Mensos Tunjuk Letkol Teddy Perkuat Etika dan Pendamping PKH
JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperkuat tata kelola dan integritas dalam pelaksanaan program bantuan sosial, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap para pendamping program agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kunjungan kerjanya ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 33 Tangerang Selatan, Banten, pada Minggu, Saifullah Yusuf meminta Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya untuk mengambil peran penting dalam memastikan etika dan profesionalitas pendamping PKH tetap terjaga.
Baca Juga
“Saya mohon kepada Seskab Letkol Teddy, selain menjadi Komisi Etik juga menjadi Komando Pendamping PKH, setuju semuanya?” ujar Mensos dalam arahannya di hadapan para pendamping dan penerima manfaat.
Permintaan tersebut menandai langkah baru dalam penguatan tata kelola sosial, di mana peran pengawasan internal diperluas tidak hanya untuk memantau, tetapi juga membimbing pelaksanaan program agar sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pendamping PKH Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan Sosial
Saifullah Yusuf menekankan, keberadaan para pendamping PKH memiliki peran strategis dalam menyampaikan langsung pesan dan program pemerintah kepada masyarakat. Hingga kini, tercatat 40 ribu pendamping PKH telah resmi dilantik sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dengan status tersebut, mereka tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga ujung tombak dalam memastikan program bantuan sosial berjalan efektif dan transparan. “Membawa pesan dan program Presiden sampai ke rumah-rumah penerima manfaat,” kata Saifullah Yusuf.
Pernyataan tersebut menegaskan kembali bahwa pendamping sosial harus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Mereka diharapkan mampu memahami kondisi riil di lapangan dan memastikan setiap keluarga penerima manfaat benar-benar merasakan dampak nyata dari kebijakan sosial pemerintah.
Langkah penguatan peran pendamping PKH ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap kebijakan sosial tidak hanya berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat penerima. Dengan demikian, program sosial pemerintah dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun kesejahteraan nasional yang berkelanjutan.
Komisi Etik Dibentuk untuk Jaga Disiplin dan Akuntabilitas
Dalam kesempatan yang sama, Saifullah Yusuf juga menyoroti pentingnya menjaga kedisiplinan dan akuntabilitas pendamping PKH. Ia menegaskan bahwa Kemensos tidak akan mentolerir tindakan yang melanggar etika maupun prosedur kerja.
Sebagai bentuk komitmen, Kementerian Sosial telah membentuk Komisi Etik yang bertugas melakukan evaluasi, pembinaan, dan penegakan disiplin bagi para pendamping. Hingga saat ini, sekitar 500 pendamping PKH telah diberikan peringatan karena tidak bekerja sesuai dengan aturan.
“Sebanyak 49 pendamping di antaranya kita berhentikan lewat sidang komisi etik,” ungkap Saifullah Yusuf.
Langkah tegas ini menjadi bukti bahwa Kemensos ingin memastikan setiap individu yang terlibat dalam pelaksanaan PKH bekerja dengan penuh tanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik.
Adanya komisi etik juga diharapkan dapat menjadi contoh dan pengingat bagi seluruh aparatur sosial agar senantiasa menjunjung tinggi nilai integritas, transparansi, dan profesionalitas dalam menjalankan amanah negara.
Wujudkan Program Sosial yang Tepat Sasaran dan Berdampak Nyata
Penguatan struktur pengawasan dan etika di tubuh Kemensos menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam mewujudkan program sosial yang tepat sasaran. Melalui keterlibatan langsung pejabat tinggi seperti Letkol Teddy Indra Wijaya, Mensos ingin memastikan koordinasi dan penegakan nilai etika berjalan secara konsisten di seluruh lapisan pelaksana program.
“Ini bukan hanya soal disiplin administrasi, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Saifullah Yusuf.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap efektivitas program-program sosial. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang disalurkan benar-benar memberikan manfaat, bukan sekadar terserap dalam laporan.
PKH sendiri merupakan salah satu program andalan pemerintah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan. Melalui bantuan bersyarat kepada keluarga kurang mampu, program ini mendorong peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Dengan penguatan etika dan profesionalisme, diharapkan para pendamping tidak hanya menjadi pelaksana bantuan, tetapi juga penggerak perubahan sosial di komunitasnya masing-masing.
Saifullah Yusuf menegaskan, kolaborasi antara unsur pengawasan, etika, dan pendampingan di lapangan akan menciptakan sistem kerja yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil.
Langkah tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah terus berupaya menghadirkan pelayanan sosial yang lebih baik dan berintegritas tinggi. “Semua ini demi mewujudkan cita-cita Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan-bantuan sosial yang tepat sasaran,” pungkasnya.
Arah Baru Pengelolaan Program Sosial di Era Prabowo
Keterlibatan pejabat lintas lembaga seperti Letkol Teddy Indra Wijaya dalam struktur pengawasan sosial menandai arah baru dalam pengelolaan bantuan pemerintah. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa penegakan etika dan akuntabilitas kini menjadi prioritas utama dalam tata kelola kesejahteraan rakyat.
Dengan menggabungkan pendekatan militer yang disiplin dan ketat dengan nilai-nilai pelayanan publik, Kemensos berharap implementasi program sosial semakin efektif, transparan, dan berkelanjutan.
Pendekatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah, sekaligus memperkuat fondasi sosial menuju Indonesia Maju 2045.
Upaya sinergis antara Kementerian Sosial, pejabat negara, dan ribuan pendamping di lapangan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah serius menciptakan sistem kesejahteraan yang manusiawi, berintegritas, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Rekomendasi
