JAKARTA - Isu transisi energi di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu, mengkritik sikap pemerintah yang dinilainya masih setengah hati dalam mendorong percepatan peralihan ke energi terbarukan. Pernyataannya muncul menanggapi keterangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menyebut bahwa pemensiunan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tidak dapat dipaksakan karena keterbatasan anggaran.
Bondan menilai bahwa apabila pemerintah benar-benar serius dalam mendukung transisi energi, maka anggaran negara dan kebijakan fiskal seharusnya diarahkan secara tegas untuk pengembangan energi terbarukan. “Jika pemerintah serius dengan transisi energi, maka seharusnya anggaran negara dan kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan, bukan terus memberi subsidi pada batu bara,
Penggunaan anggaran negara yang lebih tepat sasaran serta kebijakan yang mendukung pengembangan energi bersih dianggap menjadi kunci dalam mengakselerasi transisi ini. Namun, pernyataan Menteri ESDM yang memperlihatkan ketidakpastian kebijakan dianggap bisa merusak kepercayaan dari lembaga keuangan global, yang sangat diperlukan untuk menyokong pembiayaan transisi energi di Indonesia. “Sikap tidak konsisten ini dapat merusak kepercayaan para investor dan semakin memperlambat laju investasi bagi transisi energi,” ucap Bondan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyatakan di forum G20 bahwa transisi energi menjadi salah satu prioritas nasional, sehingga tidak seharusnya ada sinyal kebijakan yang bertentangan. Bondan menambahkan, “Jika pemerintah ingin mempertahankan kredibilitasnya di mata dunia, maka kebijakan transisi energi harus dijalankan dengan konsisten, bukan dengan sinyal yang membingungkan.”
Bondan juga menyoroti pentingnya langkah konkret dalam mendorong transisi energi seperti pengalihan subsidi dari energi fosil ke energi bersih, pengetatan standar emisi untuk PLTU, percepatan reformasi di sektor kelistrikan, serta memastikan transisi yang adil bagi masyarakat yang terdampak. Menurutnya, kebijakan ini bukan hanya mengenai reformasi angka dan data, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat ke depan. “Jika pemerintah terus memberikan pernyataan dan aksi yang bertentangan dengan komitmen transisi energi Indonesia yang telah disampaikan di forum internasional, maka transisi energi di Indonesia hanya akan menjadi janji kosong,” klaim Bondan.
Kebutuhan pembiayaan untuk transisi energi memang menjadi isu krusial. Pandangan Bondan bahwa keterbatasan anggaran justru harus mendorong pembiayaan dari sektor swasta mengajak pemerintah untuk lebih menyiapkan kerangka kebijakan yang dapat menarik minat dan kepercayaan investor. Ketidakpastian kebijakan dapat berdampak negatif pada minat investasi, khususnya para investor yang mengincar sektor energi terbarukan di Indonesia.
Pernyataan Bahlil Lahadalia terkait keterbatasan anggaran dalam memensiunkan PLTU lebih dini tak hanya menimbulkan kritik, tetapi juga kekhawatiran bahwa Indonesia akan tertinggal dalam persaingan global mengingat negara-negara lain semakin agresif dalam beralih ke energi bersih. Langkah nyata dan sinyal konsisten menjadi kebutuhan mendesak agar Indonesia tidak kehilangan momentum dalam peralihan energi ini.
Upaya transisi energi di Indonesia selama ini telah menarik perhatian berbagai kalangan, baik dalam maupun luar negeri. Tantangan terkait kebijakan, pendanaan, serta pelaksanaan di lapangan membutuhkan harmonisasi antar lembaga dan kepemimpinan yang tegas dari pemerintah. Bondan dan Greenpeace Indonesia menekankan bahwa perubahan kebijakan harus didorong dengan komitmen yang jelas dan strategi yang matang.
Secara keseluruhan, kritik yang diajukan oleh Greenpeace Indonesia ini menggambarkan kerisauan stakeholder terhadap komitmen nyata dari pemerintah Indonesia dalam menjalankan transisi energi yang berkelanjutan. Tantangan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menemukan solusi bersama demi kepentingan nasional dan global.
Keseriusan dalam transisi energi di Indonesia adalah kunci untuk memastikan keberhasilan menuju masa depan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan langkah konkret dan kebijakan yang konsisten, Indonesia tidak hanya mampu memperkuat posisinya di kancah internasional, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui energi yang bersih dan terbarukan.