JAKARTA - Tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi ajang konsolidasi penting bagi kementerian-kementerian baru.
Salah satunya adalah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK).
Di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kementerian ini mengambil peran sentral dalam menyelaraskan arah pembangunan nasional yang lebih terkoordinasi dan merata.
Dalam konferensi pers capaian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo di kantor Kemenko IPK, Jakarta, AHY menekankan pentingnya sinergi lintas sektor.
Menurutnya, hanya dengan koordinasi yang kuat antarinstansi, pembangunan dapat berjalan efektif dan dampaknya bisa dirasakan hingga ke seluruh pelosok Indonesia.
“Banyak hal yang sudah dilakukan dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin terus memperbaiki dan membenahi apa yang sudah dijalankan selama ini,” ujar AHY.
Kemenko Baru dengan Tanggung Jawab Strategis
Sebagai kementerian koordinator yang baru dibentuk, Kemenko IPK memiliki mandat yang belum pernah ada sebelumnya. AHY menyebut bahwa tahun pertama menjadi masa penyesuaian dan pemetaan, baik secara kelembagaan maupun kewenangan.
“Satu tahun pertama tentu banyak hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ini kementerian koordinator yang baru, sebelumnya belum pernah ada Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK),” jelasnya.
Fokus utama di tahap awal ini, lanjut AHY, adalah memetakan struktur organisasi, memahami job description, dan memastikan batas kewenangan agar koordinasi tidak tumpang tindih.
“Kita mulai dari mengetahui organisasi ini, kemudian job desknya seperti apa saja dan mana wilayah otoritas kewenangan tanggung jawab dan mana yang di luar dari Kemenko IPK,” tambahnya.
Memimpin Lima Kementerian Teknis, Satukan Visi Infrastruktur
Kemenko IPK saat ini membawahi lima kementerian teknis yang menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. AHY menekankan bahwa sinergi antarinstansi ini sangat vital dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan secara cepat dan terkoordinasi.
Ia mengakui bahwa tantangan utama dalam kerja lintas kementerian adalah potensi ego sektoral. Meski begitu, integrasi mulai terbangun secara bertahap.
“Seringkali bergerak dalam silo, seringkali terbentur dengan ego sektoral. Tapi saya bersyukur, walaupun tidak selalu mulus, tetapi lima kementerian yang ada dalam koordinasi kami telah menjalankan fungsinya dengan baik,” ujar AHY.
Hadirkan Quick Wins, Tapi Perlu Proses untuk Kebijakan Jangka Panjang
Dalam satu tahun terakhir, AHY menyebut pemerintah telah menghadirkan sejumlah quick wins sebagai hasil dari kebijakan strategis lintas sektor. Namun, ia tidak menampik bahwa masih banyak program yang membutuhkan proses lebih panjang.
“Ada quick wins yang sudah dihadirkan tapi juga kami harus mengakui banyak hal yang butuh proses, butuh waktu, butuh dukungan dari berbagai pihak,” katanya.
Keberhasilan jangka pendek ini, menurut AHY, perlu dilanjutkan dengan komitmen jangka panjang yang menyasar pada keberlanjutan pembangunan nasional di berbagai sektor penting.
Infrastruktur untuk Semua, Bukan Hanya Kota Besar
Salah satu semangat yang terus dikedepankan AHY dalam pembangunan infrastruktur adalah pemerataan. Menurutnya, infrastruktur tidak boleh hanya terpusat di kota besar, tetapi harus menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal.
“Selalu disampaikan infrastruktur harus berdampak langsung, infrastruktur harus menjangkau semua, semua berarti seluruh wilayah Indonesia,” tegas AHY.
Hal ini menjadi selaras dengan semangat pemerintahan Prabowo melalui visi Asta Cita, khususnya dalam mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun merata.
“Kita harus mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bahkan menuju delapan persen,” ujar AHY.
Namun, ia juga mengingatkan pentingnya kesetaraan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati sebagian wilayah saja.
Ketahanan Pangan dan Energi, Prioritas Pembangunan Strategis
Selain infrastruktur fisik, AHY menekankan bahwa ketahanan pangan, energi, dan air bersih menjadi fondasi pembangunan yang tidak bisa diabaikan. Ketiganya menjadi prioritas dalam memastikan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Dalam skema koordinasi lintas kementerian, isu-isu tersebut diintegrasikan dalam berbagai program nasional yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga keberlanjutan.
AHY menyatakan bahwa pembangunan yang sejati harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi di berbagai wilayah.
SDM Unggul Butuh Dukungan Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan
Tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, AHY juga menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Pendidikan, layanan kesehatan, dan pengentasan kemiskinan menjadi area penting yang membutuhkan dukungan infrastruktur.
“Pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, ini yang menjadi fokus yang harus didukung oleh Kemenko IPK karena semua membutuhkan dukungan infrastruktur,” ujarnya.
Kemenko IPK, kata AHY, tidak hanya berperan dalam membangun jalan atau jembatan, tetapi juga menciptakan akses dan konektivitas yang menunjang kualitas hidup masyarakat.
Menyatukan Arah Pembangunan Nasional
Di akhir pernyataannya, AHY kembali menegaskan bahwa kehadiran Kemenko IPK bertujuan untuk menyatukan arah pembangunan nasional. Ia menilai, tanpa koordinasi yang baik, pembangunan akan berjalan terpisah-pisah dan sulit mencapai tujuan yang diinginkan.
“Kemenko IPK hadir untuk menyelaraskan segala upaya dari semua kementerian dan lembaga yang terkait dengan infrastruktur,” kata AHY.
Dengan sinergi yang semakin kuat, ia berharap pemerintahan Prabowo dapat membangun fondasi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.