JAKARTA - Rencana PT Pertamina Patra Niaga untuk memasok bahan bakar minyak (BBM) ke jaringan SPBU swasta kembali menemui kendala.
Hingga saat ini, tiga pemain utama, yakni Vivo, BP-AKR, dan Shell, belum melanjutkan pembelian base fuel dari perusahaan pelat merah tersebut, meskipun stok sudah disiapkan.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaiman, menyatakan pihaknya akan menggelar kembali rapat koordinasi dengan badan usaha SPBU swasta pada Jum'at 3 Oktober 2025. “(Proses B2B masih lanjut) masih. Besok sore ada rapat, kami tiap Jumat rapat,” kata Laode.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa skema business to business (B2B) antara Pertamina dengan badan usaha swasta masih berjalan, dengan komunikasi yang terus dipertahankan. “B2B-nya lagi dikomunikasikan. Itu kolaborasi antara swasta dengan swasta. Ya, masih berjalan,” ujarnya di Kantor BPH Migas.
Pertamina sebelumnya menyiapkan pasokan sebanyak 100.000 barel base fuel yang ditargetkan diserap oleh SPBU swasta. Bahkan, Vivo sempat menyetujui pembelian 40.000 barel pada 26 September 2025, namun di tengah jalan batal melanjutkan transaksi.
“Vivo membatalkan untuk melanjutkan. Setelah setuju membeli 40.000 barel, akhirnya tidak disepakati,” jelas Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI.
Achmad menekankan bahwa pembatalan ini bukan terkait kualitas produk, melainkan perbedaan spesifikasi. Hasil uji laboratorium pada kargo MT Sakura, yang berisi 100.000 barel RON 92, menunjukkan adanya kandungan etanol 3,5%, jauh di bawah batas maksimum pemerintah sebesar 20%.
Namun, Vivo dan Aneka Petroindo Raya (APR)—joint venture antara BP dan AKR Corporindo Tbk—memutuskan mundur karena kandungan etanol tersebut dianggap tidak sesuai standar internal mereka. Sementara itu, Shell menunda pembelian base fuel akibat proses birokrasi internal yang belum rampung.
Meskipun batal membeli, semua pihak sepakat bahwa stok dan pasokan BBM tetap aman. Pertamina menegaskan bahwa kuota impor dan pasokan domestik siap digunakan jika SPBU swasta memutuskan untuk kembali melanjutkan transaksi di masa mendatang.
“Teman-teman SPBU swasta jika nanti di kargo selanjutnya siap berkoordinasi jika kontennya aman,” tambah Achmad, menegaskan kemungkinan kelanjutan pembelian masih terbuka.
Kendala ini menyoroti kompleksitas skema B2B dalam distribusi BBM di Indonesia, di mana standar spesifikasi dan birokrasi internal perusahaan swasta menjadi faktor penentu kelancaran transaksi. Menteri Bahlil dan jajaran ESDM terus memantau agar pasokan energi tetap stabil bagi konsumen, sekaligus menjaga kelancaran mekanisme pasar.
Menurut Laode, rapat koordinasi yang dijadwalkan Jumat ini akan membahas secara mendalam isu teknis dan prosedural antara Pertamina dan SPBU swasta. Poin-poin utama yang akan dibahas termasuk spesifikasi produk, kuota impor, serta kesepakatan harga dan pengiriman yang transparan.
Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara Pertamina dan badan usaha swasta untuk mendukung ketahanan energi nasional. Langkah ini juga sejalan dengan arahan pemerintah agar mekanisme distribusi BBM tetap efisien dan aman, terutama di tengah fluktuasi harga minyak global dan permintaan domestik yang beragam.
Di tengah batalnya pembelian, Pertamina memastikan seluruh stok base fuel tetap tersimpan aman dan siap digunakan. Selain menjaga stok untuk SPBU swasta, Pertamina juga mengelola distribusi ke SPBU milik perusahaan sendiri agar tidak mengganggu pasokan bagi masyarakat.
Kasus batalnya transaksi ini menjadi pelajaran bagi semua pihak terkait pentingnya keselarasan spesifikasi produk dan kesiapan administrasi dalam bisnis BBM. ESDM dan Pertamina akan terus mengupayakan penyelesaian kendala ini melalui dialog dan penyesuaian teknis, termasuk meninjau kandungan etanol pada base fuel agar memenuhi kebutuhan SPBU swasta tanpa melanggar regulasi pemerintah.
Dengan mekanisme B2B yang masih berjalan dan komunikasi intens antara pemerintah, Pertamina, dan SPBU swasta, potensi pembelian base fuel di masa mendatang masih terbuka. Namun, prosesnya memerlukan koordinasi yang matang agar semua pihak puas dengan kesepakatan spesifikasi, harga, dan kuota yang berlaku.