JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi menyatakan dukungannya terhadap peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Dukungan ini diharapkan mampu mendorong pengelolaan BUMN yang lebih efektif dan terencana, guna meningkatkan investasi dalam negeri dan memperkuat fondasi ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Keputusan ini muncul setelah pemerintah meresmikan pembentukan BPI Danantara melalui pengesahan Perubahan Ketiga Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN. Pada 4 Februari 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui UU tersebut yang memungkinkan pengelolaan kekayaan negara secara optimal, terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, kehadiran BPI Danantara dapat menjadi katalisator bagi upaya strategis jangka panjang dalam investasi. "Pembentukan BPI Danantara diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan dana untuk investasi strategis, seperti hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi, serta industri substitusi impor dan digital," jelas Dian, saat ditemui di acara peluncuran pada Rabu, 26 Februari 2025.
Menyongsong Konsep Sovereign Wealth Fund yang Inovatif
BPI Danantara mengambil inspirasi dari konsep sovereign wealth funds (SWF) yang telah sukses diimplementasikan oleh sejumlah negara maju. Contohnya, Government Pension Fund Global di Norwegia, Temasek Holdings di Singapura, dan Qatar Investment Authority di Qatar. Beberapa negara ini telah menunjukkan hasil positif dalam pengelolaan dana investasi, terutama di bidang inovasi teknologi dan energi terbarukan.
SWF, sebagai model investasi, memang menawarkan pendekatan yang baru dalam memanfaatkan dana negara. Strategi ini memungkinkan pengalokasian dana yang lebih fleksibel dan berfokus pada proyek-proyek yang memiliki potensi pengembalian besar. Melalui mekanisme ini, negara-negara seperti Norwegia dan Singapura telah dapat berinvestasi secara berkelanjutan dan menciptakan sumber pendapatan jangka panjang, yang diharapkan dapat diterapkan di Indonesia melalui BPI Danantara.
Potensi Penetrasi dan Dampak Ekonomi Nasional
Peluncuran BPI Danantara ini tidak hanya sekadar memberi keuntungan finansial, tetapi juga diharapkan berperan penting dalam meningkatkan daya saing internasional Indonesia. Investasi strategis di berbagai sektor, seperti energi terbarukan dan infrastruktur, akan membuka jalan bagi kemajuan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia yang lebih mandiri.
BPI Danantara memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan infrastuktur yang lebih modern dan efisien. Sektor infrastruktur yang kuat akan mendukung mobilitas ekonomi, menurunkan biaya logistik, dan membuka lebih banyak peluang usaha. Selain itu, dengan berfokus pada pengembangan ketahanan pangan dan energi, BPI Danantara akan membantu mendiversifikasi ekonomi dan memperkuat ketahanan nasional terhadap fluktuasi harga komoditas global.
Dukungan dan Harapan Para Pemangku Kepentingan
Berbagai pihak menyambut positif langkah ini. Para ekonom dan pegiat investasi lokal mengakui bahwa BPI Danantara dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketergantungan pada utang luar negeri dan mendorong investasi domestik. Pemerintah sendiri menunjukkan optimisme bahwa BPI Danantara mampu mencapai target investasi jangka panjang dengan dukungan kebijakan yang tepat dan manajemen yang transparan.
Dalam kesempatan ini, Dian Ediana Rae juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memastikan kesuksesan BPI Danantara. "Kerja sama yang erat antara pihak terkait sangat penting untuk menjamin pengelolaan investasi ini dapat berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Kita harus memastikan bahwa setiap dana yang dikelola oleh BPI Danantara diarahkan untuk kepentingan nasional dan didukung oleh tata kelola yang baik," tambah Dian.
Dengan peluncuran BPI Danantara, Indonesia tidak hanya menempatkan dirinya dalam peta ekonomi global tetapi juga memperkuat kesiapan menghadapi tantangan ekonomi masa depan. Jika dikelola dengan baik, langkah ini dapat memberikan fondasi yang kuat bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dukungan penuh dari OJK dan komitmen pemerintah dalam memastikan pengelolaan dana yang bertanggung jawab menjadi kunci utama dalam meraih tujuan tersebut.