JAKARTA - Keberlanjutan dalam hal pangan dan energi di Indonesia kini mendapat perhatian besar dari pemerintah melalui pembangunan infrastruktur strategis. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menegaskan peran krusial bendungan sebagai solusi menghadapi tantangan ketahanan pangan dan energi di masa depan.
Sebagai salah satu langkah penting mencapai swasembada pangan, pembangunan bendungan diharapkan dapat mendukung layanan irigasi seluas 1.271.415 hektare. Selain itu, bendungan diharapkan dapat menyuplai energi listrik sebesar 15.627,83 Megawatt (MW) dan meningkatkan suplai air hingga mencapai 59,59 m³ per kapita per tahun. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, dalam sebuah acara di Jakarta, Jumat lalu.
Dalam usahanya mencapai tujuan ambisius ini, pemerintah telah membangun total 234 bendungan, mencakup 187 bendungan yang rampung sebelum tahun 2014, dan ditambah 47 bendungan yang dibangun pada periode 2015-2024. Selain itu, ada pula 14 bendungan yang saat ini sedang dalam tahap penyelesaian, yang ditargetkan selesai paling lambat pada tahun 2026. Sejak tahun 2021, pemerintah juga memulai pembangunan 11 bendungan baru, sehingga total bendungan yang dibangun mencapai 259 unit.
Dengan mencanangkan swasembada pangan pada tahun 2028, pemerintah juga berkomitmen untuk mendukung penerapan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang lebih luas. Bendungan, sebagai salah satu infrastruktur sumber daya air, dianggap vital dalam mencapai target ini. Pemerintah menargetkan Indeks Ketahanan Air Indonesia bisa mencapai 200 m³ per kapita per tahun dengan distribusi yang merata di seluruh wilayah.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, turut serta dalam pembukaan acara Indonesian National Committee on Large Dams (INACOLD) yang berlangsung di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Acara tersebut mengusung tema "Inovasi dan Tantangan dalam Pemilihan Tipe Bendungan untuk Masa Depan", yang menyoroti kompleksitas serta pentingnya inovasi dalam pengelolaan bendungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di masa mendatang.
Selain pandangan pemerintah pusat, pembangunan bendungan juga didukung oleh Pemerintah Provinsi Yogyakarta. Hal ini dipaparkan oleh Gubernur DIY Hamengku Buwono X yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono. Menurut Beny, "Bendungan adalah simbol kekuatan yang tenang, namun penuh kegunaan. Ia menahan dan mengatur aliran kehidupan, menghadirkan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat di sekitar." Hal ini menggarisbawahi pentingnya bendungan tidak hanya dalam memasok air untuk pertanian dan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dalam memberikan perlindungan dari banjir dan menjadi sumber energi yang terbarukan.
Beny juga menekankan bahwa peran bendungan mencakup berbagai aspek penting yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. "Bendungan memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat berlipat ganda, dan itu menjadi alasan mengapa keberadaannya sangat penting dalam pembangunan daerah dan nasional," tambah Beny.
Berbagai inisiatif serta komitmen yang digalakkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan pemangku kepentingan lainnya mengindikasikan langkah maju dalam pengelolaan sumber daya air yang lebih terintegrasi. Tak hanya berfokus pada kebutuhan jangka pendek, strategi ini dirancang untuk mendukung keberlanjutan ketahanan pangan dan energi yang lebih luas bagi generasi mendatang.
Melalui langkah ini, pemerintah Indonesia berambisi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga untuk berkontribusi pada stabilitas harga dan pasokan pangan serta energi di tingkat regional dan global. Pembangunan bendungan yang efektif diharapkan menjadi fondasi yang mengokohkan posisi Indonesia dalam mencapai ketahanan pangan dan energi secara berkelanjutan. Hal ini tentunya akan menjadi modal utama bagi bangsa ini untuk terus tumbuh dan berkembang di tengah tantangan global yang semakin kompleks.