Pemerintah Siapkan Bansos Penebalan Tahap 4 untuk PKH-BPNT
JAKARTA - Menjelang akhir tahun 2025, pemerintah kembali menyiapkan penyaluran bantuan sosial (bansos) penebalan untuk keluarga penerima manfaat (KPM).
Tahap 4 yang dijadwalkan berlangsung pada periode November–Desember diprediksi akan menyasar penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan sebagian penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang juga tercatat sebagai peserta BPNT.
Banyak KPM PKH bertanya-tanya apakah mereka akan menerima tambahan bansos pada tahap terakhir tahun ini. Berdasarkan informasi terbaru yang tersedia di aplikasi SIKS-NG, saat ini penebalan bansos periode November–Desember 2025 baru muncul untuk penerima BPNT, sementara PKH murni belum terlihat memperoleh tambahan.
Baca Juga
Penebalan bansos ini merupakan kelanjutan dari pola distribusi sebelumnya. Pada tahap 2 periode Juni–Juli 2025, KPM PKH yang juga menerima BPNT berhak mendapatkan bantuan tambahan. Sementara itu, PKH murni—yaitu mereka yang hanya terdaftar sebagai penerima PKH—tidak menerima penebalan karena bantuan ini difokuskan pada program pangan.
“Jadi, KPM yang memiliki dua program (PKH + BPNT) berhak menerima tambahan bantuan. Sedangkan PKH murni tidak mendapatkan penebalan karena bantuan tambahan ini difokuskan pada program pangan,” jelas sumber pemerintah terkait penyaluran bansos tahap sebelumnya.
Melihat pola dari periode sebelumnya, kemungkinan besar mekanisme penebalan pada tahap 4 akan serupa. Artinya, penerima bansos tambahan akhir tahun ini kemungkinan besar akan mencakup dua kelompok: penerima BPNT murni, dan penerima PKH yang juga tercatat sebagai peserta BPNT.
Untuk KPM PKH murni, hingga kini belum ada indikasi mereka akan menerima penebalan bansos di tahap 4. Namun, pemerintah tetap membuka kemungkinan perubahan kebijakan hingga pencairan dimulai, tergantung pembaruan data dan keputusan administratif.
Pemerintah mendorong KPM untuk secara rutin memantau aplikasi SIKS-NG dan mengikuti informasi resmi dari pendamping sosial di wilayah masing-masing. Langkah ini penting agar keluarga penerima dapat memastikan hak mereka dan mengetahui mekanisme pencairan bansos secara tepat waktu.
Bansos penebalan sendiri bertujuan untuk memperkuat daya beli masyarakat menjelang akhir tahun, terutama bagi KPM yang menghadapi kebutuhan tambahan di sektor pangan. Dengan mekanisme yang menitikberatkan pada BPNT, pemerintah menekankan fokus pada ketahanan pangan keluarga penerima.
Selain itu, penerima PKH yang juga tergabung dalam BPNT mendapatkan manfaat ganda, yakni bantuan reguler PKH sekaligus penebalan di program pangan. Pola ini diharapkan dapat mendorong kesejahteraan keluarga secara lebih efektif, dengan memastikan ketersediaan pangan yang cukup menjelang akhir tahun.
Bagi KPM yang hanya menerima PKH, pemerintah masih melakukan pemutakhiran data dan menilai kemungkinan penyesuaian kebijakan. Hal ini memberi ruang fleksibilitas agar program sosial tetap tepat sasaran. Meski demikian, sejauh ini, fokus utama penebalan tetap pada penerima BPNT.
Dalam proses penyaluran bansos tahap 4, koordinasi antarpendamping sosial dan operator SIKS-NG menjadi kunci. Informasi resmi dari aparat setempat, termasuk posko pendamping PKH dan BPNT, akan membantu keluarga penerima mengetahui jadwal pencairan dan jumlah bantuan yang diterima.
Pemerintah juga mengingatkan agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang belum diverifikasi. Semua keputusan resmi terkait besaran dan mekanisme pencairan bansos akan diumumkan melalui saluran resmi, baik di aplikasi SIKS-NG maupun dari pendamping sosial wilayah masing-masing.
Selain penebalan bansos, tahap 4 ini juga menjadi momentum evaluasi efektivitas program bantuan sosial pemerintah. Pemerintah dapat menyesuaikan jumlah dan mekanisme bantuan berdasarkan pengalaman penyaluran sebelumnya, termasuk pemetaan kebutuhan KPM di lapangan.
Dengan adanya penyaluran bansos tahap 4, pemerintah berharap penerima BPNT dan PKH dapat merasakan manfaat tambahan, terutama menjelang akhir tahun, saat kebutuhan pangan dan biaya hidup cenderung meningkat. Keluarga penerima diimbau untuk memantau informasi terbaru agar tidak ketinggalan hak mereka.
Rekomendasi
