Destry Damayanti Pimpin BI Tantangan Rupiah dan Kebijakan The Fed

JAKARTA – Rabu sore, 2 September 2026, di ruang sidang Mahkamah Agung, Destry Damayanti mengangkat tangan kanannya dan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua MA Sunarto. Di layar transaksi valuta asing tak jauh dari Gedung Thamrin, angka rupiah saat itu bertengger di kisaran Rp17.770 per dolar AS. Dua peristiwa yang tampak terpisah itu sebenarnya sedang bicara satu sama lain: siapa yang memimpin bank sentral, dan bagaimana nasib mata uang yang dipegang jutaan rakyat Indonesia setiap hari, ternyata tidak bisa dipisahkan.

Inilah yang membuat pekan pertama September 2026 terasa istimewa. Siapa yang naik takhta di Bank Indonesia, apa yang sedang dipertaruhkan pada nilai tukar rupiah, kapan titik krusial itu akan diuji, di mana tekanan itu paling terasa, mengapa publik perlu peduli, dan bagaimana semua faktor ini saling berkelindan akan coba dikupas dalam tulisan ini.

Destry Damayanti resmi menggantikan Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2026–2031, setelah sebelumnya menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas sejak Perry mengundurkan diri secara mendadak pada Juli 2026. Pelantikan Destry, bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur, didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 92/P Tahun 2026 dan mendapat restu DPR lewat rapat paripurna sehari sebelumnya.

Pergantian pucuk pimpinan bank sentral bukan sekadar seremoni administratif. Ini terjadi persis ketika ekonomi Indonesia sedang berjalan di atas tali: inflasi tahunan Agustus 2026 tercatat 3,19 persen, BI-Rate ditahan di level 5,75 persen sejak pertengahan Agustus, sementara cadangan devisa dan beban utang luar negeri terus dipantau ketat oleh pasar. Destry sendiri menegaskan bahwa stabilitas akan tetap jadi prioritas di tengah ketidakpastian global yang menurutnya masih tinggi.

Bagi banyak pengamat, tantangan terbesar Destry bukan hanya menjaga independensi kebijakan moneter, melainkan meyakinkan pasar bahwa pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah arah kebijakan secara tiba-tiba sesuatu yang sangat sensitif bagi investor asing yang memegang surat berharga negara dalam jumlah besar.

Nilai tukar rupiah sejatinya sudah babak belur sepanjang tahun ini. Rupiah sempat menyentuh level terlemah mendekati Rp18.000-an per dolar AS pada pertengahan 2026, dipicu oleh derasnya arus modal asing yang keluar dari pasar keuangan domestik. Meski sempat menguat tipis ke kisaran Rp17.750, tekanan itu belum sepenuhnya reda karena investor asing masih waspada terhadap kombinasi defisit neraca dagang, perlambatan pertumbuhan ekspor, dan beban pembayaran utang dalam denominasi dolar yang makin berat ketika kurs melemah.

Persepsi risiko terhadap Indonesia pun ikut naik. Premi credit default swap (CDS) tenor lima tahun Indonesia meningkat signifikan dibanding rata-rata tahun sebelumnya, menandakan pasar global menuntut kompensasi lebih tinggi untuk memegang surat utang Indonesia. Di saat bersamaan, dua lembaga pemeringkat internasional sempat merevisi proyeksi kredit Indonesia ke arah negatif, meski secara peringkat utama belum berubah.

Di sisi lain Pasifik, dolar AS justru bertahan di level tinggi setelah pernyataan bernada hawkish dari otoritas moneter Amerika Serikat yang mengisyaratkan peluang kenaikan suku bunga masih terbuka pada September ini. Sikap ini otomatis membuat dolar makin diminati sebagai aset aman, sementara mata uang negara berkembang seperti rupiah harus berjuang lebih keras untuk tetap menarik di mata investor.

Kombinasi ini bank sentral domestik yang baru berganti nakhoda, sementara bank sentral adidaya bersikap defensif menahan suku bunga tinggi menciptakan situasi yang oleh para analis pasar disebut sebagai "titik infleksi ganda". Keputusan BI-Rate yang dijadwalkan pada 23 September 2026 pun kini ditunggu dengan lebih dari sekadar rasa ingin tahu biasa; keputusan itu berpotensi menjadi sinyal apakah bank sentral baru akan memilih jalur pelonggaran atau tetap konservatif menahan suku bunga demi menjaga rupiah.

Bagi masyarakat awam, fluktuasi rupiah dan kebijakan suku bunga sering terasa jauh dari dapur rumah tangga. Padahal dampaknya sangat konkret. Pelemahan rupiah mendorong naiknya biaya impor bahan baku, energi, dan barang modal, yang pada girilannya bisa terasa lewat kenaikan harga barang di pasar. Beban pembayaran utang luar negeri pemerintah maupun swasta yang tercatat naik menjadi sekitar 453,4 miliar dolar AS pada kuartal II 2026 juga otomatis membengkak dalam denominasi rupiah setiap kali kurs melemah.

Di sisi lain, ada pula kabar yang lebih menyejukkan bagi konsumen: kebijakan penghapusan biaya transaksi QRIS yang mulai berlaku Oktober 2026, serta relaksasi likuiditas dari BI, menunjukkan bahwa otoritas moneter dan fiskal tetap berupaya menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak makro. Beberapa hal patut dicermati dalam beberapa pekan ke depan: rilis data cadangan devisa Agustus, angka utang luar negeri terbaru, kinerja ekspor-impor, serta yang paling ditunggu, keputusan BI-Rate pertama di bawah kepemimpinan Destry Damayanti pada 23 September mendatang. Jika inflasi terus terjaga rendah, ruang bagi BI untuk memangkas suku bunga bisa terbuka sebuah kabar baik bagi sektor properti dan perbankan yang sensitif terhadap suku bunga. Namun jika tekanan eksternal dari kebijakan The Fed tetap keras, rupiah kemungkinan masih harus berjuang ekstra.

Yang pasti, pergantian Gubernur BI kali ini terjadi bukan pada masa tenang, melainkan di tengah ujian kepercayaan pasar. Bagaimana Destry Damayanti dan jajarannya meramu kebijakan dalam bulan-bulan pertama masa jabatannya, akan menjadi penentu apakah rupiah bisa keluar dari bayang-bayang pelemahan, atau justru harus bertahan lebih lama di zona tekanan.