Penguatan K3 Dorong Lingkungan Kerja Aman Produktif Nasional

Penguatan K3 Dorong Lingkungan Kerja Aman Produktif Nasional

JAKARTA - Upaya menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat kembali ditegaskan pemerintah sebagai fondasi produktivitas nasional. 

Di tengah dinamika dunia kerja yang terus berubah, keselamatan dan kesehatan kerja menjadi faktor penentu agar aktivitas usaha berjalan berkelanjutan. Pemerintah menilai, perlindungan tenaga kerja bukan hanya kewajiban, tetapi juga investasi jangka panjang bagi perusahaan dan negara.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan dalam berbagai agenda penguatan layanan publik. Fokus kebijakan diarahkan agar implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat dirasakan lebih nyata oleh pekerja dan pelaku usaha di berbagai daerah.

Baca Juga

Surplus Perdagangan Indonesia Menguat, Ekspor Nonmigas Jadi Penopang Utama Nasional

Komitmen pemerintah pada keselamatan kerja

Yassierli menegaskan pentingnya implementasi kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang produktif. Menurutnya, aspek keselamatan dan kesehatan tidak bisa dipisahkan dari kinerja dan keberlanjutan usaha.

“Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya menghadirkan layanan K3 yang lebih dekat dengan kebutuhan publik serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif,” kata Yassierli dalam keterangannya yang diterima di Manado, Sulawesi Utara, Selasa.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa K3 menjadi bagian integral dari strategi ketenagakerjaan nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap pekerja memperoleh perlindungan optimal di tempat kerja.

Aktivasi balai K3 sebagai langkah strategis

Salah satu upaya konkret yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan adalah mengaktivasi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di sejumlah wilayah. Langkah ini bertujuan menjawab kebutuhan publik akan layanan K3 yang lebih tertata dan mudah diakses.

Menaker menyampaikan bahwa aktivasi Balai K3 diharapkan mampu memperjelas mekanisme layanan pengujian dan pelatihan K3. Dengan pengelolaan yang terpusat di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, layanan tersebut dapat berjalan lebih terarah.

Pemerintah menilai keberadaan balai yang aktif dan terkelola baik akan memperkuat pengawasan sekaligus edukasi K3. Hal ini penting agar standar keselamatan dapat diterapkan secara konsisten.

Peresmian balai K3 Surabaya

Salah satu balai yang baru saja diresmikan adalah Balai K3 Surabaya. Aktivasi ini dilakukan untuk memperkuat layanan K3 bagi pekerja dan perusahaan di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

“Seluruh aspek administrasi telah kita selesaikan. Terhitung hari ini Balai K3 Surabaya resmi kita aktivasi,” kata Yassierli. Peresmian ini menjadi penanda dimulainya pengelolaan penuh oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, balai tersebut dikenal sebagai Balai Hiperkes dan K2 Surabaya yang dikelola bersama dengan pemerintah daerah. Menurut Menaker, kondisi tersebut memerlukan penataan ulang agar pengelolaan dan tanggung jawab layanan lebih jelas.

Penguatan operasional dan sumber daya

Yassierli menegaskan bahwa aktivasi Balai K3 Surabaya tidak berhenti pada aspek administratif. Pemerintah juga akan memperkuat fungsi operasional melalui peningkatan sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta penyusunan program kerja yang terarah.

Selain itu, penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja juga menjadi perhatian agar layanan K3 berjalan optimal. “Tim akan terus bekerja menyusun program, menyiapkan personil, dan melengkapi peralatan agar layanan K3 bisa berjalan optimal,” ujarnya.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pengujian dan pelatihan K3. Dengan demikian, perusahaan dan pekerja dapat lebih mudah mengakses layanan yang dibutuhkan.

Peran strategis balai K3 di daerah

Balai K3 Surabaya tercatat sebagai balai K3 ke-6 yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan setelah Jakarta, Bandung, Samarinda, Makassar, dan Medan. Keberadaannya dinilai strategis karena melayani wilayah dengan jumlah perusahaan yang sangat besar.

Menurut Yassierli, objek perusahaan yang dilayani di Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT disebut mencapai lebih dari 1,4 juta perusahaan. Angka tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan akan layanan K3 yang andal dan berkelanjutan.

Dengan cakupan wilayah yang luas, Balai K3 Surabaya diharapkan mampu menjadi pusat penguatan norma kerja dan norma K3. Pemerintah ingin memastikan standar keselamatan diterapkan merata di seluruh sektor.

Manfaat langsung bagi pekerja dan perusahaan

Penguatan Balai K3 Surabaya diharapkan memberikan dampak langsung bagi pekerja dan perusahaan. Pekerja dapat memperoleh perlindungan K3 yang lebih baik melalui pengawasan dan edukasi yang berkelanjutan.

Sementara itu, perusahaan diharapkan mendapat manfaat dari layanan pengujian dan pelatihan K3 yang lebih optimal. Hal ini penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.

“Kita ingin peran Balai K3 Surabaya ini semakin strategis untuk memastikan norma kerja serta norma K3 benar-benar ditegakkan,” kata Yassierli. Dengan sinergi tersebut, pemerintah berharap lingkungan kerja yang aman dan sehat dapat mendorong produktivitas nasional secara berkelanjutan.