JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya percepatan program prioritas pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Hal ini disampaikan saat memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 9 September 2025. Rapat tersebut membahas berbagai strategi dan langkah konkret untuk memaksimalkan dampak program prioritas terhadap penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor, mulai dari koperasi desa, pertanian, hingga kelautan dan perikanan.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan perlunya pemantauan ketat dan percepatan pelaksanaan program-program strategis. “Kehadiran 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih akan menyerap tenaga kerja setidaknya sekitar 400 ribu orang, dengan asumsi setiap koperasi mempekerjakan minimal 5 tenaga kerja baru,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulis. Program ini diharapkan mampu menjadi fondasi bagi pengembangan ekonomi lokal sekaligus memperkuat struktur ekonomi di tingkat desa.
Selain sektor koperasi, Presiden juga menyoroti potensi sektor pertanian dalam menciptakan lapangan kerja. Program replanting atau penanaman baru di perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare diproyeksikan mampu membuka lapangan kerja sekitar 1,6 juta orang dalam kurun waktu dua tahun. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi pertanian, tetapi juga mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Selain itu, Seskab Teddy menjelaskan, Presiden menekankan pentingnya pengembangan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). “Tahun ini, KNMP ditargetkan mencapai 100 desa, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 7 ribu orang. Ke depan, target pembangunan sebanyak 4 ribu titik KNMP diproyeksikan mampu menyerap hingga 200 ribu tenaga kerja,” ungkap Teddy. Program ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat sektor perikanan, memajukan ekonomi pesisir, dan meningkatkan produktivitas nelayan lokal.
Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada revitalisasi dan modernisasi sektor kelautan. Program Revitalisasi Tambak Pantura seluas 20 ribu hektare diperkirakan mampu menciptakan lebih dari 132 ribu lapangan kerja baru. Sementara itu, program modernisasi 1.000 kapal nelayan diharapkan mampu membuka hampir 600 ribu kesempatan kerja. Semua inisiatif ini bertujuan untuk membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir.
Dalam rapat tersebut, Presiden menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian untuk memastikan setiap program berjalan efektif. Sinergi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta kementerian terkait lainnya menjadi kunci sukses implementasi program prioritas. Pendekatan ini memungkinkan percepatan penciptaan lapangan kerja secara merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil dan perbatasan.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa penciptaan lapangan kerja bukan hanya sekadar kuantitas, tetapi juga kualitas. Setiap program diarahkan agar tenaga kerja yang terserap memperoleh keterampilan yang relevan, pengalaman kerja yang memadai, dan akses terhadap fasilitas pendukung yang mempermudah produktivitas. Dengan demikian, masyarakat yang terlibat dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.
Dalam sektor koperasi, Presiden juga menekankan pentingnya pengembangan kapasitas manajerial dan finansial bagi pengelola koperasi. Hal ini dimaksudkan agar setiap koperasi dapat beroperasi secara profesional, mandiri, dan mampu bersaing dengan unit usaha lain di tingkat nasional maupun regional. Keberhasilan koperasi desa diharapkan menjadi contoh bagi pengembangan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia.
Sementara itu, dalam sektor pertanian, percepatan replanting dan penanaman baru juga dilengkapi dengan program pendampingan teknologi pertanian modern. Hal ini akan meningkatkan hasil produksi, efisiensi kerja, serta kemampuan petani dalam mengelola lahan secara berkelanjutan. Presiden menekankan bahwa teknologi harus menjadi pendukung utama agar pertanian mampu memberikan nilai tambah lebih besar dan membuka lapangan kerja dengan kualitas tinggi.
Di sektor kelautan dan perikanan, Presiden juga meminta adanya program pelatihan untuk nelayan dan tenaga kerja pendukung industri perikanan. Modernisasi kapal, teknologi penangkapan ikan, serta pengelolaan tambak harus diimbangi dengan keterampilan praktis agar setiap tenaga kerja dapat beroperasi secara optimal. Langkah ini bertujuan tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat pesisir.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh program prioritas harus dipantau secara ketat melalui evaluasi rutin dan pelaporan berkala. Kinerja kementerian dan lembaga terkait akan diukur berdasarkan pencapaian target lapangan kerja, kualitas tenaga kerja yang terserap, serta dampak sosial ekonomi yang dihasilkan. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap dapat memastikan setiap inisiatif benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kesimpulannya, rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo pada 9 September 2025 menegaskan komitmen pemerintah dalam percepatan penciptaan lapangan kerja melalui program prioritas nasional. Dari koperasi desa hingga modernisasi sektor kelautan dan revitalisasi pertanian, setiap langkah dirancang untuk memberikan kesempatan kerja yang luas, berkualitas, dan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.