Prabowo Instruksikan Penyederhanaan Struktur Komisaris BUMN Perbankan untuk Profesionalisme yang Lebih Tinggi

Prabowo Instruksikan Penyederhanaan Struktur Komisaris BUMN Perbankan untuk Profesionalisme yang Lebih Tinggi

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi untuk melakukan penyederhanaan struktur komisaris di badan usaha milik negara (BUMN) sektor perbankan. Langkah ini bertujuan agar struktur komisaris menjadi lebih ringkas dan diisi oleh individu-individu profesional yang mampu mengelola BUMN dengan lebih efektif dan efisien.

Instruksi ini dikeluarkan setelah Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, yang dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Rapat tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat manajemen BUMN dan meningkatkan respons positif dari pasar terhadap kinerja perusahaan-perusahaan milik negara.

Upaya Penyederhanaan Struktur Komisaris BUMN Perbankan

Baca Juga

Cost of Fund Adalah: Pengertian, Jenis, dan Cara Menghitung

Dalam rapat tersebut, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa langkah penyederhanaan struktur komisaris ini merupakan bagian dari upaya besar untuk memperkuat manajemen BUMN. “Itu memang arahan Bapak Presiden bahwa jumlah daripada komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta .

Dengan penyederhanaan tersebut, diharapkan dapat tercipta struktur yang lebih efisien, sehingga BUMN perbankan dapat beroperasi dengan lebih baik dan lebih responsif terhadap dinamika pasar. Meskipun demikian, Airlangga menekankan bahwa komposisi baru ini akan tetap disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank BUMN. “Struktur ini tetap menyesuaikan kebutuhan masing-masing bank. Selain itu, komposisi komisaris tetap akan mencakup unsur dari kementerian teknis terkait,” tambahnya.

Misalnya, untuk Bank Rakyat Indonesia (BRI), unsur kementerian yang terkait dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan menjadi bagian dari struktur komisaris. Begitu pula dengan bank-bank lainnya yang memiliki fokus atau peran tertentu dalam mendukung sektor tertentu di Indonesia.

Komposisi Profesional yang Diharapkan

Prabowo berharap agar komisaris-komisaris BUMN dapat berasal dari kalangan profesional yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidangnya. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan tata kelola perusahaan negara agar lebih transparan dan dapat dipercaya oleh pasar. Menurut Airlangga, pendekatan ini diharapkan dapat mendatangkan respons positif dari pasar serta menciptakan iklim investasi yang lebih baik.

“Penyederhanaan ini bertujuan untuk memastikan hanya orang-orang yang benar-benar memiliki kompetensi di bidangnya yang duduk sebagai komisaris,” kata Airlangga. Langkah ini diyakini akan memperkuat peran BUMN dalam mendukung perekonomian nasional, sekaligus meningkatkan daya saing mereka di pasar global.

Tanggapan Pemerintah Terhadap Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah

Selain membahas penyederhanaan struktur komisaris, rapat terbatas tersebut juga membahas kondisi nilai tukar rupiah yang akhir-akhir ini mengalami fluktuasi. Meskipun rupiah sempat melemah, Menteri Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia secara fundamental tetap kuat. “Ya rupiah kan seperti biasa kan berfluktuasi. Tetapi tentu kita lihat secara fundamental kuat,” ujarnya.

Menurut Airlangga, terdapat beberapa faktor pendukung yang dapat menjaga ketahanan ekonomi Indonesia, di antaranya adalah ekspor yang kuat, cadangan devisa yang solid, serta neraca perdagangan yang positif. Selain itu, kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang telah diterapkan pemerintah juga diyakini turut memberikan dampak positif terhadap ketahanan nilai tukar rupiah.

“Kita punya ekspor juga bagus, kita punya cadangan devisa juga kuat, rancah perdagangan bagus. Jadi dengan demikian fundamental kita bagus. Plus kita kan sudah melaksanakan yang namanya devisa hasil ekspor. Jadi kita tidak ter-corner ke depan,” kata Airlangga.

Langkah-Langkah Pemerintah untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk menjaga ketahanan ekonomi negara. Salah satunya adalah kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang bertujuan untuk memperkuat cadangan devisa Indonesia dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan Indonesia tetap tangguh di tengah berbagai tantangan ekonomi global.

Selain itu, dengan adanya penyederhanaan struktur komisaris BUMN, diharapkan BUMN dapat lebih fokus dalam menjalankan fungsi dan peranannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Airlangga juga menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme di tubuh BUMN agar perusahaan negara ini dapat lebih beradaptasi dengan dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah Indonesia berharap dapat menjaga perekonomian tetap stabil dan berkelanjutan di tengah berbagai gejolak global yang mempengaruhi pasar keuangan. Penyederhanaan struktur komisaris BUMN perbankan menjadi salah satu langkah nyata dalam rangka meningkatkan kualitas manajerial dan memperkuat BUMN sebagai pilar perekonomian nasional.