Pimpinan MPR Dorong Kebijakan Inklusif Demi Terwujudnya Keadilan Sosial
JAKARTA - Upaya mewujudkan keadilan sosial yang benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat dinilai tidak cukup hanya melalui perumusan kebijakan di tingkat pusat.
Diperlukan sinergi kuat antarpemangku kepentingan agar kebijakan yang bersifat inklusif dapat diterapkan secara nyata di lapangan. Pandangan tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, yang menekankan bahwa kesenjangan antara konsep kebijakan dan implementasi masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional.
Lestari menyampaikan pandangannya dalam siniar bertema Peran MPR RI Mengawal Indonesia Menuju Inklusi 2030 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional setiap 3 Desember. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan setiap kebijakan publik mampu menjangkau seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk kelompok penyandang disabilitas.
Baca Juga
“Melalui Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kami terus berupaya menanamkan pemahaman kepada masyarakat dan pemangku kepentingan bahwa mewujudkan kebijakan yang inklusif itu penting,” kata Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Menurutnya, proses sosialisasi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab MPR dalam mengawal nilai-nilai kebangsaan agar tetap relevan dengan tantangan zaman.
Rerie menekankan bahwa sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia bukan sekadar semboyan, melainkan amanah Pancasila yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan dan tindakan negara. Oleh karena itu, setiap sikap dan kebijakan yang lahir dalam rangka mengisi kemerdekaan seharusnya memberi manfaat bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas yang kerap menghadapi hambatan struktural dalam kehidupan sehari-hari.
Kesenjangan Antara Kebijakan dan Praktik
Menurut Rerie, sejumlah daerah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan dengan melahirkan kebijakan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Namun, ia mengakui bahwa kondisi tersebut belum merata. Masih banyak daerah yang mengelola pembangunan dengan mengabaikan kebutuhan kelompok masyarakat difabel, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan.
Anggota Komisi X DPR RI itu mencontohkan masih banyaknya fasilitas publik yang belum memperhatikan aspek aksesibilitas. Trotoar, gedung pemerintahan, hingga sarana umum di sejumlah kota kerap tidak dirancang ramah bagi penyandang disabilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang inklusivitas belum sepenuhnya menjadi arus utama dalam proses pembangunan di berbagai daerah.
Rerie menilai, kesenjangan tersebut tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan anggaran atau infrastruktur, tetapi juga oleh minimnya kesadaran dan pemahaman para pemangku kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman mengenai pentingnya melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan harus terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
Pendidikan dan Kesadaran Inklusivitas
Lebih jauh, Rerie menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang inklusif. Ia berpendapat bahwa pemahaman mengenai keberagaman, termasuk kehadiran kelompok masyarakat difabel, harus ditanamkan sejak dini. Menurutnya, bangku sekolah merupakan ruang strategis untuk menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan.
Pemahaman bahwa kelompok masyarakat difabel merupakan bagian dari keberagaman bangsa Indonesia perlu ditanamkan secara sistematis melalui kurikulum dan kegiatan pendidikan. Dengan demikian, generasi muda diharapkan tumbuh dengan perspektif yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan sesama.
Rerie juga menyoroti pentingnya pendekatan yang kontekstual dalam menyampaikan pesan-pesan inklusivitas. Pemanfaatan kearifan lokal sebagai bagian dari materi sosialisasi dinilai sebagai langkah strategis agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima dan dipahami masyarakat. Nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat dapat menjadi jembatan untuk menanamkan kesadaran tentang pentingnya keadilan sosial.
Hak dan Kewajiban Setiap Warga Negara
Menurut Rerie, setiap anak bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjadi bagian dari proses pembangunan. Tidak boleh ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan hanya karena keterbatasan fisik atau perbedaan kondisi lainnya. Prinsip tersebut sejalan dengan semangat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi martabat manusia.
Ia menegaskan bahwa pembangunan yang inklusif bukan hanya soal menyediakan fasilitas fisik yang ramah disabilitas, tetapi juga menciptakan ruang partisipasi yang setara. Penyandang disabilitas harus dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka.
Oleh karena itu, Rerie mendorong terwujudnya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, legislatif, dunia pendidikan, masyarakat sipil, dan sektor lainnya. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar setiap pihak dapat berperan aktif sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dalam mewujudkan Indonesia yang inklusif.
Menuju Indonesia Inklusif 2030
Komitmen menuju Indonesia yang inklusif pada 2030, menurut Rerie, membutuhkan kerja bersama dan konsistensi jangka panjang. Upaya tersebut tidak dapat diserahkan pada satu institusi saja, melainkan harus menjadi gerakan kolektif yang melibatkan seluruh elemen bangsa. MPR RI, melalui fungsi sosialisasi dan pengawalan nilai kebangsaan, berkomitmen untuk terus mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial.
Dengan memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan, meningkatkan pemahaman masyarakat, serta menanamkan nilai inklusivitas sejak dini, Rerie optimistis kesenjangan antara kebijakan dan implementasi dapat dipersempit. Pada akhirnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya menjadi cita-cita, tetapi kenyataan yang dirasakan bersama.
Rekomendasi
