JAKARTA – Menghalangi kendaraan prioritas di jalan raya tidak hanya berpotensi membahayakan keselamatan, tetapi juga melanggar hukum yang dapat berujung pada pidana penjara maupun denda. Hal ini penting dipahami oleh seluruh pengguna jalan guna menjamin kelancaran kendaraan yang sedang menjalankan tugas mendesak.
Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), kendaraan prioritas adalah kendaraan yang diberikan hak utama untuk melintas di jalan karena melaksanakan tugas tertentu yang bersifat kemanusiaan, keselamatan, maupun kenegaraan.
Jenis Kendaraan Prioritas
Beberapa kendaraan yang dikategorikan sebagai kendaraan prioritas antara lain:
Mobil pemadam kebakaran saat bertugas
Ambulans yang membawa pasien
Kendaraan evakuasi korban kecelakaan lalu lintas
Rombongan pejabat tinggi negara
Kendaraan tamu negara asing atau lembaga internasional
Iring-iringan jenazah
Konvoi tertentu sesuai penilaian kepolisian
Dalam kondisi darurat, ambulans dan mobil pemadam kebakaran memiliki prioritas tertinggi dan harus didahulukan, bahkan di atas rombongan pejabat negara.
Sanksi Hukum Menghalangi Kendaraan Prioritas
Pasal 287 UU LLAJ mengatur sanksi bagi pengendara yang menghalangi kendaraan prioritas, baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Sanksi yang dikenakan berupa kurungan penjara maksimal 1 bulan atau denda hingga Rp 250.000.
Penegasan lain terdapat dalam Pasal 135 ayat (3) yang memperbolehkan kendaraan prioritas tidak mengikuti rambu lalu lintas, seperti menerobos lampu merah atau melaju melawan arah, asalkan didampingi petugas berwenang dan demi kepentingan mendesak.
“Keselamatan publik adalah prioritas utama. Menghalangi kendaraan darurat bukan hanya melanggar aturan, tapi juga berisiko mengorbankan nyawa,” tegas seorang pakar keselamatan jalan raya.
Dampak Negatif Menghalangi Kendaraan Prioritas
Ketika ambulans terhalang kendaraan lain sehingga terlambat mencapai rumah sakit, nyawa pasien bisa terancam. Demikian pula, keterlambatan mobil pemadam kebakaran dapat memperbesar kerugian materi dan korban jiwa akibat kebakaran yang tidak cepat ditangani.
Sayangnya, masih ditemukan pengendara yang kurang memahami aturan ini, bahkan ada yang sengaja mengikuti atau menyalip kendaraan darurat demi keuntungan pribadi, misalnya menerobos kemacetan.
Upaya Mengurangi Pelanggaran
Untuk menekan pelanggaran tersebut, edukasi lalu lintas kepada masyarakat menjadi sangat penting. Berbagai upaya dapat dilakukan, seperti:
Kampanye keselamatan oleh Kepolisian
Sosialisasi aturan saat pembuatan atau perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)
Penyebaran informasi melalui media sosial dan platform digital
Pemasangan papan informasi di lokasi strategis
Pendekatan edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa memberikan prioritas pada kendaraan darurat merupakan kewajiban dan bagian dari keselamatan bersama.
Menghalangi kendaraan prioritas di jalan raya bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan tindakan yang bisa berujung pada sanksi pidana dan denda. Lebih dari itu, pelanggaran ini mengancam keselamatan jiwa dan kepentingan publik secara luas. Oleh sebab itu, seluruh pengguna jalan harus patuh dan sadar untuk selalu memberikan ruang dan prioritas bagi kendaraan yang sedang menjalankan tugas penting dan mendesak.
Kepatuhan terhadap aturan ini merupakan bagian dari budaya berlalu lintas yang bertanggung jawab, demi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Keselamatan adalah prioritas jangan sampai pelanggaran kecil menjadi risiko besar yang bisa menghilangkan nyawa.