JAKARTA - Dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko, menegaskan bahwa program riset dan inovasi yang mendukung program prioritas nasional tetap akan berjalan meskipun menghadapi tantangan efisiensi anggaran. Program-program prioritas tersebut mencakup swasembada pangan, swasembada energi, kemandirian kesehatan, dan ekonomi berkelanjutan berbasis pengetahuan.
Laksana Tri Handoko menegaskan bahwa meski efisiensi anggaran menjadi hal yang tak terhindarkan, BRIN berkomitmen untuk menjaga agar pelaksanaan program-program prioritas nasional tetap berjalan. "Kami memastikan riset dan inovasi pendukung Astacita—khususnya program swasembada pangan, swasembada energi, kemandirian kesehatan, ekonomi berkelanjutan berbasis pengetahuan, dan penciptaan talenta unggul nasional—tetap dilakukan meskipun ada pembatasan anggaran," kata Handoko.
Efisiensi Anggaran Tanpa Mengurangi Anggaran Riset
BRIN mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 1,42 triliun atau sekitar 24,46 persen dari total pagu tahun 2025 sebesar Rp 5,84 triliun. Dengan demikian, pagu efektif BRIN setelah rekonstruksi anggaran kini menjadi Rp 4,413 triliun. Meskipun demikian, Handoko menegaskan bahwa anggaran belanja barang untuk riset dan inovasi di 12 organisasi riset di bawah naungan BRIN tidak terkena pemangkasan.
"Ini kami lakukan dalam bentuk bahwa anggaran belanja barang untuk riset dan inovasi di 12 organisasi riset di BRIN tetap dipertahankan tanpa terkena efisiensi sama sekali, untuk memastikan pelaksanaan dari program prioritas nasional yang menjadi penugasan bagi kami," ujar Handoko.
Keberlanjutan Laboratorium dan Fasilitas Riset
Operasional laboratorium serta fasilitas riset dan inovasi yang vital, seperti reaktor nuklir, laboratorium infeksius, koleksi spesimen, dan sumber daya genetika, akan terus berjalan. Handoko menyebutkan bahwa keamanan tetap dipastikan bagi masyarakat dan lingkungan, sehingga riset dan inovasi dapat berlanjut meski ada efisiensi. "Keamanan tetap kami pastikan untuk masyarakat dan lingkungan," kata Handoko.
Paten dan Akuisisi Pengetahuan Lokal Tetap Dilanjutkan
Proses registrasi kekayaan intelektual, khususnya paten, serta akuisisi pengetahuan lokal yang baru, akan berjalan sesuai target. Hal ini penting guna mempertahankan daya saing ekonomi nasional dan menjaga peringkat Indonesia dalam Global Innovation Index. Handoko juga menekankan pentingnya pelaksanaan akuisisi talenta unggul, termasuk di antaranya diaspora, untuk mencegah brain drain dan hilangnya momentum kemajuan riset dan inovasi.
Kepastian bagi Belanja Pegawai
Dalam konteks penghematan anggaran, Handoko juga memastikan bahwa hal ini tidak akan berdampak pada belanja pegawai, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13. "Kami memastikan bahwa efisiensi tidak berdampak terhadap belanja pegawai termasuk belanja pegawai ke-13 dan ke-14," ujarnya.
Instruksi Presiden dan Tantangan Efisiensi
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait pemangkasan anggaran, yang kemudian diikuti oleh Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Surat tersebut mengamanatkan penghematan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,10 triliun dan menuntut penyesuaian di berbagai sektor, termasuk di BRIN. Dalam konteks ini, beberapa kementerian dan lembaga mengalami perubahan efisiensi yang lebih kecil setelah proses rekonstruksi anggaran.
Namun demikian, tantangan efisiensi ini tidak menyebabkan BRIN kehilangan fokus pada tujuan penelitian dan pengembangan jangka panjangnya. Karena itu, dengan pengelolaan anggaran yang lebih ketat, BRIN berharap dapat tetap berperan dalam memajukan inovasi dan riset yang menopang strategi pembangunan nasional di berbagai bidang.
Dengan komitmen kuat dari BRIN serta pengaturan anggaran yang lebih bijak, program riset yang bersifat strategis di bawah komando Laksana Tri Handoko tersebut diharapkan mampu menyeimbangkan antara kebutuhan penelitian yang inovatif dan alokasi sumber daya yang semakin terbatas. Ini menjadi langkah penting bagi Indonesia dalam menjaga keberlanjutan dan kebijakan pembangunan yang inklusif di tengah tantangan global yang terus berkembang.