JAKARTA - Bersama Gubernur Pramono Anung, Rano Karno menyatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan program transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat sebagai bagian dari program 100 hari pertama.
Transformasi Transportasi di Jakarta
Rencana ini menjadi salah satu upaya untuk menciptakan sistem transportasi terpadu yang ramah lingkungan dan efektif. Inisiatif tersebut tidak hanya mengatasi kemacetan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi kelompok masyarakat tertentu untuk mendapatkan fasilitas transportasi gratis. Gubernur Pramono Anung memperkirakan anggaran sebesar Rp26 triliun akan digunakan untuk mewujudkan program ini, yang meliputi subsidi bagi 15 kelompok masyarakat yang akan mendapatkan akses transportasi umum secara cuma-cuma.
Pengembangan Infrastruktur Transportasi
Tak hanya menyediakan transportasi gratis, pemprov DKI Jakarta juga berencana untuk memperluas jaringan Transjakarta ke daerah-daerah penyangga seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang. Rano menambahkan, "Supaya masalah sodara kita yang ada di Bekasi, di Depok, Tangerang, kembali lagi, datang ke Jakarta kita berharap mereka tidak pakai kendaraan pribadi cukup dengan kendaraan umum yang ada di Jakarta."
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dan mengurangi tingkat kemacetan yang menjadi permasalahan utama di Jakarta. Integrasi lintas moda dan perluasan jalur Transjakarta juga diharapkan mendukung Jakarta sebagai kota global.
Sasaran Kelompok Penerima Manfaat
Menurut website Smartcity Jakarta, saat ini terdapat 15 golongan pekerja yang akan mendapatkan fasilitas transportasi gratis. Mereka adalah Pegawai Negeri Sipil Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya, tenaga kontrak di Pemprov DKI Jakarta, pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP), serta karyawan swasta dengan gaji sesuai UMP yang menerima gaji melalui Bank DKI. Selain itu, penghuni rumah susun sederhana sewa, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, lanjut usia (lansia) 60 tahun ke atas, penyandang disabilitas, anggota Veteran Republik Indonesia, dan penerima Raskin yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera juga masuk dalam daftar.
Tidak hanya itu, penduduk yang memiliki KTP Kepulauan Seribu, pengurus masjid (marbot), pendidik dan pengajar di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pengawas larva nyamuk, serta anggota TNI/Polri juga menjadi kelompok sasaran yang mendapatkan fasilitas ini.
Tantangan dan Harapan
Namun, mewujudkan transportasi gratis bukan tanpa tantangan. Pengadaan dana yang besar, penyesuaian kebijakan, dan penyediaan infrastruktur memadai menjadi tiga tantangan utama yang harus diatasi pemerintah DKI Jakarta. Anggaran sebesar Rp26 triliun dianggap realistis oleh Pramono, mengingat besarnya kerugian akibat kemacetan tiap tahun. "Anggaran tersebut sudah termasuk penyediaan subsidi 15 golongan yang diberikan gratis untuk menaiki transportasi umum," tambah Pramono.
Optimisme tinggi tetap disematkan dalam upaya ini. Implementasi pertama akan dilakukan pada fasilitas Transjakarta, kemudian diharapkan menyusul ke moda transportasi lainnya seperti LRT dan MRT Jakarta. Kebijakan ini diharapkan bisa berjalan secara infrastruktur seiring dengan perang melawan kemacetan.
Dalam konteks jangka panjang, transportasi yang terintegrasi dan terjangkau diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta, mempromosikan ekonomi lokal, dan mengukuhkan posisi Jakarta sebagai kota yang lebih berkelanjutan.
Penerapan kebijakan ini tidak hanya menandai langkah signifikan menuju revolusi transportasi, tetapi juga menjadi momentum penting bagi Jakarta dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan transportasi masa depan. Melalui langkah berani ini, diharapkan Jakarta dapat menjelma menjadi kota yang mengedepankan aksesibilitas, kenyamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakatnya. Sebagai salah satu kebijakan transportasi terbesar yang pernah diusulkan, program ini tentu membutuhkan sokongan penuh dari masyarakat dan pemangku kebijakan lainnya agar dapat terwujud secara maksimal.