Sidak Perumahan Rawan Longsor di Kaki Gunung Pangrango, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Siapkan Desain Ulang Sungai

Sidak Perumahan Rawan Longsor di Kaki Gunung Pangrango, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Siapkan Desain Ulang Sungai

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu perumahan di kaki Gunung Pangrango, tepatnya di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, setelah mendapat aduan langsung dari warga terkait bencana longsor yang terus berulang di kawasan tersebut. Dalam kunjungannya, Gubernur Dedi memastikan bahwa pemerintah provinsi akan menyiapkan solusi jangka panjang, termasuk mendesain ulang aliran sungai yang menjadi pemicu utama banjir dan longsor.
 

Warga Mengadu Langsung kepada Gubernur
 

Sidak ini diawali ketika seorang warga mendatangi Gubernur Dedi saat berkunjung ke wilayah Cianjur. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan keluhan serius mengenai kondisi lingkungan tempat tinggal mereka yang terus-menerus mengalami longsor akibat aliran air dari atas perbukitan, terutama dari kawasan kebun stroberi di Desa Ciputri.

"Saya minta tolong bagaimana caranya solusi ke kami, ada pengairan dari Desa Ciputri. Itu di atas ada kebun strawberry, Pak. Air itu masuk ke perumahan kami. Nah, sekarang kami ditinggal developer, longsor terus," kata warga tersebut kepada Gubernur Dedi.

Baca Juga

Rumah Murah Kabupaten Pringsewu Harga Mulai Rp140 Juta

Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya tindak lanjut dari pengembang perumahan. Warga mengaku kini harus bertahan dan mengatasi segala kerusakan secara mandiri.

"Dulu pengembangnya Pak Nanang, terus ada Pak Buyung. Tapi Pak Buyung udah nggak bisa masuk ke sini, Pak. Beliau bukannya memperbaiki, malah jual aset-aset yang ada. Jadi kami betul-betul mandiri sekarang, Pak," ujar warga lainnya yang turut menyampaikan keluhannya.
 

Sungai Harus Diperbesar dan Didisain Ulang
 

Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Dedi langsung melakukan peninjauan ke lokasi dan menilai bahwa struktur pengairan yang ada saat ini tidak memadai. Ia menekankan pentingnya membangun sistem pengelolaan air yang lebih baik untuk menghindari bencana serupa ke depan.

"Solusinya sungainya digedein. Harus didesain ulang sungainya. Jadi airnya tidak langsung ‘set’, kayak permainan anak-anak, seluncur," ujar Gubernur Dedi sambil meninjau kondisi perumahan yang berada di lereng bukit.

Menurutnya, perumahan tersebut memang terletak di lokasi rawan karena berada tepat di bawah kontur perbukitan yang curam. Keberadaan aliran air yang tidak dikendalikan menjadi pemicu utama terjadinya longsor.
 

Tiga Rumah Hanyut, Warga Tinggal dalam Ketidakpastian
 

Dalam laporan yang disampaikan warga kepada Gubernur, setidaknya tiga rumah telah hanyut akibat bencana alam yang terjadi. Warga kini hidup dalam ketidakpastian, dengan kekhawatiran longsor susulan yang bisa mengancam keselamatan mereka setiap saat.

“Ini ada tiga rumah yang hanyut, Pak,” ungkap warga lain yang rumahnya terdampak langsung oleh longsor.

Gubernur Dedi pun menyayangkan kondisi ini dan menyindir keras praktik pemberian izin pembangunan perumahan di kawasan rawan bencana seperti kaki Gunung Pangrango. Ia menilai bahwa banyak pengembang dan pemerintah daerah tidak memperhatikan aspek ekologi dalam perencanaan pembangunan.

"Makanya ini di bukit. Ini, Indonesia negara paling aneh karena melawan Tuhan, karena melawan alam. Salah juga bikin izin perumahan di sini dan terlalu gede perumahannya," kata Dedi dengan nada prihatin.
 

Pemerintah Siapkan Langkah Penanganan Jangka Panjang
 

Dalam sidaknya, Gubernur Dedi tidak sendiri. Ia didampingi oleh Bupati Cianjur, Wakil Bupati, serta jajaran pimpinan daerah lainnya. Langkah cepat pun disiapkan untuk merancang ulang saluran sungai, membuat tanggul-tanggul pengaman, serta mengkaji ulang perizinan pengembang yang telah meninggalkan tanggung jawabnya.

Dedi menyatakan akan mendorong Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Barat untuk segera menurunkan tim teknis guna memulai perencanaan ulang sungai. Selain itu, ia juga meminta pemerintah kabupaten agar melakukan penelusuran terhadap pengembang yang dinilai telah lalai dalam tanggung jawab pasca pembangunan.

“Kita tidak bisa biarkan warga terus hidup dalam bahaya. Pemerintah provinsi akan ambil alih upaya mitigasi bencana, dan akan kita tindak tegas developer yang lepas tangan,” tegasnya.