Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan dalam usahanya melakukan transisi energi dari fosil ke terbarukan. Persoalan ini mencuat setelah laporan dari Institute for Essential Services Reform (IESR) dirilis pada 5 Desember 2024. Meski pemerintah memiliki beberapa target dan komitmen, kenyataannya, langkah konkret untuk beralih ke energi terbarukan masih jauh dari harapan. Salah satu hambatannya adalah lemahnya komitmen politik yang memperlambat upaya transisi ini.
Menurut laporan dari IESR, penggunaan energi fosil justru meningkat, dengan pasokan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara mencapai puncaknya dalam lima tahun ini. Hal tersebut terjadi meskipun terdapat janji pemerintah untuk mengurangi emisi dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Laporan ini mengungkap bahwa pemerintah perlu mulai mengalihkan subsidi yang saat ini masih ditujukan untuk energi fosil ke sektor energi terbarukan.
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menyatakan bahwa meskipun ada kemajuan dalam daya saing teknologi dan sumber daya rendah karbon, perjalanan menuju transisi energi sejati masih terhambat. "Transisi energi masih terhambat oleh kurangnya komitmen politik, regulasi yang kurang menarik, dan tata kelola yang tidak mendukung," ujarnya. Fabby menilai bahwa teknologi energi surya, angin, dan baterai yang sudah tersedia di pasar dapat menjadi solusi yang lebih matang dan ekonomis dibandingkan teknologi penyimpanan dan penangkapan karbon (CCS/CCUS) yang dianggap mahal dan berisiko.
Saat ini, Indonesia menghadapi dilema antara mempertahankan kepentingan ekonomi dan politik dari industri fosil atau beralih sepenuhnya ke energi terbarukan. IESR memperingatkan bahwa keraguan dalam menentukan arah dan kecepatan transisi energi dapat membahayakan pencapaian target net zero emission (NZE) yang diinginkan tercapai sebelum 2050 oleh Presiden Prabowo Subianto saat KTT G20 di Brasil. Namun, kenyataannya, bauran energi terbarukan hanya mencapai 13,1%, jauh dari target 23% pada 2025.
Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan komitmennya untuk menghentikan operasi PLTU batu bara pada 2040 dan mencapai 100% energi terbarukan dalam satu dekade ke depan. "Misi ini bukan hal yang mustahil jika dilengkapi dengan upaya melakukan reformasi kebijakan, regulasi besar-besaran, dan perencanaan sistem ketenagalistrikan terpadu," ujar Fabby dalam peluncuran Indonesian Energy Transition Outlook.
Meskipun demikian, berbagai sektor, termasuk sektor ketenagalistrikan, masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Berdasarkan data IESR, 81% dari energi listrik di sektor ini masih berasal dari fosil pada 2023. Manajer Riset IESR, Raditya Wiranegara, mengungkapkan, "Semua sektor masih bergantung secara signifikan pada bahan bakar fosil, terutama batu bara, LPG, dan bahan bakar minyak." Kapasitas PLTU captive, yang berada di luar wilayah usaha PLN, juga berkembang menjadi 21 GW pada 2023, berkontribusi pada kenaikan emisi sebesar 27% pada tahun yang sama.
Dari berbagai tantangan ini, pemerintah perlu mempertimbangkan pengurangan bertahap subsidi bahan bakar fosil dan mengalihkan dukungan tersebut kepada sektor energi terbarukan. Raditya menambahkan, "Pemerintah perlu progresif dalam mengurangi subsidi bahan bakar fosil dan mengalihkannya ke energi terbarukan." Ia juga menekankan pentingnya realisasi segera pernyataan Presiden Prabowo tentang pensiun dini PLTU batu bara pada 2040, dimulai dengan PLTU yang paling tidak efisien.
Selain itu, pemerintah harus meningkatkan pengawasan PLTU captive dan mendorong industri untuk beralih ke energi terbarukan. Anindita Hapsari, Analis Pertanian, Kehutanan, Tata Guna Lahan, dan Perubahan Iklim IESR, menyarankan agar pemerintah merancang strategi bertahap dengan melibatkan berbagai pihak untuk mendukung transisi energi. "Strategi jangka pendek untuk menangani isu mendesak dan jangka panjang untuk membangun fondasi sistem energi rendah karbon yang berkelanjutan harus segera dirumuskan," ujarnya.
Menghadapi berbagai tantangan ini, strategi menyeluruh dan kebijakan yang reformatif menjadi krusial untuk mempercepat transisi energi yang adil dan efisien di Indonesia, serta memenuhi cita-cita pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.