JAKARTA- Tiga pengusaha ternama di industri tambang, Vebrianty Andi Tadjuddin, Wang De Zhou, dan Gao Jin Liang, telah resmi melaporkan PT MCM ke Bareskrim Polri. Langkah hukum ini terdaftar dengan nomor laporan LP/B/236/VII//2024/SPKT/BARESKRIM POLRI yang mencakup tuduhan terkait sengketa izin tambang yang telah menjadi isu sejak tahun 2019.
Situasi ini bermula ketika ketiga pengusaha tersebut memperoleh sejumlah izin tambang. Namun, menurut Ridwan Anthony Taufan, kuasa hukum Wang De Zhou dan Gao Jin Liang, satu di antaranya tidak diserahkan oleh pihak PT MCM. "Awal mulanya itu adalah terjadi pembelian izin tambang, empat lancar tidak ada masalah, tetapi satunya nyangkut, kami beranggapan satunya tidak diserahkan," ujar Anthony kepada media dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 6 Desember 2024.
Permasalahan ini telah mengawali perseteruan antara ketiga pengusaha tersebut sejak beberapa tahun terakhir. Ketidakpuasan ini membuat mereka memutuskan untuk mencari solusi bersama, termasuk melakukan sejumlah pertemuan intensif untuk mengurai penyebab masalah.
Dalam pertemuan tersebut, ketiga pengusaha akhirnya menyepakati bahwa persoalan utama bukan berasal dari mereka, melainkan tindakan PT MCM yang diduga belum menyelesaikan penyerahan izin tambang. Kesepakatan antara Vebrianty, Wang De Zhou, dan Gao Jin Liang mengarah pada penandatanganan Akta Perdamaian pada 4 Oktober 2024. Tindakan ini menunjukkan itikad baik untuk mengakhiri perseteruan yang sempat meruncing. "Ternyata setelah dipelajari, kami sama-sama menelaah, yang salah itu diduga pihak PT MCM," tambah Anthony.
Pendekatan damai antara ketiga pengusaha ini menjadi fondasi kuat mereka untuk melanjutkan langkah hukum yang ditujukan kepada PT MCM. Kesepakatan ini bukan hanya menandakan berakhirnya konflik di antara mereka, tetapi juga sebagai dorongan untuk mendapatkan keadilan dalam proses hukum yang lebih lanjut.
Dalam dukungan lain, kuasa hukum Vebrianty, Malvin Baringbing, juga menegaskan bahwa ketiga kliennya sudah mencapai kata sepakat untuk melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Keputusan ini diambil setelah mengkaji berbagai aspek hukum serta mempertimbangkan dampak dari sengketa ini terhadap kelancaran operasional bisnis dalam jangka panjang.
Langkah hukum ini, sekaligus menunjukkan keseriusan para pengusaha dalam memastikan bahwa semua pihak beroperasi sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku. Sengketa ini tidak hanya melibatkan kepentingan bisnis, tetapi juga menyangkut integritas dan kepercayaan dalam transaksi di industri tambang yang terkenal kompetitif.
Dilihat dari perspektif lebih luas, kasus ini juga menjadi cermin bagi banyak entitas bisnis dalam mengelola perizinan dengan lebih hati-hati dan menghargai komitmen yang telah disepakati. PT MCM, sebagai entitas yang diadukan, tentu diharapkan memberikan klarifikasi atas tuduhan ini untuk menjaga reputasinya di mata publik dan dunia bisnis.
Bareskrim Polri kini memiliki tugas penting untuk menyelidiki kasus ini dengan cermat dan objektif. Keputusan yang diambil nantinya akan berdampak pada iklim bisnis di sektor tambang, yang memerlukan kepastian hukum untuk menarik lebih banyak investasi.
Di balik perseteruan ini, satu hal yang pasti adalah bahwa integritas dan transparansi dalam pengelolaan izin tambang harus selalu diutamakan. Dengan begitu, industri tambang di Indonesia dapat berkembang lebih baik dan memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan.
Sementara itu, semua pihak masih menunggu hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Keputusan ini diharapkan dapat membawa keadilan dan memperjelas duduk permasalahan yang terjadi, sekaligus membuka jalan bagi kerjasama yang lebih baik dan beretika dalam bisnis tambang di masa mendatang.