Banjir Impor Lewat E-Commerce Ancam UMKM RI, Ini Jurus Menteri Maman Lindungi Produk Lokal
JAKARTA - Pemerintah Indonesia kembali menyoroti derasnya arus masuk barang-barang impor, terutama dari Tiongkok, yang membanjiri pasar lokal melalui platform e-commerce. Fenomena ini dinilai mengancam keberlangsungan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tanah air. Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, menegaskan pihaknya telah menyusun strategi konkret untuk menghadang gelombang impor dan menjaga daya saing produk lokal.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Maman menyampaikan bahwa fenomena banjir impor—khususnya melalui jalur digital seperti e-commerce—tidak bisa dipandang remeh. Menurutnya, jika tidak diantisipasi dengan serius, hal ini akan menekan UMKM dan berdampak pada perekonomian nasional secara keseluruhan.
“Kalau itu (banjir produk impor dari China lewat e-commerce), memang sudah kita antisipasi betul-betul,” tegas Maman.
Baca Juga
E-Commerce Jadi Jalur Masuk Produk Asing
Maraknya produk asing, terutama dari China, masuk ke pasar Indonesia melalui e-commerce menjadi perhatian serius pemerintah. Barang-barang tersebut, yang umumnya dijual dengan harga sangat murah, kerap kali lebih menarik minat konsumen dibandingkan produk lokal.
Fenomena ini tak lepas dari berkembangnya pola konsumsi masyarakat yang kini lebih banyak berbelanja online. Di sisi lain, tidak semua pelaku UMKM memiliki kemampuan dan kapasitas untuk bersaing di platform digital, baik dari segi harga, kualitas produk, hingga promosi.
“Strategi salah satunya adalah melakukan monitoring e-commerce kita agar lebih mengedepankan marketing penjualan produk-produk lokal,” kata Maman.
Strategi Pemerintah: Pengawasan Ketat & Dorongan Infrastruktur UMKM
Maman menjelaskan bahwa langkah pertama yang diambil pemerintah adalah melakukan pengawasan ketat terhadap platform e-commerce yang beroperasi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa pengawasan ini dilakukan untuk memastikan platform-platform tersebut memberikan ruang lebih besar bagi produk lokal agar bisa bersaing secara adil.
Selain pengawasan, Kementerian Koperasi dan UKM juga tengah fokus membangun ekosistem usaha yang lebih kondusif bagi UMKM. Salah satu tujuan utamanya adalah menurunkan ongkos produksi, agar pelaku UMKM bisa memproduksi barang dengan lebih efisien dan menjualnya dengan harga kompetitif.
“Kita dorong agar ongkos biaya produksi UMKM bisa kita tekan. Bagaimana caranya? Ya dengan membangun ekosistem usaha yang mendukung efisiensi,” terang Maman.
Tekan Biaya Produksi, Perkuat Kualitas Produk Lokal
Pemerintah menyadari bahwa harga masih menjadi pertimbangan utama konsumen dalam memilih produk. Untuk itu, selain menurunkan biaya produksi, pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas produk UMKM agar mampu bersaing tidak hanya dari sisi harga, tetapi juga dari segi mutu dan keunikan.
Maman menilai bahwa daya saing UMKM sebenarnya tinggi, asalkan mendapat dukungan dari sisi teknologi, pembiayaan, serta pemasaran yang terintegrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah sudah menjalankan sejumlah program untuk pelatihan digitalisasi UMKM, akses pembiayaan murah, hingga fasilitasi pameran lokal dan internasional.
“Harga dan barang yang dijual pun bisa bersaing dengan produk-produk dari luar. Saya pikir itu tetap jalan dan monitoring kepada e-commerce pun kita lakukan terus,” pungkasnya.
Tantangan Global: Perang Dagang dan Perubahan Lanskap Perdagangan
Situasi global yang tengah diliputi ketegangan dagang antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok juga turut memperkeruh kondisi perdagangan dalam negeri. Banyak pihak khawatir bahwa Indonesia akan menjadi "pasar buangan" bagi produk-produk murah asal China yang tidak terserap di pasar lain.
Pengamat ekonomi digital dari INDEF, Bhima Yudhistira, menilai bahwa Indonesia saat ini perlu memperketat regulasi e-commerce lintas batas. Menurutnya, banyak produk asing yang masuk ke Indonesia melalui mekanisme cross-border tanpa melewati proses karantina atau pajak yang seharusnya diberlakukan.
“Produk asing yang masuk lewat e-commerce sering kali tidak terpantau, padahal ini merugikan UMKM yang harus bersaing tanpa level playing field,” kata Bhima dalam diskusi publik di Jakarta
Bhima juga mendorong pemerintah untuk mempercepat penerapan pajak terhadap transaksi e-commerce lintas negara dan memperkuat pengawasan di titik-titik masuk produk impor, baik secara fisik maupun digital.
Harapan Pelaku UMKM: Akses Pasar Lebih Luas dan Dukungan Konkret
Pelaku UMKM sendiri menyambut baik perhatian pemerintah terhadap ancaman dari produk impor. Namun mereka berharap strategi yang disusun bukan sekadar wacana, melainkan diterjemahkan dalam kebijakan konkret yang bisa langsung dirasakan di lapangan.
Dewi Ratih, pengrajin aksesoris lokal dari Yogyakarta, mengaku kesulitan memasarkan produknya secara online karena harus bersaing dengan produk asing serupa yang dijual dengan harga lebih murah.
“Kalau lihat di marketplace, produk dari luar itu bisa dijual setengah harga dari produk kita. Padahal kualitasnya belum tentu lebih bagus. Kami harap pemerintah bantu kami masuk ke pasar digital dengan promosi dan subsidi ongkir,” ujar Dewi.
Rekomendasi
