JAKARTA - Sikap tegas Pemerintah Indonesia dalam membatalkan visa kontingen senam asal Israel untuk Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta menuai perhatian dunia internasional. Namun, di tengah kritik dan larangan dari Komite Olimpiade Internasional (IOC), Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada landasan hukum dan prinsip konstitusional yang kuat.
“Langkah pembatalan visa ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini juga berdasarkan UUD 1945 yang menghormati keamanan dan ketertiban umum serta kewajiban pemerintah Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia,” ujar Erick di Jakarta, Kamis.
Pernyataan Erick muncul sebagai respons atas imbauan IOC yang menyoroti keputusan Indonesia dan bahkan mengajak federasi olahraga internasional untuk tidak menggelar ajang olahraga di Tanah Air. Meski begitu, pemerintah menilai bahwa kebijakan ini adalah bentuk kedaulatan dan tanggung jawab moral dalam menjaga stabilitas nasional serta mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip kemanusiaan dan perdamaian dunia.
Tanggapan atas Tekanan IOC: Indonesia Berdiri pada Prinsip
Komite Olimpiade Internasional menanggapi keras keputusan Indonesia dengan memutus dialog sementara dengan pihak Indonesia serta mengimbau agar federasi olahraga internasional meninjau ulang rencana kegiatan di Tanah Air.
Namun, Erick Thohir menegaskan bahwa langkah pemerintah tidak diambil secara gegabah. Ia menilai keputusan ini merupakan bentuk konsistensi terhadap prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berpihak pada keadilan global.
“Pemerintah Indonesia memiliki alasan yang kuat dalam mengambil langkah menghindari kedatangan delegasi Israel demi menghormati keamanan dan ketertiban umum, sebagai bagian dari upaya turut serta melaksanakan ketertiban dunia,” jelas Erick.
Pemerintah menyadari konsekuensi dari kebijakan tersebut, termasuk risiko kehilangan kesempatan menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga di bawah payung IOC. Namun, Indonesia tetap menegaskan bahwa keamanan dan prinsip konstitusional tidak dapat dikompromikan, bahkan jika harus menghadapi tekanan diplomatik dari lembaga internasional.
Konsekuensi Global dan Sikap Teguh Pemerintah Indonesia
Dalam pernyataannya, Erick Thohir mengakui bahwa keputusan ini membawa dampak diplomatik yang signifikan. Selama Indonesia tetap mempertahankan sikap tidak menerima kehadiran delegasi Israel, IOC memutuskan untuk menangguhkan peluang Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan dunia, ajang Olimpiade, Youth Olympic Games, maupun kegiatan internasional lain di bawah koordinasi IOC.
Meskipun demikian, Erick menilai keputusan ini adalah harga yang harus dibayar untuk mempertahankan kedaulatan dan prinsip dasar bangsa. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak menolak olahraga internasional, tetapi menolak segala bentuk partisipasi yang berpotensi mengganggu stabilitas dan nilai-nilai yang dijunjung dalam UUD 1945.
“Prinsip ini bukan semata urusan politik, melainkan komitmen terhadap perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan konstitusi kita,” tegas Erick.
Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa dalam menghadapi tekanan global, Indonesia tidak sekadar menjadi peserta, melainkan negara yang berdiri di atas prinsip dan nilai moral universal.
Fokus Pembangunan Olahraga Tetap Berjalan, Indonesia Tidak Menutup Diri
Meski menghadapi sanksi dan tekanan dari IOC, Erick Thohir menegaskan bahwa Indonesia tidak akan berhenti berbenah di sektor olahraga nasional. Pemerintah melalui Kemenpora tetap berkomitmen menyusun peta jalan (blueprint) pengembangan olahraga Indonesia yang berkelanjutan.
Blueprint tersebut mencakup penguatan 17 cabang olahraga unggulan, pembangunan pusat pelatihan tim nasional, serta peningkatan kualitas atlet untuk menghadapi kompetisi di tingkat Asia Tenggara, Asia, dan dunia.
“Kami tetap berkomitmen memperkuat olahraga nasional, mulai dari pembinaan atlet hingga pembangunan fasilitas latihan. Indonesia akan terus aktif di berbagai ajang olahraga internasional,” ujar Erick.
Ia juga menekankan bahwa olahraga Indonesia akan tetap menjadi duta dan cermin kedigdayaan bangsa, sekaligus sarana mempererat diplomasi dan persaudaraan antarnegara. Pemerintah tetap berperan aktif dalam ajang-ajang besar di luar lingkup IOC, memastikan atlet Indonesia terus mendapat kesempatan bersaing di kancah global.
Langkah pemerintah menunjukkan keseimbangan antara mempertahankan prinsip konstitusional dan membangun prestasi olahraga. Dalam konteks ini, Indonesia tidak menutup diri dari dunia internasional, tetapi menegaskan bahwa semua kerja sama harus tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar bangsa dan kepentingan nasional.
Dengan demikian, tanggapan Menpora Erick Thohir atas larangan IOC bukan sekadar pembelaan politik, melainkan penegasan posisi Indonesia sebagai negara berdaulat yang menjunjung tinggi hukum, konstitusi, dan etika dalam pergaulan internasional.