
JAKARTA – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa penerimaan negara mengalami tekanan signifikan pada awal tahun 2025. Kondisi ini terutama disebabkan oleh dua faktor utama, yakni koreksi atas kelebihan pembayaran pajak (restitusi) dari sektor pertambangan, serta kebijakan fiskal baru yang berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers Realisasi APBN Triwulan I Tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa. Dalam paparannya, Menkeu menjelaskan bahwa meskipun ekonomi nasional menunjukkan tren pemulihan, tekanan pada sisi penerimaan negara tetap harus diwaspadai.
“Terdapat tekanan terhadap kinerja penerimaan negara pada awal tahun ini. Hal tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya restitusi dari sektor pertambangan dan kebijakan baru yang mengurangi basis penerimaan,” ujar Sri Mulyani.
Baca JugaBMKG Prediksi Jawa Timur Alami Cuaca Berawan dan Hujan Ringan
Restitusi Pajak Tambang: Beban Besar bagi APBN Awal Tahun
Restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari sektor korporasi, khususnya perusahaan tambang, menjadi salah satu faktor utama yang menekan kinerja penerimaan negara. Pada kuartal pertama tahun ini, jumlah restitusi meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurut data Kementerian Keuangan, restitusi yang berasal dari sektor pertambangan telah melonjak hingga lebih dari 30 persen secara tahunan (year-on-year), seiring dengan proses audit dan klaim kelebihan bayar oleh beberapa perusahaan tambang besar yang sebelumnya menyetorkan pajak dalam jumlah signifikan pada periode harga komoditas tinggi.
“Restitusi yang cukup besar dari sektor tambang memberi tekanan cukup kuat terhadap total penerimaan negara. Ini bagian dari dinamika pajak yang perlu kita sikapi dengan cermat,” jelas Sri Mulyani.
Kenaikan restitusi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kestabilan fiskal negara, terlebih di tengah komitmen pemerintah untuk tetap mempertahankan belanja sosial dan pembangunan infrastruktur prioritas.
Kebijakan Fiskal Baru Ikut Menggerus Penerimaan
Selain dari sisi restitusi, Sri Mulyani juga menyebut bahwa kebijakan fiskal baru yang mulai diterapkan pada awal 2025 turut memberikan tekanan terhadap penerimaan negara. Kebijakan ini antara lain mencakup penurunan tarif PPh Badan untuk UMKM, serta perpanjangan berbagai insentif pajak guna mendukung sektor industri strategis dan ekonomi hijau.
Meski secara jangka panjang kebijakan ini diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pada jangka pendek ia mengakui adanya konsekuensi berupa menurunnya pendapatan negara, terutama dari sektor pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.
“Kita harus menjaga keseimbangan antara memberikan ruang bagi dunia usaha untuk tumbuh, sambil tetap memperkuat basis penerimaan negara agar APBN kita tetap sehat dan kredibel,” ujar Sri Mulyani.
Kinerja Penerimaan Pajak Masih Positif Tapi Melambat
Walau berada di bawah tekanan, Sri Mulyani menegaskan bahwa penerimaan pajak secara keseluruhan masih tumbuh positif. Hingga Maret 2025, total penerimaan pajak tercatat mencapai Rp472,8 triliun, tumbuh sekitar 4,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun demikian, angka ini mencerminkan tren perlambatan dari tahun 2024 yang mencatat pertumbuhan dua digit.
Beberapa jenis pajak yang mengalami penurunan kontribusi antara lain PPh Migas, PPN impor, serta pajak-pajak sektor komoditas. Sementara itu, pajak dari sektor perdagangan dan jasa masih memberikan kontribusi yang cukup stabil berkat perbaikan konsumsi rumah tangga.
“Penerimaan negara masih dalam jalur yang sesuai dengan asumsi APBN, namun kita harus tetap waspada dan melakukan penyesuaian strategi jika tekanan semakin besar,” katanya.
Antisipasi Pemerintah: Konsolidasi dan Optimalisasi Potensi Pajak
Sebagai respons terhadap kondisi ini, Kementerian Keuangan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga keseimbangan fiskal. Salah satu fokus utama adalah dengan mengoptimalkan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, termasuk memperkuat basis pajak digital dan memperbaiki kepatuhan wajib pajak.
Selain itu, pemerintah juga akan memperketat seleksi pemberian insentif pajak dan mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal yang sudah berjalan.
“Kami tetap menjaga agar belanja negara produktif dan efisien, serta memastikan insentif yang diberikan benar-benar memberikan efek positif terhadap ekonomi,” tegas Sri Mulyani.
Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, dan pemerintah daerah akan terus diperkuat untuk meningkatkan sinergi dalam pencapaian target penerimaan tahun ini.
Dampak Terhadap Program Strategis Nasional
Tekanan terhadap penerimaan negara tentunya dapat berdampak pada pelaksanaan sejumlah program strategis nasional. Meski demikian, Menkeu menegaskan bahwa belanja prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial tetap akan dijaga.
Pemerintah berkomitmen untuk melindungi anggaran pembangunan manusia dan infrastruktur penting, sekalipun harus melakukan penyesuaian di sektor lain yang dianggap kurang mendesak.
“Prinsip utama kami adalah menjaga keberlanjutan fiskal tanpa mengorbankan program-program yang berdampak langsung pada rakyat,” tutur Sri Mulyani.
Jaga Keseimbangan, Tetap Fokus pada Pemulihan Ekonomi
Tekanan terhadap penerimaan negara di awal 2025 menjadi pengingat penting bagi pemerintah akan pentingnya tata kelola fiskal yang adaptif. Dengan kombinasi strategi jangka pendek dan kebijakan struktural, pemerintah berupaya memastikan APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel dan responsif dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Sri Mulyani pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tetap optimis dan mendukung langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global dan domestik yang penuh tantangan.
“Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang baik, disiplin fiskal, dan transparansi kebijakan, kita bisa menghadapi tantangan ini bersama dan melanjutkan agenda pembangunan yang inklusif,” pungkasnya.

Sutomo
teropongbisnis.id adalah media online yang menyajikan berita sektor bisnis dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
Berita Lainnya
Terpopuler
1.
Peluang Besar UMKM KUR BRI 2025 Siap Membantu Usaha
- 12 September 2025
2.
Langkah Nyata Menuju Merdeka Finansial di Masa Tua
- 12 September 2025
3.
Panduan Memilih Asuransi Jiwa Terbaik Tahun 2025
- 12 September 2025
4.
Jadwal Lengkap Pemutihan Pajak Kendaraan 2025
- 12 September 2025
5.
Cermat Pilih KPR Agar Cicilan Tak Hanya untuk Bunga
- 12 September 2025