JAKARTA - Pemerintah Indonesia berhasil mengamankan tambahan kepemilikan saham Freeport Indonesia secara strategis, setelah menjalani negosiasi panjang dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.
Hasilnya, sebanyak 12% saham Freeport akan diserahkan kepada pemerintah secara cuma-cuma atau free of charge, tanpa memerlukan pembayaran apapun.
CEO Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa kesepakatan ini merupakan puncak dari proses negosiasi yang intensif dan mendalam antara pemerintah dan Freeport. "Kita negosiasi cukup kencang soalnya bolak-balik, akhirnya mereka setuju 12% free of charge.
Jadi kita tidak melakukan pembayaran, soalnya kan pembayaran-pembayaran nilainya juga sangat besar," ujar Rosan. Menurutnya, seluruh poin penting telah disepakati, dan saat ini proses administrasi sedang berjalan sebelum penandatanganan resmi dilakukan.
Rosan menegaskan, penyerahan saham ini bukan sekadar transfer kepemilikan, melainkan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kontrol nasional atas industri tambang strategis.
“Insyaallah secepatnya, ini kan lagi proses administrasinya saja tetapi kita sudah agree terhadap semua poin-poinnya. Sekarang masuk proses administrasinya, jadi kalau itu sudah selesai ya, kita segera, kita bisa melakukan penandatanganan,” ujarnya.
Tidak hanya terkait kepemilikan saham, kesepakatan ini juga mencakup komitmen sosial tambahan dari Freeport untuk masyarakat Papua. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR), Freeport setuju membangun dua sekolah yang fokus pada pendidikan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) serta satu rumah sakit untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di Papua.
“Alhamdulillah kita negosiasi dan mereka tambahkan juga kita minta untuk bangun dua sekolah terutama yang berhubungan dengan STEM atas arahan langsung dari Bapak Presiden. Jadi dua itu akan dibangun di Papua, dan juga rumah sakit untuk kepentingan masyarakat Papua,” tambah Rosan.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah nasional dari sektor tambang, khususnya tembaga dan emas yang menjadi komoditas utama Freeport. Dengan tambahan 12% saham, posisi pemerintah sebagai pemegang saham signifikan semakin kuat, sehingga keputusan strategis perusahaan dapat lebih sejalan dengan kepentingan nasional.
Selain aspek kepemilikan dan sosial, kesepakatan ini juga dipandang sebagai sinyal positif bagi investor. Peningkatan keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan Freeport diyakini dapat memberikan kepastian regulasi, mengurangi risiko politik, serta mendorong pengembangan proyek strategis, termasuk ekspansi dan hilirisasi tambang.
Dari sisi operasional, Freeport Indonesia memiliki peran penting dalam industri pertambangan global, khususnya dalam pengolahan tembaga dan emas. Dengan kepemilikan saham pemerintah yang meningkat, diharapkan proyek-proyek strategis seperti pembangunan smelter, modernisasi fasilitas tambang, dan penerapan teknologi ramah lingkungan dapat berjalan lebih terkoordinasi dan efisien.
Rosan menekankan bahwa keberhasilan negosiasi ini menunjukkan kemampuan diplomasi ekonomi Indonesia dalam mengamankan kepentingan nasional sekaligus menjaga hubungan baik dengan investor asing. “Negosiasi berjalan sangat intensif, bolak-balik, namun akhirnya kita mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan semua pihak,” katanya.
Lebih jauh, pengalihan saham 12% ini membuka peluang bagi pemerintah untuk lebih aktif dalam pengawasan, pengelolaan proyek strategis, serta memastikan bahwa manfaat dari industri tambang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, khususnya di wilayah Papua. Pendidikan STEM dan fasilitas kesehatan yang dibangun merupakan bagian dari strategi untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.
Dengan tambahan saham ini, Freeport tetap mempertahankan posisinya sebagai perusahaan tambang terbesar di Indonesia, sementara pemerintah memperoleh kontrol yang lebih signifikan dalam pengambilan keputusan strategis. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri pertambangan dan menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan.
Kesepakatan ini juga menjadi contoh konkret dari kolaborasi antara investor asing dan pemerintah Indonesia, di mana kepentingan bisnis dan pembangunan nasional dapat selaras. Penyerahan saham gratis menunjukkan fleksibilitas Freeport dalam menyesuaikan kepemilikan sesuai arahan pemerintah, sekaligus mengukuhkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan ekonomi di Indonesia.
Secara keseluruhan, pengalihan 12% saham Freeport secara gratis menjadi tonggak penting dalam memperkuat kepemilikan nasional, mendukung proyek sosial, dan memperkuat sinergi antara pemerintah dan Freeport. Langkah strategis ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi langsung tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat Papua.