Harga Batubara Global Naik Pemerintah Optimistis Tambah Penerimaan Negara Tahun Ini
JAKARTA - Kenaikan harga komoditas energi global membuka peluang tambahan pendapatan bagi pemerintah.
Tren penguatan harga batubara dalam beberapa waktu terakhir dinilai dapat mendorong penerimaan negara, khususnya dari sektor mineral dan batubara. Situasi ini terjadi seiring meningkatnya ketegangan geopolitik yang berdampak pada lonjakan harga energi dunia. Pemerintah melihat momentum tersebut sebagai kesempatan untuk memperkuat fiskal nasional.
Harga batubara bahkan sempat menyentuh level tinggi sebelum mengalami koreksi. Pada Jumat, 20 Maret 2026, harga komoditas ini mencapai US$146,5 per ton, tertinggi sejak Oktober 2024. Namun pada Rabu, 25 Maret, harga kembali turun ke kisaran US$139,75 per ton. Meski demikian, level tersebut masih dianggap cukup tinggi untuk memberikan kontribusi tambahan terhadap pendapatan negara.
Baca JugaHarga Pertalite Ditahan Pemerintah Meski Minyak Dunia Tembus 100 Dolar Barel
Revisi Kuota Produksi Dorong Optimisme Pemerintah
Pemerintah merespons tren harga tersebut dengan meningkatkan kuota produksi melalui revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun 2026. Hingga Maret, persetujuan produksi hampir mencapai 400 juta ton. Angka tersebut berasal dari target nasional yang ditetapkan sebesar 600 juta ton. Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan momentum kenaikan harga.
Peningkatan kuota produksi dianggap sebagai strategi untuk mendongkrak penerimaan negara. Pendapatan yang diharapkan berasal dari royalti, penerimaan negara bukan pajak, serta potensi bea keluar batubara. Pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan tambahan agar peluang tersebut bisa dimaksimalkan. Kebijakan ini sekaligus menjadi langkah menjaga keseimbangan anggaran.
Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah masih menghitung potensi tambahan penerimaan. Ia menegaskan bahwa perubahan kuota produksi dapat memengaruhi penerimaan dari royalti. Selain itu, kebijakan bea keluar juga menjadi faktor penting yang sedang dipertimbangkan. Pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat optimal.
Potensi Tambahan Royalti dan Bea Keluar
Menurut Purbaya, peningkatan RKAB dapat mengubah besaran penerimaan negara. “Kalau RKAB ditingkatkan, potensi penerimaan dari royalti dan bea keluar bisa berubah,” ujarnya. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya peluang peningkatan pendapatan negara. Namun pemerintah tetap mempertimbangkan keseimbangan bagi pelaku usaha.
Langkah ini juga diarahkan untuk menekan risiko pelebaran defisit anggaran. Dengan tambahan pendapatan, ruang fiskal pemerintah bisa lebih terjaga. Meski begitu, pemerintah tetap berhati-hati agar kebijakan tidak menekan profitabilitas industri. Pendekatan ini penting agar sektor minerba tetap tumbuh.
Selama ini, batubara menjadi kontributor terbesar dalam penerimaan negara bukan pajak sektor minerba. Pada 2024, kontribusinya mencapai sekitar 70 persen. Angka tersebut belum termasuk pajak dan bea keluar. Hal ini menunjukkan pentingnya sektor batubara bagi pendapatan negara.
Perhitungan Ekonom Soal Tambahan Pendapatan
Josua Pardede selaku Kepala Ekonom Permata Bank menilai potensi penerimaan tidak hanya bergantung pada kuota produksi. Menurutnya, harga jual, volume produksi aktual, serta kualitas batubara juga berpengaruh. Selain itu, komposisi pasar domestik dan ekspor turut menentukan besaran pendapatan.
Ia memperkirakan tambahan produksi sekitar 30 juta hingga 40 juta ton. Dengan asumsi harga US$107,5 per ton, nilai penjualan dapat mencapai Rp55 triliun hingga Rp73 triliun. Angka tersebut menunjukkan potensi ekonomi yang cukup besar. Namun realisasi tetap bergantung pada kondisi pasar.
Dari estimasi tersebut, tambahan penerimaan negara bukan pajak diperkirakan berkisar Rp4,5 triliun hingga Rp8,5 triliun. Perhitungan ini menggunakan asumsi tarif royalti sekitar 8 hingga 12 persen. Sebagian potensi tersebut sebenarnya sudah masuk dalam baseline APBN 2026. Namun masih ada ruang tambahan jika harga tetap tinggi.
Peluang Tambahan dari Bea Keluar Batubara
Selain royalti, pemerintah juga menyiapkan kebijakan bea keluar batubara. Aturan tersebut masih dalam tahap finalisasi. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan tambahan pendapatan. Pengenaan bea keluar biasanya difokuskan pada ekspor.
Dalam skenario konservatif, tarif bea keluar berkisar 1 hingga 5 persen. Jika diterapkan, tambahan penerimaan diperkirakan sekitar Rp0,4 triliun hingga Rp2,7 triliun. Angka ini bergantung pada volume ekspor dan harga komoditas. Kebijakan ini menjadi opsi tambahan bagi pemerintah.
Secara keseluruhan, potensi tambahan dari royalti dan bea keluar diperkirakan mencapai Rp4,9 triliun hingga Rp11,2 triliun. Nilai tersebut memberikan kontribusi signifikan bagi anggaran negara. Pemerintah berharap kebijakan dapat segera terealisasi. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan lebih cepat.
Tantangan Realisasi Penerimaan Negara
Meski peluang besar terbuka, realisasi tambahan penerimaan tidak selalu sesuai target. Pemerintah sebelumnya memperkirakan tambahan sekitar Rp20 triliun. Namun angka tersebut berpotensi lebih rendah. Beberapa faktor menjadi penyebabnya.
Keterlambatan penerbitan aturan dapat mengurangi potensi penerimaan. Selain itu, tarif bea keluar yang lebih kecil juga berdampak pada pendapatan. Penurunan harga batubara juga menjadi risiko utama. Oleh karena itu, pemerintah tetap berhati-hati.
Fluktuasi harga komoditas memang sulit diprediksi. Meski demikian, pemerintah optimistis momentum kenaikan masih memberikan manfaat. Strategi peningkatan produksi dan kebijakan fiskal diharapkan mampu menjaga penerimaan. Dengan langkah tersebut, ketahanan anggaran tetap terjaga.
Rekomendasi
