
Kesepakatan lintas pemerintah ini menjadi preseden positif dalam pembangunan wilayah baru, terutama dalam membangun kepercayaan antara pusat dan daerah.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa arah pembangunan IKN diarahkan bukan hanya pada pembangunan kota, tetapi pada penciptaan sistem pemerintahan yang efektif dan SDM yang tangguh, sejalan dengan tujuan menjadikan IKN sebagai Pemerintah Daerah Khusus pada tahun 2028.
Dengan kejelasan batas wilayah, percepatan pemetaan teknis, dan peningkatan mutu pendidikan, pembangunan Ibu Kota Nusantara bergerak menuju fase yang lebih matang.
Sinergi pemerintah pusat dan daerah kini bukan hanya dibutuhkan, tetapi menjadi prasyarat bagi keberhasilan transformasi IKN sebagai model kota masa depan Indonesia.
Rekomendasi
